Content: / /

Gara-gara Group Whatsapp, Kader PDIP Laporan Polisi

Hukum

06 September 2017
Gara-gara Group Whatsapp, Kader PDIP Laporan Polisi

Kader PDIP memberikan keterangan kepada wartawan

Liramedia.co.id, PAMEKASAN – Berkembangnya akses telekomunikasi membuat range pengguna media sosial meningkat tajam, baik facebook, twitter, whatsapp dan lainnya. Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan kemampuan menganalisa hal apa yang bisa share ataupun apa yang harus dipendam.

Pada Senin, 4 September 2017, sejumlah kader PDIP Pamekasan antara lain, Nurfaisal, S.PdI, MH, Amin Makmun SH, M. Radun dan didampingi oleh kuasa hukumnya, Erfan Yulianto dan Khoirus Sodiqin mendatangi Polres Pamekasan, terkait pencemaran nama baik Parpol PDIP yang disamakan dengan PKI, yang dilakukan di sebuah group Whatsapp.

Kronologis bermula dari perbincangan di sebuah group tentang sebuah rilis berita yang menyebutkan bahwa di Pilkada 2018 di Madura, PDIP membidik posisi Wakil Bupati.

Berdasarkan pemberitaan tersebut, komentar yang muncul dengan no WA 0822-5427-XXXX menyebutkan bahwa “kalau sudah jadi wabup, maka bupatinya akan dikriminalisasi sehingga terpaksa harus melepaskan jabatan, lalu wabupnya akan menggantikan… itulah cara-cara licik partainya orang-orang PKI”.

Komentar lainnya “Oleh karenanya perlu adanya forum tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membicarakan hal-hal seperti ini”.

Komentar selanjutnya dengan no WA yang berbeda “Tolong kyai ulama, habaib kalau di madura wabup pilkada serentak, PDIP jangan diberi kesempatan PDIP itu PKI, jadi mohon semua ulama, kyai habaib jangan diam karena umat madura panutannya ulama, kyai habaib tks”.

Berangkat dari percakapan WA tersebutlah, para kader PDIP ini melaporkannya ke Satreskrim Polres Pamekasan. Melalui kuasa hukumnya, Erfan, SH menyatakan Kader PDIP sangat menyayangkan tudingan yang tanpa dasar tersebut.

"Sementara kita semua tahu, bahwa PKI itu adalah organisasi terlarang, sebagaimana termaktub dalam TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 belum dicabut, UU no 27 Tahun 1999 Pasal 107, sudah dengan tegas menyatakan pelarangan organisasi tersebut,” ujarnya saat ditemui awak media Lira, Wiwik Tharmum di halaman Mapolres Pamekasan.

Lebih lanjut, Erfan menyebutkan “sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh pihak Satreskrim Polres Pamekasan, menyarankan agar kasus ini dilaporkan ke Mapolda Jawa Timur, sesuai dengan hasil pertemuan yang dilakukan beberapa saat lalu di Mapolda Jawa Timur. Karena kurangnya sarana dan prasarana serta alat yang dibutuhkan dalam menindaklanjuti cyber crime di Polres Pamekasan.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami berencana akan melaporkan pencemaran nama baik ini ke Mapolda Jatim, besok hari, 05 September 2017” ujarnya lagi.

Ditempat yang sama, Nurfaisal, S.PdI, MH menyampaikan bahwa “Pelaporan hal ini, selain sebagai upaya membersihkan PDIP dari tuduhan tersebut, juga merupakan pendidikan hukum dan politik bagi masyarakat karena kita berada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Pihak Satreskrim Polres Pamekasan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, terkait kasus pencemaran nama baik PDIP ini.

“Saya tidak berhak memberikan keterangan, besok pagi saja, minta keterangan dari Kasat Reskrim atau Humas,,” ujar staf Reskrim Polres Pamekasan. (Wiwik)

Tinggalkan Komentar