Ketua APVOKASI Jatim Sampaikan Cara Mengimbangi Kenaikan UMP Jatim

Ketua APVOKASI Jatim Sampaikan Cara Mengimbangi Kenaikan UMP Jatim

Jamhadi (tengah) bersama Gubernur Jatim (kanan) dan Alim Markus (kiri)

Liramedia.co.id, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memilih untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 5,65% dari sebelumnya sebesar Rp 1.768.000 menjadi Rp 1.868.777 pada tahun 2021. Keputusan ini bertentangan dengan Surat Edaran Menaker RI Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan dalam surat edaran itu ialah melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.

Keputusan Khofifah menaikkan upah sekitar Rp 100.000 itu sudah disepakati dalam rapat bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pekan lalu.

"Dewan Pengupahan melaporkan kepada saya, akhirnya diputuskan bahwa ada kenaikan UMP sebesar Rp 100.000, atau setara dengan 5,65% dari UMP yang sebelumnya," kata Khofifah.

Keputusan itu, menurut Khofifah, ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/498//KPTS/013/2020. Beleid itu mengatur tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dan ditandatangani pada 31 Oktober 2020.

Dalam beleid itu disebutkan bahwa para pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP tersebut, dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Pengusaha juga dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP.

Menanggapi itu, Ketua Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI) Jawa Timur, Dr Ir Jamhadi, MBA, menyatakan, kenaikan upah minimun provinsi ini harus diiringi juga oleh peningkatan produktivitas pekerja, sehingga satuan ongkos produksi tidak meningkat meskipun upah meningkat.

Jamhadi yang juga CEO PT Tata Bumi Raya ini mengatakan, APVOKASI Jawa Timur terus bergerak bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Jawa Timur, Disnakertrans Jawa Timur, sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur, serta pemilik industri di Jawa Timur untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul dan productivity center. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi kondisi industri yang terkontraksi ekonomi akibat pandemi covid-19.

“Disaat upah naik, pekerja harus lebih semangat untuk meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, maka SDM Unggul bisa tercapai, industri menjadi kuat, masyarakat makmur, dan Indonesia jaya,” ujar Jamhadi, yang juga jadi Dewan Pertimbangan KADIN Surabaya ini.

Jamhadi juga menyampaikan, ada beberapa hal supaya industri bisa hemat ongkos produksi. Pertama ialah terkait sistem pemasaran. Menurut salah satu pendiri Surabaya Creative City Forum (SCCF) ini, sistem pemasaran bisa lebih efisien dengan sistem daring.

Kedua, untuk menekan delivery cost, maka bisa memanfaatkan transportasi massal. Itu akan menekan cost distribusi barang. Selain itu, masa transisi industri 4.0 menuju 5.0 ini diharapkn bisa menekan production cost.

“Itu salah satunya masuk dalam semangat Undang Undang Cipta Tenaga kerja. Dukungan perbankan yang ada bisa ditingkatkan, sehingga daya beli masyarakat meningkat, bisnis lancar. Kita sambut baik kebaikan UMP Jatim tersebut dengan diimbangi semangat innovative creative menuju  perubahan kinerja yang efisien,” ujar Jamhadi.

Jamhadi membandingkan, produktivitas tenaga kerja Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan data The Conference Board berada diperingkat ke-10 dibandingkan beberapa negara di Asia, dengan nilai produktivitas tenaga kerja dan jam kerja sebesar USD 29,04 ribu per tahun.

Di atas Indonesia, masing-masing produktivitas itu dari peringkat pertama ialah Singapura (USD 154,95 ribu), Hong Kong (USD 126,07 ribu), Taiwan (USD 111,47 ribu), Jepang (USD 81,92 ribu), Korea Selatan (USD 81,52 ribu), Malaysia (USD 69,29 ribu), Sri Lanka (USD 36,80 ribu), Thailand (USD 35,98 ribu), China (USD 34,86 ribu). (*)

 

 

Image
Karena Sebab Ini, Oknum Pengacara Terancam Dipidanakan Kepala SMPN 1 Babat

Karena Sebab Ini, Oknum Pengacara Terancam Dipidanakan Kepala SMPN 1 Babat

Seorang oknum pengacara berinisial SE di Kecamatan Tuban, Kabupaten Lamongan, terancam dipidakan oleh Kepala SMPN 1 Babat