Content: / /

Massa Demo Mendesak Kejari Sampang Usut Dugaan Pungli Prona Desa Dulang

Kades

09 Mei 2018
Massa Demo Mendesak Kejari Sampang Usut Dugaan Pungli Prona Desa Dulang

Massa demo Kejari Sampang mendesak usut dugaan prona di Desa Dulang

Liramedia.co.id, SAMPANG – Barisan Madura Bangkit (BMB) mengelar demo ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) Prona atau program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh oknum Kepala Desa Dulang, Kecamatan Torjun, Rabu (9/5/2018).

Puluhan massa mendesak penyidik Kejari Sampang agar segera menindaklanjuti laporan dugaan pungli tersebut. Karena semenjak laporan itu disampaikan sampai sekarang belum ada titik terang kapan dimulai penyelidikan, sehingga aktivis BMB mengancam akan mengawal terus kasus tersebut.

Korlap aksi, Abd Gani meminta agar pihak Kejari jangan tebang pilih dalam menangani kasus dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum Kades yang memungut kepada warga dalam kisaran mulai dari Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu per bidang.

"Laporan yang telah kita sampaikan beserta bukti dari warga di pungut telah kita sampaikan kepada penyidik Kejari. Namun anehnya sampai kini belum ada tanda-tanda akan dilakukan pemeriksaan terhadap oknum Kades tersebut," ungkap Korlap aksi di hadapan Humas Kejari Sampang Joko Suharyanto.

Abd Gani mengancam apabila kasus itu mandek ditengah jalan, maka pihaknya akan mengerahkan massa lebih banyak untuk mengawal kasus itu sampai tuntas karena telah meresahkan masyarakat.

“Kasus itu harus segera di usut tuntas, bahkan kalau bisa oknum Kades langsung tangkap dan diproses secara di hukum," tukasnya.

Menanggapi tuntutan massa itu, Joko Suharyanto yang menemui para pendemo menjelaskan, pihaknya menunggu hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Ia menegaskan dalam hal ini pihak Inspektorat untuk meneruskan laporan masyarakat terkait dugaan pungli pelaksanaan program Prona atau program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.

“Laporan itu sudah kita terima, tapi aturan dan ketentuan memerintahkan Kejaksaan Agung atau Polri jika ada laporan mengenai penyalahgunaan wewenang berkaitan program PTSL agar diserahkan ke Inspektorat. Dengan catatan minta untuk ditelisik, diperiksa dan dilakukan puldata. Apabila nanti hasilnya disimpulkan Inspektorat ada unsur pidana, maka diserahkan ke Kejaksaan untuk ditindaklanjuti,” papar Joko.

Joko menambahkan, ketentuan tersebut sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Inpres itu turun sejak Februari 2018. “Jadi Penanganan kasus itu masih menunggu hasil investigasi dari Inspektorat,” pungkasnya. (Sp)

Tinggalkan Komentar