Liramedia.co.id, SURABAYA - Wakil Kepolisian Daerah (Wakapolda) Jawa Timur, Brigjen Pol Awan Samodra, didampingi Irwasda Kombes Pol Wahyudi Hidayat, menyambut kedatangan Tim Pengawas dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri, Wa Irwasum Irjen Pol I Ketut Yoga, didampingi Irwil II Brigjen Pol Gatot Subroto, beserta 12 tim auditor.

Waka Polda Jatim Brigjen Pol Awan Samodra membacakan sambutan Kapolda Jatim, yang menyebutkan ucapan selamat datang kepada Tim Itwasum di Polda Jatim yang dipimpin Wa Irwasum Polri, dan Itwil II yang juga mantan Wakapolda Jatim.

Wairwasum Polri Irjen Pol I Ketut Yoga, didampingi Irwil II Brigjen Pol Gatot Subroto, dalam sambutannya menyampaikan Irwasum Polri tahap dua, bahwa Wasrik ini sebagai konsultan dan pemberi saran dalam hal penganggaran.

"Bahwa dalam pemeriksaan BPK RI tahun 2016, Polri mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karena itu, untuk menjadi motivasi dalam membenahi kelemahan dalam bidang anggaran," ujar Wa Irwasum Polri Irjen Pol I Ketut Yoga, Rabu (11/10/2017).

Dalam pelaksanaan Wasrik tersebut, tujuan melakukan pemeriksaan terkait aspek sarana, prasarana, anggaran dan keuangan, operasional dan sumber daya manusia. 

Lebih lanjut disampikan Wa Irwasum, bahwa Polda Jatim sudah melaksanakan terobosan kreatif sesuai program promoter Kapolri diantaranya, silaturahmi Kapolda dengan alim ulama, tokoh agama, forum rektor dan pimpinan redaksi media.

Rencana proses hibah dari Provinsi Jatim, dan Pemerintah Kota Surabaya serta Sidoarjo, juga pembangunan rumah Babinkamtibmas di Bojonegoro yang telah diresmikan oleh Kabaharkam Polri.

Sejauh ini, kegiatan Satker dan pengelolaan anggaran dan sasaran serta pelayanan publik, diharapkan kepada seluruh staf kerjasama yang baik selama Wasrik berlangsung.

Wasrik di Polda Jatim berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 11 Oktober hingga 20 Oktober 2017. Dengan adanya Wasrik ini, harapan Polri bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) demi mempertahankan penilaian opini dari BPK. Karena menyakut lembaga negara harus akuntabilitas dapat mempertanggungjawabkan keuangannya.

Adanya penyimpangan anggaran atau tidaknya, semua diwujudkan dengan good governance atau pemerintahan bersih.

"Hasil pemeriksaan nantinya itu akan disampaikan ke Mabes Polri untuk menjadi bahan evaluasi," katanya. (Kristina)