Content: / /

Warga Desa Lakardowo Menahan Gatal-Gatal Akibat Limbah Selama 6 Tahun

Peristiwa

05 September 2018
Warga Desa Lakardowo Menahan Gatal-Gatal  Akibat Limbah Selama 6 Tahun

Ratusan warga Desa Lakardowo demo di Depan PTUN Surabaya, minta izin PT PRIA dicabut karena sudah merugikan warga.

Liramedia.co.id, MOJOKERTO - Pada Selasa siang (4/9/2018), ratusan warga Desa Lakardowo memenuhi halaman Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, di Jalan Juanda.

Untuk bisa menghadiri sidang gugatan terhadap Bupati Mojokerto atas izin baru yang dikeluarkan kepada PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA), mereka patungan masing-masing warga 20.000 rupiah untuk bisa sewa bus. Ada 4 unit bus yang mereka sewa, ditambah satu unit pick up.

Mereka meninggalkan pekerjaan demi melihat langsung jalannya persidangan yang menghadirkan 3 saksi.

"Mudah-mudahan hakim bisa mengabulkan gugatan kami," kata salah seorang wanita warga Dusun Sumber Wuluh, yang mewanti-wanti Lira Media supaya tidak mempublikasikan identitasnya.

Dusun Sumber Wuluh, Desa Lakardowo, menjadi salah satu wilayah terdampak limbah B3 yang dikelola PT PRIA.

Limbah itu berasal dari berbagai industri dan rumah sakit di Jawa Timur dan juga Bali. Selain Dusun Sumber Wuluh, ada beberapa dusun lagi, yakni Dusun Lakardowo, Kedung Palang, Sambi Gembol, dan Selang.

"Saya kalau tidur gatal semua Jadi harus dipanggang (di api) supaya tidak gatal. Dan badan ini diolesi pakai balsa. Keluarga saya juga banyak yang gatal-gatal. Selama hampir 6 tahun kami mengalami itu," ungkapnya lagi.

Yang diketahuinya, beberapa limbah yang diolah berupa limbah medis dari rumah sakit, limbah batu bara, limbah cat, hingga limbah cair. Menurutnya, gatal-gatal itu disebabkan oleh air yang digunakan untuk mandi.

Sedangkan untuk konsumsi, sejumlah warga membeli dari luar desa seharga Rp 4000 tiap jerigen.

"Air itu juga dibuat untuk memandikan bayi, karena kalau pakai air sumur bisa gatal semua," ujarnya.

Dia menyebut, banyak sumur warga di Desa Lakardowo tidak dipakai lantaran terpapar limbah B3. Airnya keruh dan baunya tidak sedap.

Memang, diakuinya, PT PRIA menyediakan klinik gratis bagi warga.

"Tapi warga banyak yang tidak mau berobat kesana  Lebih baik ke klinik lain atau Puskesmas," lanjutnya.

Disamping itu, dia juga kecewa dengan warganya yang dulu pernah berjuang bersama warga Desa Lakardowo untuk menegakkan keadilan terhadap dampak limbah B3 di wilayahnya.

"Dulu, koordinator kami ada 3 yang sering mengajak kami demo Mereka adalah Yasin, Muji, dan Nanang Sekarang mereka berkhianat kepada warga dan membela PT PRIA. Muji bekerja di PT PRIA, Yasin dan Nanang juga sudah enak diajak gabung PT PRIA Tapi kami tidak surut memperjuangkan keadilan ini demi kesehatan anak cucu di Desa Lakardowo. Saya tak mau mereka cacat atau mati karena limbah PT PRIA," katanya.

Prigi Arisandi dari LSM Ecoton yang mendampingi warga Desa Lakardowo mengungkapkan, petani dan penduduk Desa Lakardowo selama 6 tahun hidup dalam gangguan limbah B3.

"Seperti tanaman pertanian rusak dan air terdampak limbah sudah 6 tahun, seolah negara membiarkan itu. Anehnya, Pemkab Mojokerto justru mengeluarkan izin perluasan  Kami hanya ingin menegakkan keadilan. Tanah air udara akan jadi sumber kehidupan kita bukan dirusak oleh limbah B3," ujarnya.

Prigi menilai, selama 6 tahun ada pembiaran terhadap kondisi di Lakardowo,keadaan dimana negara membiarkan Lakardowo jadi tempat penimbunan limbah B3.

"Warga hanya ingin tanahnya saat ditanami cabai dan tanaman lain sehat lagi. Kami semua warga Lakardowo menolak PT PRIA. Kami tidak anti pembangunan, kami tidak anti pabrik, tapi kami anti ngawur dari PT PRIA yang menimbun ratusan ton limbah B3. Bongkar PT PRIA," tegas Prigi.

"Demi anak cucu, kita akan jaga Lakardowo dengan jiwa raga kami. Jangan lihat kami, tapi lihat anak cucu kami. PT PRIA menanam limbah cair dari beragam industri, bottom ash, limbah cair, dan limbah lainnya. Kami dizolimi Pemerintah, ada Pemkab Mojokerto, ada Kemen LHK. 190 juta ton di Jatim, yang ditimbun dan disisipkan di Desa kami," lanjut Prigi.

Menurut Prigi, keluhan warga kepada Pemerintah tak pernah ditanggapi Justru PT PRIA punya izin lagi memperluas wilayahnya.

"Makanya digugat izinnya Kami ingin hakim izinnya dicabut atau dibatalkan," tegas Prigi. (did)

Tinggalkan Komentar