Content: / /

Petani Mojokerto Gugat Perum Bulog Rp 1 Miliar

Hukum

23 Oktober 2018
Petani Mojokerto Gugat Perum Bulog Rp 1 Miliar

Tiga pengacara dari LBH Korak selaku kuasa hukum dari Suyono.

LiraMedia.co.id, MOJOKERTO - Perum Bulog Sub Divre Surabaya Selatan (Mojokerto-Jombang) digugat oleh mitranya sebesar Rp 1 miliar. Gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor 89/Pdt.G/2018/PN.Mkr tanggal 28 Oktober 2018.

Adapun Penggugat ialah Suyono, warga Desa Kembang Ringgit Kec. Pungging Kab. Mojokerto, melalui Lembaga Bantuan Hukum Komunitas Rakyat Anti Korupsi (LBH KORAK).

Ditemui usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Mojokerto, tiga pengacara dari LBH KORAK, yakni Nidya Verawati Sondang Tambunan,SH, Yanti Purwani Widianto,SH.MH dan Evy Susantie, SH.MH, menyebut bahwa Ketua Satuan Kerja ADA DN III Perum Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Surabaya Selatan Wilayah Mojokerto – Jombang Sigit Hendro Purnomo patut diduga telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan para petani.

“Klien kami berharap dengan gugatan ini Perum Bulog dapat memperbaiki kerjasama dengan para petani penyalur gabah dan gula,“ kata Nidya Verawati Sondang Tambunan, SH kepada wartawan Selasa (23/10/2018).

Diceritakannya, gugatan tersebut berawal saat kliennya merasa dirugikan oleh Ketua Satuan Kerja ADA DN III Sub Divisi Regional Surabaya Selatan Wilayah Mojokerto – Jombang, Sigit Hendro Purnomo.

“Klien kami adalah pemilik UD. Wibi Jaya yang bergerak dibidang penyaluran hasil panen berupa beras dan gula para Petani di Mojokerto. Oleh seorang anggota Polres Kabupaten Mojokerto, klien kami diperkenalkan dengan Sigit Hendro Purnomo yang mengaku sebagai Ketua Satuan Kerja ADA DN III Sub Divisi Regional Surabaya Selatan Wilayah Mojokerto – Jombang,” ujar Nidya.

Kemudian, lanjut Nidya, Sigit Hendro Purnomo (Tergugat) menawarkan kepada H. Suyono (Penggugat) suatu kontrak kerjasama untuk memasok beras dan gula kepada Perum Bulog Sub Drive Surabaya Selatan Wilayah Mojokerto – Jombang.

Lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sepakat  untuk menyediakan 60 ton beras dan 10 ton gula sebagaimana Perjanjian Kerjasama pembelian dan pengolahan gabah/beras Tahun 2017. Nomor PKS- 29/ SATKER ADA DN UNIT 03/ 08/ 2017, sekitar tanggal 10 Februari 2018.

Dalam perjanjian tersebut, Tergugat sah bertindak sebagai Ketua Satuan Kerja ADA DN unit III (tiga) Sub Divisi Reginal Surabaya Selatan Wilayah Mojokerto – Jombang berdasarkan Surat Perintah Sub Drive Surabaya Selatan Wilayah Nomor : SP-25/13800/07/2007 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pembentukan Satuan Kerja ADA DN Jatim.

Berdasarkan perjanjian kerjasama  Nomor : PKS- 29/ SATKER ADA DN UNIT 03/ 08/ 2017, maka Penggugat telah mengirim 60 ton beras dan 10 ton gula kepada Tergugat yang ditempatkan di gudang Bulog area Jombang berdasarkan Surat Jalan atas nama Tergugat tanggal 12 Nopember 2017 dengan menggunakan kendaraan Nopol : S-8715 UQ, Surat Jalan atas nama Tergugat tanggal 13 Nopember 2017, Surat Jalan atas nama Tergugat tanggal 15 Nopember 2017, Surat Jalan atas nama Tergugat tanggal 16 Nopember 2017 dengan menggunakan kendaraan Nopol : S-8715 UQ.

Kemudian, dengan Surat Jalan atas nama Tergugat tanggal 16 Nopember 2017 dengan menggunakan kendaraan Nopol : S-9617 UM, Surat Jalan atas nama Tergugat tanggal 16 Nopember 2017 dengan menggunakan kendaraan Nopol : S-9562 QN, Surat Jalan atas nama Tergugat tanggal 17 Nopember 2017 dengan menggunakan kendaraan Nopol : S-9562 QN, Surat Jalan atas nama Tergugat tanggal 17 Nopember 2017 dengan menggunakan kendaraan Nopol : S-8715 UQ dan Surat Jalan atas nama Tergugat tanggal 20 Nopember 2017 dengan menggunakan kendaraan Nopol : S-9003 UU.

“Sesuai dengan perjanjian kerjasama Pasal 2 tentang lembayaran menyebutkan Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat setelah gabah atau beras diterima oleh Tergugat dibuktikan dengan Surat Jalan dari Gudang Perum Bulog. Namun, faktanya Tergugat ingkar janji atau wanprestasi,” ungkap tamatan Fakultas Hukum Universitas Nomensen ini.

Namun, sampai dengan jangka waktu pembayaran, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat.

Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak membayar 60 ton beras dan 10 ton gula, yang seharusnya sudah selesai paling lambat tanggal 20 Nopember 2017.

“Sehingga wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang seharusnya sudah selesai dan uang tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha. Namun, akibat Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Penggugat mengalami kerugian materil uang sebesar Rp.1 miliar,” paparnya. (rif)

Tinggalkan Komentar