Content: / /

PKL Demo Bersama LSM Akhirnya Ditemui Bupati Pamekasan

Peristiwa

06 Desember 2018
PKL Demo Bersama LSM Akhirnya Ditemui Bupati Pamekasan

Para PKL dan LSM demo di depan Pemkab Pamekasan

LiraMedia.co.id, PAMEKASAN - Ratusan pedagang kaki lima (PKL) di Monumen Arek Lancor berjalan kaki menuju kantor Pemkab Pamekasan. Dalam aksi itu didampingi beberapa aktivis dan mahasiswa di Kabupaten Pamekasan.

Dalam aksi tersebut, para pedagang kaki lima menuntut untuk bertahan di area Monumen Arek Lancor. Sebelumnya, para pedagang kaki lima sempat bersitegang dengan aparat Kepolisian karena Bupati Pamekasan belum menemui para pendemo.

Namun para LSM dari Komunitas Monitoring dan Advokasi (KOMAD), Zaini Werwer meredam aksi agar tidak anarkis, sambil menunggu waktu break.

Selama 15 menit, akhirnya Bupati Pamekasan datang memberikan solusi serta arahan bagi para pedagang kaki lima (PKL).

Sementara itu, Bupati Pamekasan menyampaikan beberapa hal yang harus dipahami oleh para pedagang kaki lima tentang kebersihan kota.

Bupati Pamekasan, Badrut Tamam akan menyiapkan tempat relokasi yang mana sampai saat masih dalam tahap proses perencanaan untuk menata tempat yang strategis dan representatif.

Dalam penyampaiannya, Bupati akan memfasilitasi tempat yang strategis dan lengkap di antaranya akan mendirikan mushollah bertujuan agar para pedagang kaki lima bisa melaksanakan ibadah saat waktu sholat tiba.

"Bapak ibu jangan khawatir nanti panjenengan semua tetap bisa berjualan selama tempat relokasi belum selesai," ujarnya.

Zaini Wer-wer mengungkapkan, Pemkab Pamekasan tidak perlu pusing dalam merelokasi para pedagang kaki lima yang ada di area Monumen Arek Lancor.

Hanya saja butuh penataan yang bagus. Kalau perlu setelah ditata para PKL diharuskan pakai batik sebagai ciri khas Kabupaten Pamekasan, sehingga kebijakan itu tidak merugikan rakyat kecil, dan Taman Monumen Arek Lancor tetap terlihat asri.

"Saya berharap Pemkab lebih arif, bijak dan lebih kreatif lagi dalam menertibkan dan menata para PKL untuk bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dengan ini tidak ada yang dirugikan. Dan program Pemkab bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.

Reporter : Wiwik/Sukandar

Tinggalkan Komentar