Content: / /

GMDM Gresik Akan Gandeng KADIN dan APINDO Gresik, Minta Syarat Melamar Kerja Dilampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba

Peristiwa

13 April 2019
GMDM Gresik Akan Gandeng KADIN dan APINDO Gresik, Minta Syarat Melamar Kerja Dilampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba

Hariyono (kiri) dan Sekretaris GMDM DPD Jawa Timur, Siswanto

LiraMedia.co.id, GRESIK - Setelah mencanangkan program "Gen Zero Narkotics", Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM) Gresik akan menggandeng Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik.

Alasannya, menurut Hariyono, kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kalangan pelajar, tetapi juga sudah menjalar ke pekerja atau buruh. Apalagi, Kabupaten Gresik dikenal sebagai Kabupaten industri yang menyerap jutaan tenaga kerja.

Contohnya belum lama ini ada buruh pabrik tahu di Menganti yang ditangkap karena narkoba.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan mengajukan permohonan secara tertulis kepada KADIN dan APINDO yang menaungi perusahaan-perusahaan di Gresik, baik itu perusahaan skala besar, menengah, dan kecil," ujar Hariyono, Ketua Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM) Gresik.

Hariyono prihatin, banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena tersangkut narkoba. Dampaknya bukan hanya kepada pekerja itu sendiri, melainkan kepada keluarga yang dinafkahinya.

Sehingga, dengan mengantisipasi penyalahgunaan narkoba dari awal sebelum masuk kerja, GMDM Gresik maupun BNNK Gresik atau pihak-pihak terkait bisa mengambil langkah terbaik jika ada calon pekerja yang positif narkoba.

"Misalkan merehabilitasi mereka, atau langkah lain. Tapi jika mereka saat positif narkoba tetap dipekerjakan, seberapun banyak gaji dan pendapatannya akan tetap kurang, karena bisa saja pendapatannya itu digunakan untuk beli narkoba," ujar Hariyono.

Dengan menggandeng KADIN dan APINDO, Haryono berharap kedua organisasi ini bisa membuat surat edaran ke perusahaan-perusahaan di Gresik.

Selain APINDO dan KADIN, Hariyono juga mendesak peran aktif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dan jajaran Organisasi Perangkat Daerau (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bersinergi untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Apalagi, tegas dalam aturan bahwa OPD atau Pemkab atau pula Pemerintan Desa (Pemdes) harus ikut serta mencegah peredaran gelap atau penyalahgunaan narkoba, baik dilakukan sendiri ataupun bersinergi dengan unsur masyarakat.

"Aturan peran aktif pemkab dan OPD serta Pemdes dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan, Penyelahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. Jadi, tidak ada alasan lagi, termasuk alasan tidak ada anggaran. Buktinya, kami dari GMDM Gresik tanpa anggaran bisa bergerak demi menyelamatkan anak bangsa dari cengkraman Narkoba. Yang penting dalam bergerak, dia yang mau, mampu, dan ada waktu. Kalaupun tidak ada waktu, bisa memberikan sumbangsih kepada relawan-relawan di lapangan," tegas Hariyono. (Wan)

Tinggalkan Komentar