Content: / /

Proyek Jembatan Blega dan Preservasi Rehabilitasi Jalan Kamal-Kota Sampang Terindikasi Korupsi

Peristiwa

01 Maret 2019
Proyek Jembatan Blega dan Preservasi Rehabilitasi Jalan Kamal-Kota Sampang Terindikasi Korupsi

Padahal baru diaspal, tapi jalan yang menghubungkan Kamal-Sampang ini retak.

LiraMedia.co.id, BANGKALAN - Indikasi korupsi dalam proyek pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Kamal-Bangkalan-Kota Sampang sepanjang 89,61 km dan proyek pembangunan jembatan di Blega diungkap DPW Pemuda LIRA Jawa Timur.

Diketahui, dari data yang dimiliki Pemuda LIRA DPW Jawa Timur, bahwa kontrak proyek rahabilitasi itu menggunakan anggaran negara senilai Rp.17.187.688.000 dan dimenangkan oleh PT Bima Sakti Adhinata yang beralamat di Jalan Raya Mantup, Desa Jotosanur Tikung, Kabupaten Lamongan.

Jembatan Blega

Sementara, untuk pemeliharaan rehabilitasi jembata Blega Cs memakan anggaran sebesar Rp 5.364.675.000.

Sekretaris DPW Pemuda LIRA Jawa Timur, Hertanto mengungkapkan, pekerjaan yang terkesan asal jadi tersebut terlihat pada proses pemeliharaan jembatan yang dikerjakan asal-asalan.

Tidak hanya itu saja, temuan dari Pemuda LIRA Jawa Timur bahwa banyak kerusakan pada jembatan dibiarkan terbengkalai, kualitas pemeliharaan jalan yang buruk mengabaikan kaidah teknis tentang pemeliharaan.

Akibatnya, menghasilkan pekerjaan berkualitas rendah serta lapisan aspal yang sangat tipis.

"Penyerapan anggaran tanpa disertakan hasil pekerjaan yang baik dan terkesan mementingkan keuntungan pribadi itu hanya menghambur-hamburkan keuangan Negara, sehingga berpotensi menimbulkan korupsi," ungkap Hertanto.

Oleh karenanya, DPW Pemuda LIRA Jawa Timur yang peduli terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD/APBN di kabupaten/Kota di suluruh Jawa Timur, terus melakukan upaya mengantisipasi timbulnya kerugian keuangan Negara.

Ditegaskan Hertanto, dirinya sebagai Sekertaris DPW Pemuda LIRA Jatim tidak akan pernah surut semangatnya untuk melakukan investigasi.

"Dari beberapa hasil temuan dalam pekerjaan tersebut sangat tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dan terkesan mengabaikan spesifikasi teknik terkait pengerjaan jalan dan jembatan," katanya.

Lebih lanjut Hertanto mengatakan, ketika datang ke kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) satuan kerja Pelaksaan Jalan Nasional Metropolitan Wilayah I Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 14.00 WIB, dia di temui oleh PPK pengganti yang sapaannya Pak Leo.

Dari pengakuan Leo, dia yang mengamankan PPK pengganti dari pak Artan sebagai PPK yang lama. Kata Hertanto mengutip pernyataan Leo, bahwa pada dasarnya tidak ada masalah terkait pekerjaan tersebut, namun pengerjaan skala prioritas mengingat keterbatasan anggaran. Padahal sudah dilakukan survei jalan terlebih dahulu sebelum dikerjakan.

"Pada selang beberapa hari, Pak Leo mengirim sms (short message service) ke nomor HP saya, isinya disuruh menghubungi orang berinisial RY yang ternyata begitu saya hubungi beliaunya mengatakan kalau dirinya sebagai pengamanan pada instansi tersebut. Jadi patut saya pertanyakan kapasitas sebagai oknum TNI yang sebagai pengamanan. Wajib kita tindaklanjuti pada instansi terkait tentang pengakuannya, karena tidak sepatutnya jabatan di salahgunakan sebagai backing. Informasi tersebut sudah saya sampaikan ke Pak Leo. Namun beliau sampai sekarang tidak menggubris SMS maupun angkat telpon saya," ujar Hertanto.

Selanjutnya dirinya akan menindaklanjuti dengan surat pelaporan ke ranah hukum terkait indikasi tindak pidana korupsi (TIPIKOR) ke Kepolisian Daerah Jawa Timur. Karena menurut Hertanto, dalam hal seperti ini terindikasi ada dugaan merugikan keuangan Negara. (Yan)

Tinggalkan Komentar