Opini

Apa Demokrasi Nggak Bisa Mati Di Tangan Orang Moderat?

Apa Demokrasi Nggak Bisa Mati Di Tangan Orang Moderat?

Luky Rofu

Saya sudah nonton video di channelnya Ahmad Dhani yang kontennya mengomentari ramai pulangnya Habib Rizieq Sihab (HRS). Inti yang disampaikan Ahmad Dhani bahwa memihak kebenaran itu tidak bisa ditentukan dengan menilai orang dari cara orang menyampaikan pesan. Kalau caranya menyampaikan pesan ceramah, pidato, cenderung "keras", maka orang tersebut tidak patut didukung. Sebaliknya, kalau seorang cara menyampaikan pesan dengan cara yang cenderung "lembut", maka orang itu pantas didukung.

Aahmad Dhani mencoba menganologikan dengan jenis musik. Kalau musik jenisnya garang seperti Metalica, GnR, dan sejenisnya, maka tidak bisa otomatis, kelompok musik tersebut seleranya buruk, atau bahkan cenderung tidak mengerti musik. Sebaliknya mungkin jenis musik lembut seperti Bathoven, dan sejenisnya cenderung bisa disebut yang mengerti musik, atau bahkan pandai dalam bermusik. Semua itu salah kaprah, menurut Ahmad Dhani.

Tapi memang kecenderungan masyarakat kita menilai sesuatu itu baik-buruk, benar-salah dari penampakan atau penyampaian pesan. Kalau ada pemimpin seperti Trump misalnya, kalau dilihat dari cara dia menyampaikan pesan, maka orang cenderung banyak tidak suka. Tidak suka itu sudah terlanjur dekat dengan "salah", dan atau "buruk". Sebaliknya, tapi kalau pemimpin tipe penyampaian pesannya "halus" bahkan cenderung "ndeso", sepertinya masyarakat banyak yang tertipu untuk menyukainya. Tragisnya sampai tertipu sampai 2 periode.

Nah, menyambung dengan buku yang lagi booming dibicarakan "How Democrazies Die", yang pdf teks aslinya maupun terjemahan Indonesia sudah dimana-mana itu. Disitu, orang banyak terkesima apa yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, yang menguliti demokrasi (Amerika). Tapi, sejatinya buku itu ditulis bukan menelenjangi demokrasi, tapi lebih tepatnya mungkin menelenjangi cara Trump memimpin yang cenderung otoriter, dan bagaimana menyelamatkan demokrasi.

Saya jadi tertarik mencoba ikut mengomentari tentang buku tersebut, terutama dari sisi pesan utama buku itu. Teman penulis Mas Yudha Pedhyanto, sudah mensaripatikan isi buku tersebut. Intinya, bahwa demokrasi akan hancur karena 4 hal. Four Key Indicators of Authoritarian Behavior. Pertama: Penolakan terhadap sendi-sendi demokrasi. Kedua: Penolakan terhadap legitimasi oposisi. Ketiga: Toleransi atau mendorong aksi kekerasan. Keempat: Kesiagaan untuk membungkam kebebasan sipil.

Konklusinya, kalau jawaban dari semua test litmus di atas adalah ya, maka fixed rezim yang berkuasa saat itu termasuk otoriter dan represif. Nah, yang harus jadi pertanyaan kritis selanjutnya adalah: apakah kalo ada rezim yang tidak melakukan 4 indikator diatas, atau rezim antitesa dari 4 indikator diatas, maka demokrasi apakah tidak akan mati? Apakah contoh kepemimpinan demokrasi negara-negara di dunia selama ini yang cenderung moderat, tidak akan membunuh demokrasi?

Kalau misal aja, saya ajukan pertanyaan pengandaian: kalo next RI-1 orangnya seperti Anies Baswedan, atau mungkin Ahmad Dhani yang mereka berdua cenderung moderat, apakah demokrasi tidak akan mati alias jadi (tetap) hidup? Kembali ke kaidah dan pembahasan awal di tulisan ini, bahwa kalau standar bener-salah, baik-buruk kalo masih senyampang dari penampakan, dari cara penyampaian pesan, maka jawaban dari pertanyaan saya, jawabannya bisa IYA, alias demokrasi akan tetap hidup.

Tapi kalau dinilai dari kacamata yang logis dan fitrah maka demokrasi juga akan mati di tangan rezim se-moderat apapun dia. Apa argumentasi untuk menngatakan demikian?

Pertama, demokrasi itu ilusi. Secantik apapun demokrasi itu dibungkus baik secara teori maupun praktek, maka demokrasi itu hanya ilusi. Norwegia tahun 2018, pernah dinobatkan sebagai negara paling demokratis versi The Economist Intelligence Unit (EIU).

Indikatornya: (1) proses elektoral dan pluralisme, (2) keberfungsian pemerintahan, (3) partisipasi politik, (4) kultur politik, dan (5) kebebasan sipil. Tapi dari semua indikator itu hanya terambil 1 kata kunci dari demokrasi, yakni egaliter. Sementara kata "kesejahteraan" yang juga katanya subtansi demokrasi, masih jauh dari Norwegia.

Sehingga, kalau pemimpin atau rezim demokrasi di sebuah negara itu moderat, selama indikatornya 4 kunci-nya penulis buku How To Die Democrazies, maupun 5 indikator dari EIU tadi, maka demokrasi akan masih jauh dari kenyataan. Kalo rezimnya hanya sibuk memperbaiki sisi egaliterinisme, sementara kualitas ekonomi, apalagi kualitas norma agama tidak dikontrol dan diperbaiki, maka demokrasi itu hanya ilusi kosong.

