Galian C di Kecamatan Duduksampeyan, antara Keuntungan dan Lingkungan

Galian C di Kecamatan Duduksampeyan, antara Keuntungan dan Lingkungan

Dump truk sedang diisi material galian c di Desa Sumengko, Kec. Duduksampeyan, Gresik. (Foto : Basuki)

Liramedia.co.id, Gresik - Musim kemarau menjadi saat yang tepat bagi pelaku usaha galian c untuk mendulang keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan, mereka dinilai kalap dan kurang memperhatikan dampak lingkungan akibat eksplorasi alam yang dilakukannya.

Dengan berbagai dalih, pelaku usaha tambang non mineral ini dengan leluasa melakukan aktivitasnya tanpa khawatir ditindak oleh aparatur penegak Perda (peraturan daerah) seperti Satpol PP atau penegak Undang Undang (UU) dalam hal ini Kepolisian.

Dalih yang umumnya digunakan ialah meratakan tanah agar sawah pada saat musim hujan bisa ditanami. Dalih lain ialah untuk membuat penampungan air saat musim hujan tiba.

Padahal, jika UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegakkan, akan banyak pelaku usaha galian c terkena pidana. Dalam regulasi itu, jika melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. 

Kenyataannya, diduga kebanyakan dari pelaku usaha galian c diduga ilegal ini lolos dari jeratan hukum, dan jarang sampai ke ranah Pengadilan.

Ironisnya, mereka kembali mengulangi usahanya tanpa khawatir ditindak aparat Kepolisian atau Satpol PP. Seperti salah satunya galian c di Desa Sumengko, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

Usaha galian c diduga ilegal yang disebut punya Ibu Siti ini sudah beroperasional selama beberapa minggu. Selama operasional tambang itu jalan, dinilai belum ada ketegasan dari Kepolisian untuk menindaknya.

Terkait hal itu, saat dikonfirmasi Lira Media melalui telpon selulernya pada Rabu siang (23/9/2020), Dirrekrimsus Polda Jatim, Kombespol Gidion Arif Setyawan hingga berita ini ditayangkan belum menjawab.

Sementara, Ibu Siti saat dihubungi mengakui jika galian tersebut miliknya, tapi untuk lokasi pembuangan di sekitar Kecamatan Duduksampeyan.

Galian di Kecamatan Duduksampeyan ini bukan hanya tahun ini saja. Tahun sebelumnya juga pernah ada aktivitas serupa, tapi berbeda lokasi.

Galian c di tahun sebelumnya ini sempat disidak oleh Unit Tipidek Satreskrim Polres Gresik. Kala itu, anggota Polres Gresik menyita excavator dan buku bon surat jalan.

Dalam kasus tersebut, terdapat nama Ibu Siti dan H Syahroni. Galian c punya Hj Siti (46 tahun) terletak di Desa Gredek, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik. Sedangkan punya H Syahroni (48 tahun) yang diamankan Polisi ada di Desa Gedang Kulud, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Setiajit melalui Kepala Bidang Pertambangan, Kukuh Sudjatmiko mengajak agar pelaku usaha galian c yang tak memiliki izin untuk segera mengurusnya. Dinas ESDM Jatim akan merekomendasi izin tersebut.

“Kami dari Dinas ESDM Jawa Timur hanya memberi rekomendasi, untuk izin yang mengeluarkan Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Jatim. Untuk izin tambang ada 3 tahap. Itu urusnya mudah dan murah,” kata Kukuh.

Dari ketiga tahap itu, Kukuh menyebutkan, tahap pertama ialah kesesuaian tata ruang. Pemohon mengajukan Wilayah Usaha Izin Pertambangan (WIUP) ke P2T. Setelah dari P2T, berkas lalu dikirim ke Dinas ESDM Jatim.

Selanjutnya, wilayah pertambangan yang diajukan untuk dieksplorasi akan diplot. Dari situlah, akan diketahui apakah wilayah tersebut peruntukkannya pertambangan atau tidak. Jika tidak masuk wilayah yang diperuntukkan untuk pertambangan, maka berkas akan dikembalikan ke P2T selanjutnya dikembalikan ke Pemohon.

Sebaliknya jika masuk wilayah pertambangan, maka akan diproses. Tim dari Dinas ESDM Jatim akan turun ke lapangan untuk mengetahui lebih detail lokasi yang diajukan izin pertambangan.

Tapi, kata Kukuh, selama ini yang menjadi kendala ialah wilayah tersebut ada keterkaitan dengan instansi lain. Misalnya Perhutani atau Badan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Jadi lama proses izin bukan di Dinas ESDM Jatim. Lama karena ada kaitan dengan kewenangan instansi lain dan status tanah. Belum lagi tenaga kami terbatas, dalam sebulan harus melayani 400 pemohon lebih,” kata Kukuh.

Lanjut Kukuh, jika sudah melalui proses tata ruang selesai, maka selanjutnya ialah izin WIUP bisa keluar. Namun ada tahap lagi, yaitu tahap eksplorasi.

Pada tahap ini, akan dapat dokumen eksplorasi, yang menyebutkan lebih detail mengenai kandungan yang akan dieksplorasi.

Juga cara kerja, waktu, dana, dan alat-alat yang digunakan, serta pasca tambang. Proses ini diberi waktu selama 3 tahun. (*)

Reporter : Basuki

Image
Gubernur Jatim Dukung Program Sejuta IT Preneur

Gubernur Jatim Dukung Program Sejuta IT Preneur

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendukung penuh rencana kerjasama antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Jawa Timur dengan Maspion IT.