Content: / /

Hampir 2 Juta Pekerja di Jatim Dirumahkan, Ini Solusi dari Jamhadi

Bisnis

20 Mei 2020
Hampir 2 Juta Pekerja di Jatim Dirumahkan, Ini Solusi dari Jamhadi

Jamhadi bersama Arief Harsono, Ketua Apindo Jatim

Liramedia.co.id, Surabaya - Pandemi covid-19 telah memukul perekonomian di Indonesia, bahkan di dunia. Trigger ekonomi yang umumnya ditopang oleh trade, tourism, dan investment (TTI), juga dari konsumsi, kini berjalan 30%.

Hal ini disampaikan Jamhadi saat menggelar pertemuan dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur, Arief Harsono di Novotel, Jalan Kedung Baruk Surabaya, pada Rabu sore, 20 Mei 2020.

"Untuk konsumsi diutamakan pangan. Berikutnya ialah sandang dan papan," ujar Jamhadi, CEO PT Tata Bumi Raya sekaligus Ketua Yayasan Kedaulatan Pangan Nusantara (YKPN) Jawa Timur.

Kendati demikian, Jamhadi tetap yakin bahwa perekonomian tetap tumbuh walau melambat. Besarannya mencapai 2,5% dibandingkan dengan kondisi normal sebesar 5,2%.

Dampak dari perlambatan ekonomi di Jawa Timur berujung pengurangan tenaga kerja, dari tenaga kerja outsourching ataupun karyawan tetap.

"Hampir 2 juta jumlah pekerja di Jatim dirumahkan dari berbagai sektor usaha. Dampak paling besar ialah hotel dan manufaktur," jelas Jamhadi, yang pernah menjabat Ketua KADIN Surabaya 2 periode dan saat ini jadi Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Surabaya.

Lalu apa solusinya? Jamhadi menyebutkan, perlunya melakukan beberapa kebijakan agar ekonomi terus tumbuh bahkan berkembang saat masa recovery. Dari komposisinya, sektor paling terdampak ialah industri perhotelan dan manufaktur.

Di Jawa Timur, untuk jumlah skala usaha besar sebesar 0,14%, lalu usaha sedang sebesar 2,4%, dan 97% ialah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).  

"Kebijakan yang harus dilaksanakan.yang pertama ialah membeli produk lokal buatan industri Indonesia. Kedua, kebutuhan industri termasuk industri makanan dan minuman terhadap bahan baku harus dipenuhi dari bahan baku lokal," kata Jamhadi, Ketua IKBA Untag 45 Surabaya.

Berikutnya ialah memanfaatkan digital ekonomi, terutama Unicorns di Indonesia yang turut mendukung digital ekonomi termasuk delivery system. Selain itu, Jamhadi mendukung kebijakan Pemerintah terhadap sektor UMKM.

"Saat ini, sektor UMKM sudah menikmati delay payment hingga 6 bulan untuk perpajakan. Juga ada banyak stimulus ekonomi masyarakat, seperti bantuan langsung tunai (BLT), gratis dan diskon listrik, dan lain-lain. Itu bisa jadi trigger ekonomi," jelas Dewan Pembina Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Jatim ini.

Hal lain yang harus dilaksanakan, menurut Jamhadi, ialah pemberlakukan interest rate yang reasonable sekitar 7% hingga beberapa tahun ke depan oleh Perbankan, sehingga ekonomi riil nyata bergerak.

"Sektor medis dan industri pertanian harus lebih digiatkan. Perusahaan-perusahaan harus menyiapkan business plan jangka pendek, menengah, dan panjang. Saatnya kita bangkit kembali dan social decision harus dilaksanakan pengusaha besar dalam menjaga stabilitas lingkungan," pungkas Jamhadi. (did)

Tinggalkan Komentar