Content: / /

Kades Banjarsari Kembalikan Rp196 Juta dari Total Dana Desa yang Ditilep

Kades

06 Juli 2018
Kades Banjarsari Kembalikan Rp196 Juta dari Total Dana Desa yang Ditilep

Andik Mulyono

Liramedia.co.id, MOJOKERTO - Diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran APBDes Banjarsari tahun anggaran (TA) 2015 senilai Rp. 296.413.355, dengan modus membuat Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) fiktif terkait pelaksanaan 2 proyek pembangunan, diantaranya proyek pavingisasi jalan Dusun Banjarsari dan gapura jalan masuk Dusun Jeruk Kidul, Andik Mulyono (40) Kades Banjarsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dijebloskan ke dalam sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Mojokerto Jalan Taman Siswa, Kota Mojokerto oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

Tersangka Andik digelandang masuk ke dalam mobil tahanan untuk kemudian dibawa ke Lapas setelah menjalani pemeriksaan di ruang Pidana Khusus Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto di Jalan RA. Basoeni.

Harjono, kuasa hukum Andik Mulyono ketika dikonfirmasi terkait kliennya mengatakan, klien-nya sudah mengembalikan dana yang diduga dikorupsinya sebesar Rp. 196 juta ke kas Desa Banjarsari pada Januari 2018 lalu.

Pada saat itu sekitar bulan November 2017, Andik ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Mojokerto Kota pada kasus tersebut.

"Dengan sudah dikembalikannya uang kerugian negara, saya berharap vonis yang dijatuhkan kepada klien saya lebih ringan. Saat ini saya akan mengajukan pengalihan penahanan terhadap klien saya menjadi tahanan kota dengan alasan, karena Andik merupakan tulang punggung keluarga," pungkasnya.

Tersangka Andik menjalani penahanan selama 20 hari ke depan mulai Rabu (4/7/2018) karena sebelumnya belum pernah menjalani penahanan terkait kasus tersebut.

Tak satupun terkait 2 proyek pembangunan yang dikerjakan. Padahal anggaran terkait 2 proyek pembangun pavingisasi jalan Dusun Banjarsari dan gapura jalan masuk Dusun Jeruk Kidul tersebut sudah dicairkan oleh tersangka.

Akibat perbuatanya, Andik dijerat pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

(Joe/Jun)

Tinggalkan Komentar