Kades Pamoroh Diduga Melanggar Aturan Prokes

Kades Pamoroh Diduga Melanggar Aturan Prokes

Kepala Desa Pamoroh Abd. Muni memakai batik dan kopiyah hitam saat mengawasi penyaluran bansos

Liramedia.co.id, Pamekasan - Pemerintah Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura, Provinsi Jawa Timur, diduga melanggar aturan Protokol Kesehatan (Prokes), pada Kamis (10/10/2020). Hal ini terbukti pada Rabu (9/10/2020), saat pendistribusian bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, Kepala Desa (Kades) Pamoroh, Abdul Muni sebagai orang pertama dalam tim Satgas Covid-19 di desa yang dipimpinnya telah mengabaikan himbauan pemerintah dengan protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran virus covid-19.

Tidak hanya itu, mereka terlihat tidak memakai masker, tidak menjaga jarak dan berkerumun, sehingga kondisi ini mengancam keselamatan masyarakat dan berpotensi penyebaran covid 19 di Kabupaten Pamekasan semakin tinggi.

Seperti diketahui, Pemerintah telah berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19. Namun melihat situasi saat pendistribusian bansos di Desa Pamoroh, aturan prokes terkesan diabaikan

Di Kecamatan Kadur, Kapolsek Kadur dalam setiap kesempatan telah mewanti-wanti kepada masyarakat agar selalu mematuhi anjuran pemerintah dengan taat pada protokol Kesehatan. Namun hal itu terkesan menjadi formalitas semata saat pelanggaran tersebut dilakukan oleh oknum Kepala Desa Pamoroh.

Menanggapi hal tersebut, Achmat, Yanto selaku tokoh pemuda asal Desa Pamoroh menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, Kepala Desa Pamoroh harus memberikan contoh yang baik, apalagi saat pandemi covid 19 seperti saat ini.

Yanto berharap, kejadian tersebut tidak ditiru oleh desa lain, dan tidak terulang lagi dikemudian hari.

“Bukankah Pak Kapolsek Kadur sudah berkali-kali menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, ini kok malah diabaikan," ujar Yanto kesal.

Lebih lanjut Ach Yanto sebagai Ketua DPD Pemuda LIRA Pamekasan memaparkan, bahwa Kepala Desa Pamoroh telah melabrak aturan sebagaimana termaktub di sejumlah selebaran tentang Protokol Kesehatan.

 "Siapapun itu orangnya, itu jelas telah melabrak aturan sebagaimana telah termaktub dalam Inpres No 6 Tahun 2020, Perda Jatim no 2 th 2020, Pergup Jatim no 53 Tahun 2020, Perbup Pamekasan no 50 tahun 2020 dan surat telegram Polda Jatim no: STR/ 921/IX/OPS.2./2020 Tanggal 5 September 2020 dalam rangka menindak lanjuti direktif wakapolri dan kapolda jatim tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian covid 19," ungkap Achmat Yanto.

Yanto ingin hukum harus tetap ditegakkan tanpa pandang bulu.

 "Siapapun yang telah melanggar ketentuan tersebut, maka jelas ada konsekwensi hukumnya. Kami harap pihak berwajib segera melakukan langkah-langkah terkait pelanggaran ini, agar hukum tidak terkesan hanya sebatas formalitas," tutupnya. (Mam)

Image
APVOCATION East Java to  Supports  Surabaya University to Create One Million IT Preneurs

APVOCATION East Java to Supports Surabaya University to Create One Million IT Preneurs

Mr Jamhadi in the IT Preneur seminar said that there are contraction in economics growth for almost all economic sectors due to the Covid-19 pandemic.