Dugaan Korupsi di BRI, Ini Harapan Walikota LIRA dan Ketua LPPNRI Kota Probolinggo

Dugaan Korupsi di BRI, Ini Harapan Walikota LIRA dan Ketua LPPNRI Kota Probolinggo

Agen BRILink di showroom milik Sdr. YA

Liramedia.co.id - Terobosan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Probolinggo dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang tidak tepat sasaran di BRI Unit Leces patut mendapat acungan jempol.

Pengungkapan dugaan Tipikor tersebut banyak diapresiasi dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, diantaranya DPD LIRA Kota Probolinggo dan Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kota Probolinggo.

Kredit Usaha Rakyat disingkat KUR adalah program pemerintah untuk kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang melayani biaya modal kerja atau investasi kepada individu, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak tetapi belum memiliki agunan yang cukup.

Salah satu bentuk penyaluran kredit mikro di BRI yang dalam hal ini kredit KUR, BRI di wilayah Cabang Probolinggo dalam merekrut nasabah melakukan kerjasama kemitraan di wilayah Probolinggo yang disebut dengan Agen BRILINK.

Kewenangan layanan Agen BRILINK adalah bisa mereferensikan (referral) calon nasabah kredit mikro, transaksi tunai, pembukaan tabungan, dan layanan keagenan lainnya. Salah satu Agen BRILINK di wilayah Probolinggo ialah showroom sepeda motor bekas (MOKAS) yang dimiliki oleh Sdr. YA.

Model penyaluran kredit KUR tersebut menuai tanggapan dari Walikota LIRA dan Ketua LPPNRI Kota Probolinggo, dimana setiap calon nasabah kredit KUR harus mendapatkan referensi dari agen BRILINK.

"Disinilah banyak dampak yang dipertanyakan karena calon nasabah mudah terpengaruh untuk membeli barang-barang yang dijual atau dimiliki oleh para agen BRILINK. Sudah dipastikan ada timbal balik jasa. Maka sulit bagi calon nasabah yang akan pengajuan kredit apabila tidak melalui agen BRILINK," kata Walikota LIRA Probolinggo, Safri Agung saat dikonfirmasi LIRAMedia.co.id, Sabtu (23/1/2021).

Pengungkapan penyaluran kredit KUR melalui agen BRILINK BRI Unit Leces oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, dimana telah menetapkan tersangka pertama yang bernama inisial MH, menurut Safri Agung terlalu dini untuk segera dipersidangkan.

"Karena belum membidik aktor utama di dalamnya. Hal ini setelah kami melakukan investigasi, ternyata sebelum ditetapkannya tersangka, Sdr. MH sudah tidak menjadi karyawan tetap BRI, karena PHK berdasarkan surat putusan bagian SDM BRI Kanwil Malang no:R.99/KW-XVI/SDM/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019, dan sampai sekarang sudah tidak bekerja di BRI," jelas Safri Agung.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua LPPNRI Kota Probolinggo Sugeng Arijanto berharap Kajari Kabupaten Probolinggo lebih luas mengungkap penyaluran kredit KUR di BRI unit Leces yang tidak tepat sasaran, dan melakukan lidik pula terhadap agen-agen BRILINK lainnya.

"Kami akan melayangkan surat kepada BPK-RI dan BPKP untuk memohon audit bank- bank penyalur kredit KUR di wilayah Probolinggo yang kami duga banyak penyimpangan dan tidak tepat sasaran," kata Sugeng Arijanto.

Untuk diketahui, Kejari Kabupaten Probolinggo berhasil mengungkap dugaan penyimpangan penyaluran KUR yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 1.059.202.822. KUR yang seharusnya disalurkan pada pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tapi disalurkan pada nasabah lain.

Ada 2 tersangka dalam perkara ini, yaitu tersangka pertama yaitu MH sebagai Mantri/Pemrakarsa di bank BRI Unit Leces. Tersangka kedua ialah YA sebagai pihak swasta pemilik showroom sepeda motor.

Dugaan korupsi ini terjadi selama tahun 2018-2019. Selama dua tahun itu, BRI Unit Leces itu menyalurkan KUR untuk pendanaan UMKM.

Melalui program ini, nasabah KUR untuk Kanwil Malang, termasuk nasabah KUR di Kabupaten Probolinggo, mendapat subsidi bunga sebesar total Rp 7 miliar per tahun. Ternyata penyaluran KUR untuk UMKM itu disalahgunakan.

Akibatnya, penyaluran KUR tidak tepat sasaran. Kepala Kejari Kabupaten Probolinggo Adhryansah menjelaskan, ada sejumlah penyimpangan yang dilakukan tersangka. Di antaranya, KUR yang seharusnya digunakan untuk pengembangan UMKM malah disalurkan untuk kebutuhan konsumtif.

“Dalam fakta penyidikan ditemukan bahwa uang yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha, malah disalurkan untuk kebutuhan konsumtif oleh tersangka pertama Moh. Helmi,” terang Adhryansah saat menyampaikan kasus ini, Selasa (19/1/2021) di ruang kerjanya, dilansir dari Radar Bromo.

Bekerja sama dengan tersangka kedua, Yusuf Afandi yang memiliki showroom motor bekas, tersangka Helmi mengarahkan debitur KUR untuk membeli motor bekas di showroom tersangka Yusuf.

Sedikitnya ada 64 nasabah atau debitur KUR yang diminta membeli motor di showroom tersangka kedua.

“Dengan diprakarsai tersangka Moh. Helmi, ada sedikitnya 64 nasabah KUR BRI Leces yang diminta membeli motor di showroom tersangka Yusuf Afandi,” terangnya.

Selain itu, sejumlah penyimpangan lain juga dilakukan tersangka Helmi dalam penyaluran KUR di BRI Leces. Di antaranya, BRI Unit Leces mencairkan KUR pada 9 nasabah yang tidak memiliki badan usaha. Kemudian, ada 30 nasabah KUR yang tidak memiliki identitas; 11 nasabah tidak disurvei; dan 5 nasabah mendapat pencairan KUR.

Namun, dana KUR tidak digunakan sendiri. Melainkan, digunakan oleh orang lain.

“Jadi ada beberapa modus yang dilakukan oleh tersangka Moh Helmi ini. Dalam kasus ini tersangka pertama menyalahi prinsip kredit. Yaitu character, capacity, capital, condition, collateral atau 5c. Akibatnya, uang KUR tersebut tidak tepat sasaran,” ujarnya. (Bonjol)

Image
IDI Papua Berharap Jaminan Keamanan Pada Tenaga Kesehatan

IDI Papua Berharap Jaminan Keamanan Pada Tenaga Kesehatan

Terkait situasi penyerangan, pembakaran, dan penembakan terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas Kiwirok, Pegunungan Bintang,