Content: / /

Sidoarjo Bukan Lagi Penyangga, Tapi Pesaing Kota Surabaya

Bisnis

19 Oktober 2017
Sidoarjo Bukan Lagi Penyangga, Tapi Pesaing Kota Surabaya

Djoko Sartono saat potong tumpeng peresmian Cargo Service Center Garuda Indonesia, pada Rabu 18 Oktober 2017

Liramedia.co.id, SIDOARJO – Kabupatan Sidoarjo mengklaim dirinya sebagai pusat industri terbesar di Jawa Timur. Kabupaten dengan total penduduk 2 jutaan jiwa ini bukan lagi sebagai penyangga Kota Surabaya, tetapi berubah menjadi pesaing Kota Surabaya sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Hal di atas ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Sidoarjo, Djoko Sartono pada Rabu siang, 19 Oktober 2017. Djoko yang juga Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Sidoarjo periode 2016-2021 ini menyampaikan, pesatnya pertumbuhan perekonomian di Sidoarjo diiringi dengan pertumbuhan hotel.

Di kawasan Juanda, sejumlah hotel sekarang mulai bertumbuh dengan pesat. Sebentar lagi, juga akan dibangun Hotel 88 di Sidoarjo Kota. Dan di Jl Dipenogoro juga akan dibangun hotel lagi.

“Akhirnya, Sidoarjo menjadi kota yang betul-betul merambah. Bupati Sidoarjo berencana membuka tol Lingkar Luar Timur. Kalau itu dibuka, maka aksesnya langsung ke Pasuruan, Malang, dan Probolinggo,” katanya.

“Pintu tol KM 21 rencananya mau dibuka untuk memecah keramaian. Jadi, pilihan investasi di Sidoarjo sangat tepat,” lanjutnya.

Djoko Sartono mengatakan, dalam waktu 10 sampai 15 tahun ke depan, Sidoarjo akan jadi wilayah yang jenuh, dan pengembangan industri akan sulit dilakukan. Maka tak heran, harga tanah juga mulai menggeliat. Di Sidoarjo kota saja, harga tanah mencapai Rp 8 juta sampai Rp 10 juta per meter persegi. Dengan harga segitu, tanah yang dijual juga sulit.

“Karenanya, tata ruang di Sidoarjo tiap tahun diubah. Wilayah kita akan mengarah ke industri, dan sulit mempertahankan lahan pertanian,” katanya.

Namun, hal yang perlu diwaspadai ialah keluarnya dana investasi dari Sidoarjo. Djoko Sartono mencontohkan, beberapa pabrik di Sidoarjo melakukan transaksi di luar Sidoarjo. Begitupun pajaknya dibayar di luar Sidoarjo.

“Tapi jika ada persoalan, Sidoarjo yang menanggungnya. Kami tidak apa-apa, tapi bagi hasil pajak harus dibedakan. Karena konteks PPn yang memungut Pemerintah Pusat karena itu kewenangan Pemerintah Pusat. Kami hanya ingin bagi hasil lebih, misal daerah lain 10%, kami ingin di atas itu bisa 20%,” ujarnya.

Djoko menyebut, jumlah PPn yang dipungut dari Sidoarjo lebih dari Rp 10 triliun. Transfer rekening juga masuk ke Jakarta atau Surabaya, padahal lokasi pabriknya di Sidoarjo.

“Itulah yang perlu mendapat perhatian. Kalau ada transaksi, kami pajaknya hanya terbatas pada 11 item pajak. Dan transaksi itu belum diatur, tapi tetap dalam konteks PPn. Kalau PPn bukan kewenangan Pemda,” ujarnya, sambil menyebut bahwa PDRB Sidoarjo pada tahun 2016 sebesar Rp 4,3 triliun. (Did)

Tinggalkan Komentar