Content: / /

Membedah Dugaan Penyelewengan Bantuan Bibit Padi di Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi

Fokus

26 Juni 2018
Membedah Dugaan Penyelewengan Bantuan Bibit Padi di Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi

Padi.

Liramedia.co.id, NGAWI - Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Kabupaten Ngawi kini sedang jadi bahasan. Bukan perkara prestasinya, melainkan dugaan korupsinya.

Dugaan korupsi atau penyelewengan bantuan di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Kabupaten Ngawi kepada kelompok tani di wilayahnya mengemuka sejak tahun 2017.

Pada tahun Anggaran 2017 terdapat program hibah dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia berupa bibit padi Hibrida dan Inbrida yang diberikan kepada para Petani.

Bantuan tersebut besarnya bervariasi di tiap kabupaten atau kota bahkan provinsi di Indonesia. Sebagai contoh, Rencana Umum Pengadaan bibit padi Inbrida di  beberapa daerah, antara lain Kabupaten Garut, Kabupaten Blitar, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kalimantan Utara.

Rencana Umum Pengadaan bibit padi Inbrida di beberapa daerah tersebut seluruhnya menggunakan metode lelang. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya.

Pada tahun yang sama (2017), Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Kabupaten Ngawi mendapat bantuan dana dari APBN melalui Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia.

Dari dokumen yang didapat Lira Media, periode pekerjaan Pengadaan Langsung tersebut hanya sehari, yakni cuma tanggal 1 Mei 2017. Nilainya sebesar Rp.11.250.000.000 untuk Pengadaan benih padi Hibrida dan Rp.540.000.000 untuk Pengadaan benih padi Inbrida. Tapi, dalam proses Pengadaan itu diduga terdapat kejanggalan.

Berdasarkan data yang didapat Lira Media, proses pemilihan penyedia bibit padi Inbrida di Kabupaten Ngawi menggunakan metode Pengadaan Langsung (PL).

Padahal, jika berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, maka Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi wajib menggunakan metode Lelang, dan bukannya Pengadaan Langsung.

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, keterangan berbeda diungkapkan antara Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Ngawi, Marsudi dan Kepala Bidang Pertanian di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Ngawi.

Marsudi mengaku dana tersebut hanya terserap 30 %. Sedangkan Kepala Bidang Dinas Pertanian Ngawi bilang, “Dana tersebut telah disalurkan."

Dugaan penyelewengan diperkuat dengan laporan pertanggungjawaban Bupati Ngawi Budi ‘Kanang’ Sulistyono pada tahun anggaran 2017. Dalam laporan itu, tidak menyertakan laporan bantuan dana dari APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia terkait Pengadaan benih padi Hibrida priode pekerjaan tanggal 1 Mei 2017 sebesar Rp.11.250.000.000 dan Rp.540.000.000.

"Dugaan penyelewengan itu harus di usut tuntas. Kami sudah koordinasi dengan beberapa pihak untuk menggali sebanyak mungkin data, termasuk ke kelompok petani mana saja yang sudah disalurkan bantuan bibit, yang katanya 30%," kata Arifin Subekti, dari DPW LIRA Jawa Timur.

(Did)

Tinggalkan Komentar