Jamhadi : Di Tengah Pandemi, Upah Buruh Harus Dirumuskan Bersama

Jamhadi : Di Tengah Pandemi, Upah Buruh Harus Dirumuskan Bersama

Jamhadi saat jadi narasumber dalam seminar yang digelar Apindo Mojokerto

Liramedia.co.id, MOJOKERTO – Saat menjadi narasumber dalam seminar yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Mojokerto di Hotel Grand Whiz Mojokerto pada 11 Agustus 2020, Dr Ir Jamhadi, MBA, menyinggung kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang terjadi tiap tahunnya.

Menurut pria yang jadi Dewan Pertimbangan KADIN Surabaya ini, meski masih jauh tapi sudah bisa diprediksi mengenai besaran kenaikan UMK tahun 2021.

“Dengan menggunakan skema kenaikan upah yang diatur oleh PP nomor 78 tahun 2015, kenaikan upah tahun 2019 lalu ditambah dengan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi. UMK tahun 2019 lalu naik 8,03%, tapi berbeda dengan tahun ini karena pertumbuhan ekonomi hampir negatif,” ujar Jamhadi melalui paparannya dalam seminar yang dihadiri pengurus APINDO Mojokerto, pelaku industri, Bupati Mojokerto, Kabid dari Disnakertrans Jawa Timur.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Himawan Estu Bagijo juga jadi narasumber yang dilakukan secara online. Juga hadir Ketua APINDO Mojokerto, Bambang Widjanarko.

Ketua Aliansi Pendidikan Vokasi Seluruh Indonesia (APVOKASI) Jawa Timur ini menerangkan, dalam menentukan UMK tahun 2021 nanti, dibutuhkan pendekatan lain yang dirumuskan bersama antara buruh, pengusaha, dan Pemerintah.

“Kita lihat saja seperti apa tren pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun ini, sehingga upah bisa ditetapkan. Ekonomi Jatim di semester I tahun 2020 terkontraksi 1,51%. Secara y to y pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwiulan II tahun 2020 tumbuh negatif 5,90. Secara nasional, menurut data BPS pertumbuhan ekonomi kuartal II -5,32%, merosot dibandingkan kuartal I 2,97%,” jelas Jamhadi, CEO PT Tata Bumi Raya.

Di sisi lain, kata Jamhadi, pada triwulan II tahun 2020, Jawa Timur penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi 24,93%, di bawah DKI Jakarta yang tercatat 29,33%. Setelah Jatim disusul Jawa Barat 22,97%, Jawa Tengah 14,69%, Banten 6,63%, DI Yogyakarta 1,45%.

“Inflasi tahun kalender 0,85%, dan inflasi tahun ke tahun (Juli 2020 terhadap juli 2019) 1,50%. Inflasi tertinggi Kota Probolinggo (0,16%), inflasi terendah Kabupaten Banyuwangi dan Jember (0,01%). Deflasi tertiggi Kota Surabaya (-0,41%),” jelas Jamhadi yang juga jadi Ketua Yayasan Kedaulatan Pangan Nusantara (YKPN) Jawa Timur ini.

Untuk itulah, Jamhadi yang konsen dalam program sumber daya manusia (SDM) unggul melalui APVOKASI menekankan akan pentingnya productivity center sebagai solusi, yang dilaksanakan bersama Disnaker dan Balai Latihan Kerja (BLK) serta pelaku usaha dan APVOKASI Jatim untuk meningkatkan dunia pendidikan dan menciptakan lapangan kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Productivity Center diperlukan untuk menjembatani kesulitan pengusaha karena demand menurun di sektor usaha tertentu, daya beli menurun. Maka harus bisa menurunkan production cost sehingga daya saing meningkat.

Dari catatan Jamhadi, kondisi ekonomi sampai triwulan II/2020 ini memang tidak mudah. Terjadi penurunan listrik terjual (q-to-q) untuk segmentasi sosial, bisnis, industri, dan Pemerintah. Peningkatkan terjadi untuk segmen rumah tangga akibat penerapan work from home dan school from home.

Hal lain yang jadi catatan Jamhadi ialah adanya budget refocusing untuk penanganan pandemic covid-19 yang mengakibatkan lapangan usaha terkontraksi. Banyak sektor usaha merasakan dampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemic covid-19. Seperti perdagangan motor dan mobil merosot, begitu juga perdagangan besar eceran.

“Lapangan usaha transportasi dan pergudangan sangat terdampak kebijakan PSBB. Jumlah penumpang di berbagai moda mengalami penurunan tajam. Jasa perusahaan seperti biro perjalanan, rental kendaraan, dan event organizer mengalami pengurangan omzet bahkan turun drastis akibat pandemik,” jelas Jamhadi.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua APINDO Mojokerto, Bambang Widjanarko mengatakan bahwa seminar yang diselenggarakan APINDO Mojokerto berkaitan dengan pemulihan ekonomi pasca new normal dalam kaitannya dengan industri di Kabupaten Mojokerto. (did)

Image
Karena Sebab Ini, Oknum Pengacara Terancam Dipidanakan Kepala SMPN 1 Babat

Karena Sebab Ini, Oknum Pengacara Terancam Dipidanakan Kepala SMPN 1 Babat

Seorang oknum pengacara berinisial SE di Kecamatan Tuban, Kabupaten Lamongan, terancam dipidakan oleh Kepala SMPN 1 Babat