Dampak Covid-19 yang belum bisa di pastikan kapan berakhirnya DPW PEMUDA LIRA JATIM Angkat Bicara.

Dampak Covid-19 yang belum bisa di pastikan kapan berakhirnya DPW PEMUDA LIRA JATIM Angkat Bicara.

Imam Syafi'i Koordinator TIM KNPI JATIM Care Covid -19 .

Jawatimur,Liramedia.co.id-Dalam program pemerintah memberikan bantuan terhadap rakyat yang terdamdak Covid-19 di masing-masing kota dan kabupaten baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi diduga banyak data yang kurang tepat sasaran dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Imam syafii Selaku Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Lira Jawa Timur juga sebagai Koordinator TIM KNPI Jatim Care Covid-19,Saat Melakukan Kajian Data Sampai saat ini Penerima Bantuan tersebut dinilai tak sesuai dengan data yang di kirim oleh pemerintah dimana orang yang sudah meninggal, pindah tempat, bahkan tidak pernah tinggal di wilayah itu namanya muncul.

Koordinator TIM Satgas Care Covid-19 DPD KNPI Jatim Imam S. mengatakan, kejadian tersebut muncul pada saat ramai ramai adanya program bantuan dari Kemensos melalui PT Pos Indonesia, dimana penerima bantuan bagi yang terdampak (Covid-19) banyak yang tidak sesuai dengan di lapangan setelah menerima masukan dari ketua DPD II KNPI kokab sejatim pada saat rapat koordinasi Via Zoom.

"Data penerima bantuan banyak yang tidak sesuai, anehnya pemerintah dapat dari mana ada warga yang sudah mampu secara ekonomi dapat bantuan", Tukasnya.

Lebih lanjut Imam S. Sangat menyayangkan adanya program pemerintah ini dengan maksud dan tujuan yang bagus tapi penyaluranya kurang tepat,data warga terdampak Covid-19 ini kenapa tidak sesuai kenyataan di lapangan saya berharap kepada Bapak presiden bisa meninjau ulang masalah bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat,juga kepada Bu Gubermur jawa timur kami berharap penyaluran bantuan yang bersumber dari pemprov jawa timur kepada terdampak Covid-19 benar benar menggunakan data dari bawah ( petugas )sehingga masyarakat tidak menyalahkan RT,RW dan Lurah, kalau terjadi salah sasaran akhirnya muncul pertanyaan yang salah di dinas terkait apa di petugas lapangannya sebagai petugas kurang jeli.

"sedangkan yang hidupnya tidak layak dan terdampak Covid-19 justru tidak masuk dalam daftar penerima manfaat, sedangkan bantuan ini di tujukan kepada yang terdampak (Covid-19) Sesuai perintah presiden dan perpu no :1 /2020"Ujarnya.

Dengan adanya masukan dari ketua DPD II KNPI Sejatim tersebut, Imam S. mengaku akan segera melakukan audensi kepada Bu Gubernur dan DPRD Jatim untuk membahas permasalahan bantuan pemerintah yang bisa di katakan kurang tepat sasaran terkait masih adanya nama yang mendapat dobel bantuan dan sebagainya.

"kami DPD KNPI Jawa Timur akan membentuk tim pendampingan dalam penyaluran bantuan atau tim pengawas penyaluran bantuan terhadap masyarakat terdampak Covid-19 dari tingkat Kokab sampai DPK". "Kami akan terus mendorong kepada pemerintah Prov jatim untuk melakukan ketranparansian bantuan, baik yang sembako maupun uang tunai, ini sepertinya sangat perlu untuk dibentuknya tim pendamping tersebut karena pemerintah sendiri akan lebih ringan tugasnya sehingga bantuan tepat sasaran,” Pungkasnya.

Image