Content: / /

Meskipun Ada Himbauan Dari Pemerintah Sidoarjo, Tetap Saja SMPN 2 Balongbendo Adakan Bimbel Dan Tarik Iuran 

Pendidikan

22 Oktober 2019
Meskipun Ada Himbauan Dari Pemerintah Sidoarjo, Tetap Saja SMPN 2 Balongbendo Adakan Bimbel Dan Tarik Iuran 

Tampak halaman SMPN 2 Balongbendo Sidoarjo

Liramedia.co.id, Sidoarjo - Sekolah di Kabupaten Sidoarjo tidak boleh lagi menarik uang LKS (lembar kerja siswa) dan bimbingan belajar (Bimbel) kepada siswa atau wali murid. Pemkab dan DPRD Sidoarjo sepakat merevisi Perda nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan. Kesepakatan itu tertuang dalam Paripurna.

Salah Satu SMPN 2 Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, menghiraukan peraturan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pasalnya pemerintah mengimbau dan melarang memungut iyuran Bimbel dan LKS, masih saja dilakukan oleh SMPN 2 Balongbendo Sidoarjo.

"Tetap saja ada bimbel, mengatasnamakan komite sekolah.Ketua komite membuat grup wa wali murid mengajak rembukkan perlu bimbel apa tidak, dan sebenarnya saya sudah tidak setuju di adakan bimbel,tapi kalah suara," terang salah satu wali murid engan mau disebut namanya.

"Komite paguyuban wali muridseakan tanpa bimbel sekolah peringkat jemblok, sebenarnya yang perlu dikaji adalah sistem belajar di jam aktif, bukan memaksakan bimbel diadakan,itu juga menambah biaya orang tua wali murid."

Lanjut dia, Komite SMPN 2 Balongbendo juga menyeting semuanya seakan-akan tanpa ada paksaan bimbel diadakan, dengan membentuk forum musyawarah walimurid antar.

"Kalau tidak setuju, Keluar aja dari grup paguyuban walimurid, mereka semua kena sepik yang tidak setuju, komite SMPN 2 Balongbendo juga ngotot, perlu adanya bimbel agar prestasi anak didik dan peringkat sekolah bagus," ucapnya.

"Asli saya tadak setujuIni masuk pungli dengan dalih meningkatkan mutu pendidikkan dan peringat sekolahHaaa lucu...harusnyakan yang dikaji sisten belajar mengajar dijam aktif, gimana bisa berhasil, bukanya harus ada bimbel agar berhasil...wis parah," tuturnya.

Dia juga mangatakan saat ditemui awak media,  La ngeh pak bearti tidak perlu belajar jam aktif cukup bimbel agar prestasi sekolah dan anak didik meningkat,Bpk2/ibu demi anak kita alangkah baiknya perlu bimbel, preeet kena kata2 demi anak walau gak setuju diem...seakan setuju."

Disini pihak sekolah seakan dibelakang layar pak..karena pakai teknik duserahkan ke hasil rembuk walimurid tiap kelas.Pinter ini strategi gaya pungli, harus dihentikan cara-cara yang begini, terus yang berkepentingan apa dia ketua terhadapa anak didik kita, jelas ini ada unsur pungli.

"Perlu diselidi juga pak ketua komite ini saya dapat info bukan orang dalam, artinya dia tidak punya kepentingan, tapi dia orang luar karena anaknya tidak sekolah disitu.Itu surat pengumuman dibuat oleh komite tanpa ada tanda tangan persetujuan semua dari wali murid, sudah di edarkan buktinya saya tidak pernah menandatagani surat setuju ada bimbel," pungkasnya.(dori)

Tinggalkan Komentar