Content: / /

Mau Pendampingan Hukum Gratis, Hubungi Posbakumadin Jatim

Hukum

10 November 2017
Mau Pendampingan Hukum Gratis, Hubungi Posbakumadin Jatim

Ketua Posbakumadin Jatim, Sumardi, SH (kanan) sekaligus Ketua Peradin Jatim

Liramedia.co.id, SURABAYA – Masyarakat khususnya yang tidak mampu secara ekonomi biasanya kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum. Selain terkendala biaya, mereka juga tidak punya akses untuk mendapatkan bantuan hukum jika terbelit masalah pidana atau perdata.

Kini, mereka tak perlu khawatir. Sebab, Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Koordinator Wilayah (Korwil) Jawa Timur menyediakan pos bantuan hukum gratis bagi warga yang kurang mampu secara ekonomi.

Ketua Posbakumadin Korwil Jawa Timur, Sumardi, SH, yang juga Ketua Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) Korwil Jawa Timur dibawah Ketua Umumnya, Ropaun Rambe, menjelaskan, syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat jika meminta pendampingan hukum terhadap Posbakumadin ialah harus warga miskin dengan didukung oleh surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau kelurahan.

Setelah mendapatkan surat keterangan itu, baru tim Posbakumadin melalui sekretariatnya akan mengirimkan berkas itu ke Badan Penyuluhan Hukum Nasional di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu, baru tim Posbankumadin khususnya di Jawa Timur akan melakukan pendampingan hukum kepada kliennya secara gratis, mulai dari awal perkara sampai putusan inkracht.

Namun, dia mengingatkan agar surat keterangan tidak mampu itu harus benar adanya. Jika tidak, maka yang bersangkutan akan terancam pidana. “Kalau dia mampu, tapi di surat keterangan itu tidak mampu, bisa jadi dia akan pidana karena anggaran yang digunakan merupakan anggaran negara. Nanti dari Kanwil Kemenkumham yang akan melakukan verifikasi untuk bantuan itu, apakah klien tersebut miskin atau tidak,” ujar Sumardi, sambil menyebut jika yang membutuhkan pendampingan hukum bisa datang ke kantor Peradin Jatim di kawasan Gayung Kebonsari Surabaya atau ke kantornya di Jl Genteng Kali Surabaya.

Beberapa kasus yang ditangani berupa kasus narkoba, pembunuhan, perceraian, sengketa tanah, sampai perdata. Ditegaskan Sumardi, pihaknya memberikan bantuan hukum secara gratis itu sebagai bentuk dari amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28, dan juga UU Advokat no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dimana dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri menghadapi masalah hukum.

Dikatakan Sumardi, sejak awal di-undangkan-nya Posbakum tersebut pada tahun 2011, gaungnya tidak seperti sekarang ini. Faktornya karena ketidaktahuan masyarakat dan juga masyarakat malu untuk meminta bantuan hukum. Untuk menyiasati hal itu, Posbakumadin ‘jemput bola’ bekerjasama dengan Pengadilan dan Kepolisian.

“Sekarang respon masyarakat cukup bagus. Itu bisa dilihat dari serapan anggaran Pemerintah, dan ada peningkatan setiap tahun. Tahun depan, anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah dinaikkan jadi 2 kali lipat. Dari sekitar Rp 35 miliar menjadi Rp 70 miliar- Rp75 miliar secara nasional. Setiap cabang, ada plafon. Kadang plafon itu tidak berlaku karena penanganannya banyak. Ada yang menangani 15 sampai 20 perkara setiap tahun,” ujar ayah dari 2 anak ini.

“Pertama kali Posbakum itu diberlakukan, anggarannya Rp 20 miliar dan tidak terserap. Pertama karena banyak yang tidak tahu, kedua anggaran tidak digunakan Kanwil Kemenkumham. Sekarang, kalau anggaran Posbakum yang dialokasikan di Jawa Timur habis, bisa ambil anggaran di wilayah lain yang tidak terserap. Namun, setiap 3 tahun anggaran itu akan dievaluasi oleh Pemerintah,” lanjutnya.

Sumardi bersyukur, pihaknya bisa mengoptimalkan pelayanan hukum di Posbakumadin sehingga bisa menyerap banyak anggaran. Capaian itu membuat Posbakumadin meraih penghargaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tentang berapa anggaran yang dialokasikan setiap perkara, menurut Sumardi, satu perkara dianggarkan sekitar Rp 5 juta. Rencana kedepan, anggaran itu akan dinaikkan menjadi Rp 10 juta per perkara. Anggaran itu dari Badan Penyuluhan Nasional di bawah Kemenkumham.

Harusnya, kata Sumardi, Pemerintah Daerah (Pemda) juga menyediakan anggaran pos bantuan hukum lewat APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) sejak terbitnya UU no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Namun, di Jawa Timur, masih terkendala dengan Perda (peraturan daerah) yang belum dibahas DPRD dan belum terbentuk.

“Perda di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota belum digedok DPRD. Sehingga anggarannya belum bisa direalisasikan, padahal anggaran dari APBD itu sudah ada. Kami sudah kerjasama dengan Biro Hukum Pemda, katanya juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) belum ada karena Perda-nya belum digedok,” jelas Sumardi.

Target tahun 2018, Sumardi melanjutkan, bahwa 38 Posbakumadin di seluruh Jawa Timur bisa lolos verifikasi. Saat ini, yang lolos verifikasi hanya 8 cabang Posbakumadin. Diantaranya di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Sidoarjo, Probolinggo, Nganjuk, dan Madiun.

“Secara nasional, Posbakumadin yang sudah lolos verifikasi ada 60-an cabang. Dan 200 cabang lainnya masih tahap verifikasi. Di tiap cabang, kami tempatkan 5-7 advokat. Di Malang pada 4-5 November 2017 kemarin, kami melantik advokat Posbakumadin,” jelasnya.

Selain Posbakumadin, secara keseluruhan di Jawa Timur, terdapat 44 OBH (organisasi bantuan hukum) yang sudah lolos verifikasi. Menurut Sumardi, setiap tahun ada monev (monitoring evaluasi) oleh Kanwil Kemenkumham Jatim. Monev dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kantor, berkas perkara, dan lainnya.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memanfaatkan Posbakumadin ini, pihaknya sudah bekerjasama dengan beberapa lembaga atau kampus. Adapun kampus yang sudah bekerjasama ialah Unitomo Surabaya, Universitas Merdeka (Unmer) Surabaya, Universitas Gresik (Unigres), dan Universitan Kanjuruhan Malang. Di samping itu, pihaknya juga bekerjasama dengan organisasi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). (Junaidi)

Tinggalkan Komentar