Klarifikasi dan Hak Jawab Prasetya Eko Atas Pemberitaan Galian C di Probolinggo

  Klarifikasi dan Hak Jawab Prasetya Eko Atas Pemberitaan Galian C di Probolinggo

Surat Klarifikasi dan somasi dari LBH LACAK atas pemberitaan di Lira Media

Liramedia.co.id, SURABAYA – Prasetya Eko Karso selaku Walikota LSM Lira Kota Probolinggo melalui kuasa hukumnya, Fariji, SH dari LBH LACAK memberikan klarifikasi dan hak jawab atas pemberitaan yang dimuat di Liramedia.co.id. Pemberitaan tersebut berjudul “LIRA Probolinggo Kota : Galian C Tanpa IUP Harus Ditertibkan” yang ditayangkan pada 15 Oktober 2020 dan “Proyek RSUD Kota Probolinggo Diduga Jadi Penadah Tanah Urug Ilegal” yang tayang 16 Oktober 2020.

Berikut hak jawab dari Fariji, SH, seperti dikirim dalam surat bernomor 055/LBH LACAK/Som/X/2020 tertanggal 28 Oktober 2020.

Berdasarkan hasil investigasi, data dan Keterangan para saksi, bahwa pernyataan/keterangan/ungkapan/statemen Safri Agung dan Sugeng Arijanto yang dimuat di Lira Media tertanggal 15 Oktober 2020 dengan judul “LIRA Probolinggo Kota : Galian C Tanpa IUP Harus Ditertibkan” dan tertanggal 16 Oktober 2020 dengan judul “ “Proyek RSUD Kota Probolinggo Diduga Jadi Penadah Tanah Urug Ilegal” semuanya adalah bohong alias hoax. Bahkan lantangnya mereka menuduh klien kami sebagai “Penadah Tanah Urug Ilegal”, “Menggunakan Material Ilegal”, “Pembangunan RSUD Kota Probolinggo Tanpa Dilengkapi Dengan Dokumen SIUP, IUP, OP”.

Klien kami bukanlah seorang pemborong, dan bukan pula pemenang tender pembangunan proyek RSUD Kota Probolinggo. Klien kami hanya mendapat job/pekerjaan dari PT Anggaza Widya Ridhamulia sebagai jasa angkut/ekspedisi secara prosedural.

Kapasitas saudara sebagai apa di Kota Probolinggo itu? Apakah saudara anggota Dewan? Apakah saudara seorang penyidik? Apakah saudara sebagai pengambil keputusan/kebijakan di salah satu birokrasi di Pemkot Probolinggo? Ataukah saudara selaku Humas Pemkot Probolinggo? Sehingga saudara berani menuduh klien kami dengan seenaknya.

Dan dalam berita tersebut, ada ungkapan/statemen dari Safri Agung yang mengaku sebagai Aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Probolinggo, dan Sugeng Arijanto yang mengaku sebagai Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI Probolinggo.

Pertanyaannya:

- “Bon” itu siapa?

Sementara dalam susunan Redaksi LIRA Media untuk wartawan Probolinggo, tercantum dama Mochammad Helmi dan Sugeng Arijanto.

- Apakah saudara Mochammad Helmi atau Sugeng Arijanto pernah mewawancarai klien kami?

- Apakah dibenarkan Sugeng Arijanto mewawancarai dirinya sendiri?

Dari uraian tersebut, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh Media Online “Lira Media”, dan tidak mencerminkan sebagai Media yang professional. Dan patut diduga wartawan Lira Media yang ada di Probolinggo adalah “wartawan Bodrex, wartawan abal-abal”. Karena tidak mengerti tentang KEWI dan UU Pers. Hal ini tentu sangat merugikan kredibilitas dan mencemarkan nama baik klien kami.

Penjelasan Redaksi:

Sebagai media online yang terus berupaya untuk objektif dan berimbang dalam setiap pemberitaan, kami menyadari dalam pemberitaan yang dimuat di Lira Media berjudul “LIRA Probolinggo Kota : Galian C Tanpa IUP Harus Ditertibkan” yang ditayangkan pada 15 Oktober 2020 dan “Proyek RSUD Kota Probolinggo Diduga Jadi Penadah Tanah Urug Ilegal” belum sempat konfirmasi ke pihak yang bersangkutan.

Dalam hal ini, wartawan kami di lapangan khususnya di Probolinggo menulis apa yang mereka ketahui dan menelisik tulisan tersebut sebelum ditayangkan. Perlu juga kami beritahukan, bahwa dalam pemberitaan yang kami tayangkan seperti tersebut di atas, kami tidak menyebut nama Bapak Prasetya Eko Karso atau PT Anggaza Widya Ridhamulia. Sedangkan penggunaan Safri Agung sebagai narasumber adalah kapasitas sebagai salah satu Ketua Lembaga yang melakukan sebagai kontrol sosial.

Oleh karena itu, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan atas pemberitaan kami tersebut, redaksi meminta maaf. (Jun)

 

Image
IDI Papua Berharap Jaminan Keamanan Pada Tenaga Kesehatan

IDI Papua Berharap Jaminan Keamanan Pada Tenaga Kesehatan

Terkait situasi penyerangan, pembakaran, dan penembakan terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas Kiwirok, Pegunungan Bintang,