Content: / /

Abdus Salam Marhaen Tuding Keras DLH PKL Arek Lancor Bukan Kewenangannya .

Advertorial

16 Desember 2019
Abdus Salam Marhaen  Tuding Keras   DLH  PKL Arek Lancor Bukan Kewenangannya .

Abdus Salam Marhaen Tengah Kaos Hitam Tokoh Muda Pamekasan.

PAMEKASAN - Lagi Lagi Polimik Pedagang kaki lima PKL Arek Lancor Terkait surat edaran kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tentang sterilisasi lingkungan di kawasan Arek Lancor selama satu minggu menuai beberapa kecaman dari ketua komisi III DPRD Pamekasan Ismail, SHI yang sempat menyoroti surat edaran kepala dinas Lingkungan hidup, Amin Jabir di salah satu media.Senin (16/12/2019).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan, Amin Jabir, mengatakan, kebijakan Pemkab melakukan sterilisasi bukan berarti tidak berpihak kepada PKL, hanya merealisasikan regulasi yang ada, Menurutnya jika ada yang mengaku Perkumpulan dan semacamnya berarti itu di luar pihaknya, Amin Jabir menegaskan saat di hubungi via WhatsApp bahwa data PKL Arek Lancor secara keseluruhan sudah ada pada dirinya, Ditambah Pemkab sudah menyediakan lokasi di Eks RSUD Pamekasan Jl. Kesehatan .

"Sterilisasi itu sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah (perda) No. 5 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan untuk data PKL Arek Lancor saya sudah pegang dan saya tidak akan menambah atau mengurangi karena saya sudah melakukan pendataan dan berfoto sama PKL sebagai bukti kepemilikan" ucapnya.

Kelompok Gerakan Pemuda Pamekasan Abdus Marhaen Salam ikut angkat bicara, "dalam hal ini kepala dinas lingkungn hidup sudah mulai tidak etis sudah ikut berbicara sesuatu di luar wewenang dan kompetensinya karena saya rasa perihal sterilisasi/penegakan perda dan soal data PKL itu bukan kewenangannya DLH, masyarakat paling bodoh juga tau itu kewenangannya siapa?! Soal penegakan perda ya Satpol PP dan soal data PKL ya bagiannya UMKM. Sebagai salah satu instansi pemerintah bolehlah mendukung kinerja kepala daerah tapi juga jangan melupakan untuk tetap mengharagai kewenangan dari masing-masing instansi pemerintah yang lain jangan memberi kesan menjual muka kepada tuanmu". Kami kelompok Pemuda dengan paguyuban PKL akan tetap mengawal ini tapi tidak dengan DLH karena sama sekali tidak punya wewenang dengan itu semua".

Reporter : Yan.

Tinggalkan Komentar