Content: / /

Mahasiswa PMII Sidoarjo Tuntut Perbaikan Pelayanan Kesehatan

Peristiwa

04 Juli 2019
Mahasiswa PMII Sidoarjo Tuntut Perbaikan Pelayanan Kesehatan

Demo di depan kantor Pemkab Sidoarjo

LiraMedia.co.id, SIDOARJO - Demo yang dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan Kantor Bupati Sidoarjo, Jalan A Yani No1 Sidoarjo, berakhir ricuh Kamis (4/7/2019).

Akibat yerjadinya kericuhan ini, pintu pagar Kantor Bupati Sidoarjo roboh. Sejumlah mahasiswa juga mengalami luka-luka akibat terlibat bentrok dengan anggota Satpol PP yang berjaga di kantor tersebut.

Demo ini mulanya berjalan tertib dan damai. Aktivis mahasiswa membawa replika keranda saat demo dan ditaruh di depan kantor bupati sebagai bentuk matinya pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Mahasiswa juga mengkritisi mangkraknya pembangunan di Kab. Sidoarjo, sehingga silfa APBD mencapai hampir Rp 1 triliiun.

Selain itu, mereka meminta agar Pemkab Sidoarjo menyediakan layanan kesehatan yang maksimal, terutama bagi masyarakat Sidoarjo di wilayah barat.

Karena keinginan para demonstran tidak dipenuhi, akhirnya saling dorong antar para demo dengan petugas tak terhindarkan dan pintu gerbang kantor bupati roboh.

Para mahasiswa yang berusaha memasuki pintu gerbang dicegah dan sampai bentrok antara mahasiswa dan petugas Satpol PP.

Dengan kericuhan ini, empat mahasiswa diamankan karena diduga sebagai provokator. Mereka diamankan dan dimintai keterangan oleh Polisi.

Sony selaku Ketua PMII Sidoarjo menyampaikan, aksi mahasiswa ini menuntut adanya perbaikan soal pembangunan di Sidoarjo, perbaikan pelayanan kesehatan dan lainnya.

“Selama 4 tahun kepemimpinan pasangan ‘Bersinar’ bersama Saiful llah dan Nur Ahmad ini, Sidoarjo belum bersinar,” ucapnya.

Lanjut dia, banyak persoalan dalam pembangunan di Sidoarjo kurang maksimal. Buktinya ada silpa di APBD sampai nilainya triliunan.

“Itu artinya ada anggaran yang tidak diserap atau tak digunakan. Padahal pembangunan yang bermanfaat di Sidoarjo sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sidoarjo,” urainya.

Dia juga menekankan kepada bupati dan wakil bupati untuk merealisasikan pembangunan rumah sakit wilayah barat tanpa menggunakan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). (dori)

Tinggalkan Komentar