Daftar 15 Tambang yang Berizin di Kabupaten Mojokerto

Daftar 15 Tambang yang Berizin di Kabupaten Mojokerto

Daftar laporan pajak Widhi Sulthon Wahyudi

Liramedia.co.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur menyebutkan, ada 15 pelaku tambang yang memiliki izin lengkap di Kabupaten Mojokerto. Dari ke-15 pelaku tambang tersebut, ada yang dimiliki perorangan dan badan usaha.

Disebutkan Hamidun Inwan selaku Aktivis DPW LIRA Jawa Timur, daftar 15 penambang legal di Kabupaten Mojokerto ini diharapkan memudahkan para pelaku yang membutuhkan material tanah urug atau pasir, sehingga tidak lagi mengambil dari lahan tambang yang tidak disertai izin lengkap. Dan juga berisiko terhadap hukum dan juga kerusakan lingkungan.

Adapun 15 penambang yang berizin di wilayah Kabupaten Mojokerto antara lain  PT Karyacitra Mitrasejati, CV Rizky Abadi, Ade Misladi, Ngatari, PT Flash Entertainment Indonesia, Widhi Sulthon Wahyudi, Lukman, Yudho Utomo Yuliansyah, Lulut Siswantoro, CV Sumber Rejeki, CV Barokah, H. Muhammad Iksan, CV Wiratama Mandiri, Drs. M. Amin Thohari, dan Marno.

“Meskipun berizin, tetap diawasi karena bisa jadi melakukan penambangan di luar titik koordinat. Dan perlu ditekankan lagi, pajak yang dibayar oleh para penambang itu tak sedikit. Makanya, jika ada penambang illegal, itu potensi kehilangan pendapatan daerah sangat besar,” ujar Inwan.

Dijelaskan Inwan, ada salah satu penambang yang pernah menunggak pajak tahun 2020 hingga miliaran rupiah atau tepatnya Rp1.207.690.000, yaitu Widhi Sulthon Wahyudi. Walaupun pihak Widhi Sulthon Wahyudi telah membayarnya pada 5 Agustus 2021.

Pihak Widhi Sulthon Wahyudi membayar kekurangan pajak ke Bapenda Mojokerto

Pembayaran pajak Widhi Sulthon Wahyudi dibayar ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto di bawah komando Gaos Wicaksono turun tangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 973/2302/416-202.4/2021 tanggal 26 Juli 2021. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Subsitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Nomor SKK-160/M.5.23/GS/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021.

Pembayaran sebesar Rp. 1.181.615.000 disaksikan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun ) Trian Yuli Diarsa, SH., MH beserta Jaksa Pengacara Negara Kejari Kabupaten Mojokerto berlangsung di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

“Secara total, Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada LRA TA 2020 menyajikan realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba) sebesar Rp25.041.976.439 atau 104,34% dari anggaran sebesar Rp24.000.000.000,00. Pajak Minerba adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan,” jelas Inwan.

“Cara pemungutan Pajak Minerba di Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan cara self assessment system, yaitu Wajib Pajak sendiri yang melakukan kegiatan mencatat, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Bapenda hanya menetapkan Pajak Minerba kepada wajib pajak yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun jumlah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan penambangan di wilayah Kabupaten Mojokerto dan telah memiliki IUP adalah sebanyak 15 wajib pajak,” ujar Inwan.

Terkait pajak Widhi Sulthon Wahyudi, Inwan merinci, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), data wajib pajak berupa izin galian tambang, dan data retase dari petugas checker Bapenda menunjukkan adanya potensi pendapatan pajak minerba Tahun 2020 yang belum ditetapkan dan dipungut sebesar Rp1.228.390.000, yang diantaranya merupakan Pajak Minerba pada WP Widhi Sulthon Wahyudi sebesar Rp1.207.690.000.

“Dari SPTPD Pajak Minerba diketahui Widhi Sulthon Wahyudi tidak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak, yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya dengan SPTPD ke Bapenda. Pajak Minerba yang belum dibayar tersebut untuk pengambilan Objek Pajak Minerba berupa batu dan tanah dengan masa pajak bulan September-Desember tahun 2020,” jelas Inwan.

Kata Inwan, Widhi Sulthon Wahyudi tidak melakukan kegiatan penambangan batu untuk periode Januari-Juli 2020 dan tanah untuk periode Januari-Mei 2020, sehingga SPTPD yang dilaporkan adalah Nihil.

“Sejak bulan Agustus, Widhi Sulthon Wahyudi tidak melaporkan SPTPD ke Bapenda. Bapenda telah melayangkan Surat Teguran sebanyak tiga kali, yaitu Surat Teguran Pertama dengan Surat Nomor 973/3335/416-202.2/2020 pada tanggal 17 Juli 2020, Surat Teguran Kedua dengan Surat Nomor 973/3688/416-202.2/2020 pada tanggal 10 Agustus 2020, dan Surat Teguran Ketiga dengan Surat Nomor 973/4306/416- 202.2/2020 pada tanggal 2 September 2020,” jelas Inwan. (did)

Image
Ada Kelebihan Bayar dari Proyek Gapura Kantor Bupati Mojokerto

Ada Kelebihan Bayar dari Proyek Gapura Kantor Bupati Mojokerto

Tender Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor - Pekerjaan Konstruksi Gapura dan Pagar Lingkup Kantor Bupati Mojokerto te

Sisi Lain H Maskuri, Selain Rektor Unisma Juga Pengusaha Pertanian

Sisi Lain H Maskuri, Selain Rektor Unisma Juga Pengusaha Pertanian

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si, dilantik sebagai Rektor Universitas Islam Malang (Unisma), pada Sabtu 1 Desember 2018. Dia dilantik untuk periode 2018-202