Content: / /

Kerja di Perusahaan Asing, Buruh Cuma Digaji Rp 70.000 Per Minggu

Peristiwa

22 Maret 2019
Kerja di Perusahaan Asing, Buruh Cuma Digaji Rp 70.000 Per Minggu

Para buruh PT Mahalaya Argo Corp dengan didampingi pengacara dari LBH Gema Jokowi saat demo di depan perusahaan di Jalan Kalianak Barat 108-F Surabaya, Kamis (21/3/2019)

LiraMedia.co.id, SURABAYA – Sebanyak 22 buruh PT Mahalaya Agri Corp melakukan demonstrasi di depan pabrik yang berlokasi di Jalan Kalianak Barat nomor 108 F, Kota Surabaya pada Kamis, 21 Maret 2019. Mereka menuntut hak-hak mereka sebagai pekerja sesuai dengan Undang Undang (UU) yang berlaku.

Menurut perwakilan buruh, Romlah, bahwa nasib dirinya beserta rekan-rekannya sebanyak 22 orang cukup memprihatinkan. Bagaimana tidak, selain mendapat upah tidak layak, mereka juga tidak mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai aturan yang diberlakuan oleh Pemerintah terhadap setiap perusahaan yang mewajibkan tenaga kerjanya untuk terdaftar di kedua jaminan sosial tersebut.

Menurut Romlah, PT Mahalaya Agri Corp yang pemiliknya merupakan orang asal India ini telah melanggar ketentuan UU karena memberikan upah terhadapnya dan rekan-rakannya Rp 70.000 sampai Rp 156.000 per minggu. Upah tersebut diberikan sesuai dengan tingkat produktivitasnya.

Pekerjaan mereka, menurut Romlah, menyortir beragam jenis polowijo seperti cengkeh dan kunir yang dihimpun dari berbagai daerah di Indonesia untuk diekspor ke beberapa Negara.

Dia mengakui, saat awal masuk kerja 2 tahun silam, dia dan rekan-rekannya teken kontrak dengan perusahaan untuk pemberian upah sebesar Rp 50.000 per hari. Seiring waktu, sebagian besar karyawan produksi yang bekerja sejak pukul 08.00-16.00 WIB dari Senin dan Jumat serta pada Sabtu (08.00 – 13.00 WIB) itu, hanya diupah Rp 7.000- Rp 10.000 per hari, yang dibayar setiap minggu sekali.

Para buruh yang rata-rata sudah memiliki 2 sampai 3 anak usia sekolah itu, pernah menggelar aksi mogok kerja terkait dengan kebijakan perusahaan. Aksi itu tak membuahkan hasil, karena tujuh perwakilan buruh sudah didekati pihak manajemen, dan mendapat pesangon Rp 5 juta dan pilih berhenti bekerja.

“Semula ketika diterima kerja kami dijanjikan upah Rp 50 ribu per hari. Karena sulitnya mencari pekerjaan, kami mau saja meski itu tidak sesuai UMK (upah minimum kabupaten/kota). Kenyataannya, jangankan sesuai UMK, sesuai janji saja tidak,” kata Romlah.

Tidak hanya itu, lebih memprihatinkan lagi, jika ada buruh yang sakit akibat kerja seperti gatal-gatal karena kutu palawija dan sakit paru-paru akibat debu palawija, mereka tidak mendapatkan jaminan sosial yang seharusnya menjadi haknya.

“Selain itu, ada juga yang pernah mengalami kecelakaan kerja kena baling-baling kipas. Namanya Nasir. Jika sakit, harus ada surat keterangan dokter. Jika tidak ada, harus ada surat keterangan dari RT dan RW. Itupun jika tidak masuk, kami tak diberikan upah. Janjinya kalau ada surat dokter dibayar upah, tapi tak dibayar. Itu namanya penjajahan,” tambah Romlah.

Karena gaji tidak layak dan tidak ada perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan itu, sebanyak 25 di antara sekitar 70 pekerja perusahaan tersebut sudah beberapa hari terakhir ini demo mogok kerja.

Romlah bersama 22 karyawan lainnya bersitegas, jika diminta oleh pabrik untuk bekerja lagi tidak akan mau. Karena sistem kerjanya juga tak berperikemanusiaan, misalnya tidak dikunci dari luar ruangan sebelum jam pulang pada jam 16.00 WIB.

Pantauan LiraMedia, pabrik yang bercat biru itu mirip pergudangan. Padahal, di dalamnya ada mesin pengolahan palawija. Di depan pabrik juga tidak ada papan nama penunjuk PT Mahalaya Agri Corp Di dalamnya tertutup rapat, hanya beberapa security yang berjaga-jaga.

Suratno, SH, M.Sos selaku Ketua Umum Gerakan Aspirasi Masyarakat (Gema) Jokowi, yang mendampingi para buruh PT Mahalaya Agri Corp, akan membawa kasus yang menimpa buruh ini ke pihak-pihak terkait, seperti ke BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, Kejaksaan, bahkan hingga ke Wali Kota Surabaya.

Suratno yang didampingi Syahroni selaku Direktur LBH Gema Jokowi dan Husni Tamrin (stah LBH Gema Jokowi) juga akan membawa kasus ini ke Pemerintah Pusat jika pihak PT Mahalaya Agri Corp tetap bersikukuh tidak memberikan hak-hak buruh.

Menurut Suratno, saat mediasi dengan PT Mahalaya Agri Corp yang diwakili kuasa hukumnya, Rudolf, tetap tidak ada titik temu karena pihak perusahaan tak mengabulkan tuntutan buruh untuk mendapatkan upah layak dan pesangon mereka.

Kondisi di dalam PT Mahalaya Agri Corp

Rudolf menyatakan bahwa pihaknya selama ini sudah memberikan upah buruh, bahkan sudah menyiapkan upah kerja ke depan.

“Kami sudah menyediakan gaji, persoalan mau diterima atau tidak silakan saja,” kata Rudolf, sembari mempersilakan para buruh yang menolak kerja untuk memperjuangkan haknya itu lewat jalur hukum.

“Mau meminta bantuan hukum dari LBH manapun silakan. Yang jelas pihak kami merasa tidak pernah menahan gaji mereka,” ujarnya.

“Kalau mau kerja lagi silakan. Tapi kalau minta pesangon, kami belum bisa memutuskan,” tambahnya.

Menanggapi sikap pihak perusahaan tersebut, Suratno, menyatakan, siap mendampingi para buruh yang sudah meminta bantuan kepadanya. Menurutnya, banyak aturan yang dilanggar perusahaan ini, yang merugikan pihak buruh.

“Kasihan para pekerja ini. Mereka tidak tahu hukum. Sebagai pekerja mereka telah diperlakukan secara tidak manusiawi. Kami siap mendampingi mereka sampai mereka mendapatkan hak sebagaimana mustinya,” pungkasnya. (did)

Tinggalkan Komentar