Iuran Rp 500 Ribu Bagi Orang Mati, Warga KBD Driyorejo : Ini Makam Atau Kos-kosan

Iuran Rp 500 Ribu Bagi Orang Mati, Warga KBD Driyorejo : Ini Makam Atau Kos-kosan

Tempat Pemakaman Umum di Desa Gadung, Kecamatan Driyorejo, Gresik

Liramedia.co.id, GRESIK – Risky (37 tahun), warga Kota Baru Driyorejo (KBD), Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sangat terbebani dengan iuran bagi pemakan keluarganya di tempat pemakaman umum (TPU) di Desa Gadung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Bagi Rizky, jika dirinya mampu dan punya uang, iuran sebesar Rp 500 ribu itu bukan jadi masalah.

“Tapi disaat kami sedang berduka dan tidak ada uang, kami diminta membayar iuran jika mau dimakamkan di Desa Gadung sebesar Rp 500 ribu. Kami juga ngasih ke penggali makam Rp 500 ribu,” kata Rizky ditemui di lokasi makam khusus muslim di Desa Gadung, pada Kamis, 10 September 2020.

Iuran yang dimaksud Rizky ialah membeli sebidang tanah untuk makam keluarganya di TPU Desa Gadung. Iuran itu ditarik oleh perangkat Desa Gadung. Beruntung saat itu, ada keluarga lain yang membantu Rizky membayar iuran tersebut.

“Kami serba repot. Mau dimakamkan ke kampung halaman, tidak ada biaya. Kalau ditarik Rp 500 ribu itu di luar biaya penggali makam, jujur kami sangat keberatan. Karena ini makam, bukan kos-kosan,” kata Rizky.

Bukan cuma Rizky saja yang mengalami hal serupa, yakni ditarik iuran Rp 500 ribu disaat ada anggota keluarganya meninggal dunia dan hendak dimamakamkan di TPU Desa Gadung. Bahkan, ada sejumlah warga KBD yang protes karena hal tersebut. Kemudian mereka memasang spanduk bertuliskan “Selamat Datang di Pemakaman Mahal”. Beberapa hari kemudian karena mengundang polemik, spanduk tersebut dilepas.

Penarikan iuran untuk makam bagi yang meninggal di TPU Desa Gadung itu dibenarkan oleh Kepada Desa (Kades) Gadung, Soewarno. Ditemui di Balai Desa Gadung bersama sejumlah perangkat Desa Gadung, Soewarno mengatakan, perihal keberatan terkait iuran sebesar Rp 500 ribu tersebut sudah dibahas dalam pertemuan antara dirinya dengan beberapa pihak pada Selasa pekan lalu, yang hadir termasuk Camat Driyorejo, Kapolsek Driyorejo, Kamjawi (Anggota DPRD Gresik), serta sejumlah Kepala Desa sekitar dan perwakilan warga. Menurut Soewarno iuran Rp 500 ribu tersebut sesuai aturan yang ada dalam Peraturan Desa (Perdes) Gadung.

“Ini (Kota Baru Driyorejo, red) kota, bukan desa. Jika Kota, masak tidak mau (ditarik iuran makam),” kata Soewarno.

Soewarno pun menyamakan Kota Baru Driyorejo dengan kebijakan di Kota Surabaya. Menurutnya, di Surabaya, untuk lahan makam harus bayar. Dan itu berlaku sepanjang dalam kurun waktu sekian tahun. Jika dalam kurun waktu itu ada pihak keluarganya tidak bayar lahan makam, maka makam tersebut akan ditumpuk dengan jenazah lain. Tapi Soewarno menegaskan, iuran lahan makam itu supaya tidak disebut jual-beli.

Dia kembali menjelaskan, jika pada awal tahun 2021 nanti, akan dilakukan revisi tentang Perdes Gadung khususnya iuran makam tersebut. Dalam Pedes itu, akan ditarik iuran setiap 3 tahun sekali bagi warga yang anggota keluarganya dimakamkan di TPU Desa Gadung. Tarikan itu di awal Rp 500 ribu, 3 tahun kemudian akan ditarik lagi Rp 300 ribu, lal 3 tahun kemudian Rp 200 ribu, begitu selanjutnya.

Kata Soewarno, sepanjang dia memimpin Desa Gadung, tidak ada protes dari warga. Tapi baru-baru ini ada protes dari sekelompok warga yang mengatasnamakan Paguyuban RW Kota Baru Driyorejo.

“Yang keberatan dan pasang spanduk itu bukan warga asli KBD. Mereka pendatang. Dan sesuai kesepakatan 4 desa, bahwa warga non KTP Desa Gadung tidak boleh dimakamkan di TPU Gadung,” ujar Soewarno.

“Juga sudah ada titik terang saat pertemuan yang dihadiri Kamjawi. Kamjawi diundang karena beliau pengalaman menjadi Kepala Desa Sumput 2 periode. Saya senang yang disampaikan Camat Driyorejo dan Kamjawi. Kamjawi mencontohkan, di Perumahan Sumput, yang tidak ber KTP Desa Sumput dan meninggal disana, harus dikubur di daerah asalnya,” lanjut Soewarno.

Kasie Ketrentaman dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Driyorejo, Sunoko juga membenarkan pertemuan antara Kades Gadung Bersama Camat Driyorejo, Kapolsek Driyorejo, dan sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Driyorejo.  

“Dalam rapat itu, jika dimakamkan di TPU Gadung harus ngisi kas ke desa (Gadung) Rp 250 ribu. Itu bukan pungli (pungutan liar), tapia da aturan di Perdes,” katanya, sambil membenarkan jika pertemuan itu juga ada Kamjawi.

Kapolsek Driyorejo, Wavek saat dikonfirmasi juga mengatakan jika masalah iuran tersebut sudah clear setelah pertemuan dirinya dengan sejumlah Kepala Desa termasuk Kepala Desa Gadung.

“Jika Rp 500 ribu itu tidak ada. Yang ada, kalau mau ngasih kas ke penjaga makam,” kata Wavek.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Driyorejo, Kasmadi saat dikonfirmasi enggan mengomentari lebih jauh terkait iuran tersebut.

“Saya tidak tahu tentang itu. Itu yang tahu Kepala Desa di 4 Desa,” kata Kasmadi, yang juga jadi Kepala Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo ini. (*)

Reporter : Junaidi

 

 

Image
Gubernur Jatim Dukung Program Sejuta IT Preneur

Gubernur Jatim Dukung Program Sejuta IT Preneur

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendukung penuh rencana kerjasama antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Jawa Timur dengan Maspion IT.