Content: / /

Sama Pakai Nama PERADIN, Persatuan Advokat Laporkan Perkumpulan Advokat

Hukum

06 November 2018
Sama Pakai Nama PERADIN, Persatuan Advokat Laporkan Perkumpulan Advokat

Ketua BPW PERADIN Jatim, Cuk Hariyono SH (dua dari kiri), bersama pengurus yang lain saat prescon di Surabaya, Selasa (6/11/2018).

LiraMedia.co.id, SURABAYA -Pengurus dan anggota Perkumpulan Advokat Indonesia di Jawa Timur dilaporkan ke Polda Jatim karena diduga memakai nama PERADIN secara ilegal.

Perkumpulan Advokat tersebut dianggap tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung RI No.06 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Pihak yang melaporkan adalah Badan Perwakilan Wilayah (BPW) Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Jawa Timur.

Organisasi advokat tertua di Indonesia dengan Ketua Umum Prof Dr Frans Hendrawinata SH MH ini menilai Perkumpulan Advokat Indonesia tidak memiliki legal standing.

Menurut pihak PERADIN, sebagaimana dikemukakan Ketua BPW PERADIN Jatim, Cuk Hariyono SH, Selasa (6/11/2018), nama dan logo PERADIN adalah hak eksklusif milik Persatuan Advokat Indonesia, karena telah didaftarkan pada Ditjen HAKI dengan Sertifikat Merek IDM 000323451 tanggal 27 September 2011 kelas 16.

Namun, nama PERADIN diduga juga telah dipakai Perkumpulan Advokat Indonesia yang memiliki badan hukum AHU-00121.60.10.2014 tanggal 20 Mei 2014 dan dengan logo yang beda. Karena itulah, pada 4 September 2018 lalu Majelis hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diketuai I Gusti Ayu Akhiryani SH, MH, memutuskan bila kuasa hukum (pengacara) di bawah naungan Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) tidak memiliki legal standing.

Hal tersebut disebutkan dalam surat putusan dengan nomor perkara 25/pdt/PLW/2018/PN pada 4 september 2018 terkait gugatan perlawanan dari Ali mustofa tentang putusan pelaksanaan eksekusi atas risalah lelang.

Dimana dalam surat putusan tersebut berbunyi, “Menimbang, bahwa dengan tidak diperbolehkannya lagi secara hukum penggunaan nama dan/ atau logo PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia), maka kuasa hukum pelawan yang masih menggunakan nama dan/ atau logo PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) sebagaimana dapat dilihat dalam Kartu Anggota Advokatnya, tentu tidaklah dalat dibenarkan, sehingga kuasa hukum pelawan tidak memiliki legal standing untuk persidangan dimuka umum Pengadilan”.

Dengan adanya putusan tersebut, maka gugatan perlawanan terhadap penetapan Ketua Pengadilan no. 34/pdt.Eks/2017/PN.Byw tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijke Verklaard), sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya.

Putusan itu berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan Eksepsi dari terlawan pada point A (pertama).

Pada surat putusan tersebut juga disebutkan beberapa dasar yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan bila pengacara pihak pelawan yang benama Shaleh, SH dibawah naungan PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) tidak memiliki legal standing diantaranya adalah putusan dari MA, dimana dalam surat berbunyi, “Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/Pdt. Sus-HKl/2016 tanggal 26 Mei 2016 junto putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-Merek/2015/PN. Niaga. Jkt.Pst., Tanggal 21 September 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa nama dan/ atau logo PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) yang merupakan nama dan/ atau logo dari organisasi advokat dimana Kuasa Hukum Terlawan bernaung, telah dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama dan/ atau logo PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia), sehingga nama dan/ atau logo PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) tidak boleh digunakan lagi”.

Diketahui, dalam perkara perdata tersebut, Ali Mustofa selaku penggugat, menggunakan pengacara bernama Shaleh, SH. (***)

Tinggalkan Komentar