Kedua, demokrasi transaksi jual-beli. Sudah bukan rahasia di negara manapun seorang untuk bisa naik jadi pemimpin negara bahkan tingkat legislator saja harus ada hukum tawar menawar. Transaksi itu antar siapa? Jelas, di negara sekelas Amerika Serikat, Joe Biden bisa menang karena didukung pengusaha yang kebetulan back-up pengusahanya Farmasi dunia, yang ini kalau dikaitkan dengan WHO dan vaksin jadi nyambung. Itu pula yang menjadikan indikasi Trump kali ini kalah dalam pemilu.

Pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Clfrede Pareto, dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya, yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lain.

Selevel Indonesia, fakta membuktikan itu. Jangan dikira geger, tarik-ulur pulangnya HRS bukan karena permainan politik antar "penguasa dan pengusaha"? Adanya pengusaha di puncuk pimpinan seperti Jusuf Kalla dulu, atau setidaknya pemimpin yang bisa disetir pengusaha, adalah transaksi yang wajar dalam demokrasi. Sehingga, kalo hukum asalnya tawar-menawar antara penguasa-pengusaha, maka demokrasi itu makin pantas disebut absurd. Pun, kalo next RI-1 orangnya lembut, moderat, apakah jaminan akan terwujud demokrasi? Jawabannya, never!

Ketiga, demokrasi itu dikendalikan-mengendalikan. Untuk berbicara ini, harus ngelitnya lebih dalam, bukan hanya tataran membaca berita, tapi harus analisa. Sudah banyak analisa, naik-turunnya rezim di sebuah negara, sebut saja negeri kita dan Timur Tengah, tak luput dari skenario bonekaisasi. Artinya ada yang dikendalikan oleh kekuatan global, agar jadi kaki tangan di negeri tersebut.

Hedrick Smith, lewat bukunya, The Powergame (1986), menegaskan bahwa unsur terpenting dalam kehidupan politik Amerika yang “demokratis” adalah: (1) uang; (2) duit; dan (3) fulus. Dengan begitu, benarlah apa yang diteriakkan oleh Huey Newton, pemimpin Black Panther, pada tahun 1960-an, “Power to the people, for those who can afford it (Kekuasaan diperuntukkan bagi siapa saja yang mampu membayarnya).”

Di Indonesia, mau disebut era-nya siapa? Era Soekarno, apakah dia tidak dikendalikan? Era Soeharto, apakah dia bukan boneka saat itu? Siapa lagi, Mursi, Erdogan? Begitupun ketika mereka lengser, juga karena ada skenario (intelejen) internasional. Untuk membahas ini perlu bahasan khusus, tapi intinya sebutan "antek asing" itu tidak terjadi hari ini saja, melainkan sudah berlangsung, sejak dunia dikutubisasi oleh kekuatan global, Amerika-Soviet.

Skenario memainkan antek itu bisa terbaca dari berita maupun informasi yang tersembunyi dari publik. Pun, kalau tiap tahun hajatan demokrasi di negeri ini, termasuk untuk next RI-1 terbaca juga dari background pendidikan si calon, dijunjung tingginya si calon, media kompak mengunggulkan "berita baik" tentang si calon, dan sebagainya. Disamping memang si calon didukung oleh pengusaha, seperti disampaikan di point 2 diatas.

Keempat, demokrasi produk manusia sekuler. Ditilik dari sejarah lahirnya dari rahim sekularisme, kesepakatan jalan tengah antar pemuka agama Eropa saat itu dengan para filosof. Dilihat dari sisi ini saja, maka pertentangannya dengan Islam sudah face to face. Wajarlah, jika dari segi teori bahkan praktiknya demokrasi akan bertentangan dengan Islam. Mau dibungkus semanis apapun, demokrasi tetaplah toxic.

Sehingga, lagi-lagi kalo ditanya kemungkinan demokrasi apakah masih hidup ketika rezimnya moderat sekalipun? Kalo dari sisi, kacamata Islam yang paripurna, demokrasi yang produk manusia, produk pemikiran yang menjauhkan Islam mengatur kehidupan, maka jelas demokrasi tetap akan mati. Benarlah Sir Winston Churchill (PM Inggris pada masa PD-II) yang pernah mengatakan, “Demokrasi bukanlah sistem yang baik; dia menyimpan kesalahan dalam dirinya (built-in-error).”

Disebut "mati" tentu disini karena ketidakbisaan demokrasi mewujudkan nilai-nilai kedamaian, kesejahteraan yang sejati. Sejahtera atau damai dalam kerangka demokrasi hanyalah ilusi. Sementara Islam tidak seperti itu adanya, baik yang sudah terbukti dari sejarah maupun diatas kertas normatif.

Jadi, jangan mau lagi tertipu dengan demokrasi. Jangan lengah dengan sosok siapapun yang sedang digandrungi publik. Karena siapapun pemimimpinya, apapun karakternya saat ini, kalo sistem politiknya masih demokrasi, maka demokrasi tetap ilusi dan tak lama akan menemui ajalnya. (*)

Penulis : Luky Rofu (Owner di Walimahin Perencana Pernikahan Syar'i)

 

Image
Saung Angklung Udjo Buka Donasi Demi Eksistensi Kesenian Angklung

Saung Angklung Udjo Buka Donasi Demi Eksistensi Kesenian Angklung

Saung Angklung Udjo bernasib kurang baik akibat pandemi covid-19, dan terancam tutup permanen. Hal ini dikarenakan selama masa pandemi covid-19