Mengerikan, Orang Sudah Meninggal Tapi Terdaftar Sebagai Penggugat Sewa Kebun Jeruk Selorejo di PN Kepanjen

Mengerikan, Orang Sudah Meninggal Tapi Terdaftar Sebagai Penggugat Sewa Kebun Jeruk Selorejo di PN Kepanjen

Didik Lestariyono, SH, MH dan Imam Syafi'i

Malang, liramedia.ci.id.- Ada yang mengerikan dari kasus sengketa Tanah Kas Desa (TKD) Selorejo, Kecamatan Dau Kabupaten Malang.Saking bernafsunya untuk memiliki tanah tersebut, para oknum penyewa tanah yang puluhan tahun telah kenyang dengan hasil kebun jeruk di Desa Selorejo menjadikan banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia sebagai kelompok Penggugat di Pengadilan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Hal itu diketahui dari gugatan perbaikan yang disampaikan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kepanjen. Secara serampangan, para penyewa menulis identitas nama-nama penduduk Desa Selorejo tanpa meminta persetujuan dan konfirmasi kepada si pemilik identitas. Didik Lestariyono, S.H., M.H ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut membenarkan temuan itu.

“Ya, mereka menulis nama-nama identitas kelompok Penggugat tidak dengan teliti. Pokoknya ada nama, mereka tulis begitu saja tanpa meminta persetujuan dari si pemilik identitas. Ada beberapa nama orang yang sudah almarhum yang mereka tulis sebagai Penggugat, ada pula nama orang yang sudah tidak menggarap, bahkan ada pula yang sudah mengembalikan Tanah Kas Desa namun juga ditulis," ujar Didik.

Ketika dikonfirmasi terkait mengapa Kepala Desa tidak pernah hadir di Pengadilan, Didik menjawab,

"Pak Kades sudah menyerahkan kasus ini kepada kuasa hukum. Ya jelas pak Kades tidak datang karena memang tidak ada kewajiban datang. Pak Kades sibuk mengurusi warganya yang masih banyak butuh bantuan, bukan disibukkan dengan kemauan oknum-oknum penyewa yang sudah banyak duit itu. Mereka saja yang tidak mengerti aturan hukum." Didik menyayangkan, dalam situasi pandemi covid-19 seperti sekarang ini, pihak Penggugat membawa massa ke Pengadilan Kepanjen, yang berpotensi jadi klaster baru penyebaran covid-19.

"Kami juga bisa bawa massa dan bisa penuh Pengadilan Kepanjen. Tapi tidak dilakukan mengingat masa pandemi covid-19 yang diharuskan menjaga protokol kesehatan. Saya tidak ngawur, karena ini masih musim Covid-19. Jadi harus mendukung langkah pemerintah dalam pencegahan Covid-19 dan menjaga Pengadilan Negeri Kepanjen dari potensi penyebaran virus agar penegakan hukum tetap bisa dijalankan dengan baik dan lancar," ujar Didik.

Masih kata Didik, ”Kalau mereka tidak terima dengan jawaban kami, tinggal ajukan replik beres toh. Bukannya menebar berita yang tidak benar di bulan Puasa yang suci seperti ini. Perbanyak istighfar, sucikan hati, dekatkan diri pada Allah SWT."

Didik menyebutkan, dari 3 Dusun yang ada di Selorejo, ada 1 dusun yang sama sekali tidak pernah merasakan hasil sewa Tanah TKD Selorejo.

Padahal, kata Didik, mereka masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk diketahui, konflik Tanah Kas Desa masih berjalan di Pengadilan Kepanjen.

Para penyewa TKD Selorejo enggan menyerahkan TKD kepada Pemerintah Desa karena sudah terlanjur betah dengan hasil bumi Desa Selorejo.

Padahal, banyak penduduk yang tidak pernah merasakan sewa TKD tersebut. "Mereka hanya dapat gigit jari melihat para penyewa yang makin tahun makin kaya, sedangkan yang lain tetap saja di bawah garis kemiskinan," ujar Didik. (Jun)

Image