Ibu Poni dari Tuban, Masuk Kategori Keluarga Miskin Tapi Tidak Dapat PKH dan BLT

Ibu Poni dari Tuban, Masuk Kategori Keluarga Miskin Tapi Tidak Dapat PKH dan BLT

Ibu Poni di depan rumahnya

Liramedia.co.id – Sungguh malang nasib yang dialami Ibu Poni, warga Desa Kedungharjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Disaat tetangga lainnya memperoleh bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ibu Poni hanya bisa gigit jari.

Janda dengan dua anak ini tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah berupa PKH, BLT, atau pun bantuan lainnya. Padahal dari kategori ekonomi, Ibu Poni layak mendapatkan program bantuan tersebut. Sehari-hari, Ibu Poni tidak punya penghasilan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Poni dibantu oleh anak pertamanya yang bekerja sebagai buruh pabrik.

Dari informasi yang didapatkan Prorakyat.co, Ibu Poni tidak pernah memperoleh bantuan tersebut hampir 3 tahun, termasuk PKH. Padahal, Ibu Poni memiliki Kartu Keluarga Sejahtera dengan no. 1946 9024 2138 3490, yang berlaku dari tahun 2017 hingga Juli 2022.

Kondisi dapur Ibu Poni

Ibu Poni pernah menyampaikan perihal kondisinya yang punya Kartu PKH namun tidak pernah mendapat bantuan ke Pemdes Kedungharjo, ke kantor Kecamatan, Dinas Sosial Kabupaten Tuban, namun tidak ada yang mengakomodir laporan Ibu Poni. Begitu juga petugas Pendamping PKH setempat yang tidak bisa memberikan solusi terkait kondisi Ibu Poni yang tidak memperoleh bantuan sosial tersebut.

Atas keterangan tersebut di atas, Dewan Pimpinan Wilayah Lumbung Informasi Rakyat (DPW LIRA) Jawa Timur berharap Pemerintah Kabupaten Tuban, baik Dinas Sosial ataupun instansi lainnya untuk memperhatikan Ibu Poni yang tidak dapat mengakses bantuan tersebut.

“Kami harapkan ada solusi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tuban maupun Bupati Tuban terhadap warganya yang tidak mendapatkan PKH atau BLT, meski masuk kategori miskin. Kami ingin mereka mengecek status Ibu Poni, apakah ada kesalahan administrasi atau lainnya,” kata Misroi Husein, Wakil Gubernur DPW LIRA Jawa Timur. (*)

 

 

Image