Oknum Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Dilaporkan ke Komisi Yudisial

Oknum Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Dilaporkan ke Komisi Yudisial

Parlindungan Sitorus, SH., MH

Liramedia.co.id - Ketua Umum Lawyer dan Legal, Parlindungan Sitorus, SH, MH, melaporkan sejumlah oknum Hakim Pengadilan Agama Mojokerto ke Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia. Laporan ini terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ada 3 oknum hakim yang dilaporkan, yaitu AS (Hakim Ketua), K (hakim anggota), dan AB (Hakim Anggota). Ketiganya dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dalam perkara yang ditanganinya, yaitu yang memeriksa dan mengeluarkan penetapan “Sita Jaminan” melalui putusan Sela dengan Register Perkara Nomor : 1865/Pdt.G/2020/PA.Mr tertanggal 24 Juli 2020.

Adapun selaku Tergugat dalam perkara tersebut ialah PS, perempuan berusia 36 tahun asal Kota Mojokerto, dengan Penggugat Subhan Hasan.

Menurut Parlindungan Sitorus yang juga sebagai Ketua Umum Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK), PS sebagai kliennya telah mengikuti tahapan-tahapan persidangan sebanyak 13 sidang, mulai sidang pemanggilan Kuasa Penggugat, sidang Upaya Mediasi, sidang Penyampaian Jawaban Tergugat, sidang Panggil Kuasa Tergugat/Jawaban, sidang Jawaban Eksepsi dan Replik, sidang Penyampaian Duplik, panggil Kuasa Tergugat / Duplik, Pembuktian Penggugat/Pemohon, Pembuktian Lanjutan Penggugat/Pemohon, panggil Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Pembuktian Tergugat/Termohon, dan Pembuktian Tergugat/Termohon Lanjutan. Terakhir sidang pada 14 Desember 2020, dimana para pihak tidak hadir.

Menurut Parlin, dalam agenda pembuktian, Majelis Hakim menyampaikan bahwa “Setelah masing-masing telah menyampaikan pembuktian surat dan saksi maka akan dilanjutkan dengan Kesimpulan”.

Anehnya, lanjut Parlin, pada tanggal 28 Desember 2020, Majelis Hakim melakukan tindakan sewenang-wenang dengan mengubah agenda sidang menjadi pembacaan Putusan Sela.

Saat pembacaan Putusan Sela tersebut, kuasa hukum Tergugat tidak hadir dikarenakan sakit, dan hanya dihadiri oleh PS selaku kliennya.

“Dikarenakan PS tidak paham bahasa hukum, akhirnya menyampaikan kepada kami selaku Kuasanya bahwa agenda sidang berupa menjadi pembacaan Putusan Sela. Namun, klien kami tidak paham isi dari Putusan Sela tersebut. Melalui telepon genggam, kami meminta agar klien kami meminta Putusan Sela tersebut. Namun, ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto,” ujar Parlin memaparkan.

Lanjut Parlin, pada 11 Januari 2021, pihaknya menerima “Relaas Panggilan Peletakan Sita Jaminan Nomor : 1865/Pdt.G/2020/PA.Mr”, berikut juga kliennya yang menerima pemberitahuan dari Ketua RT setempat tentang Peletakan Sita Jaminan yang akan dilaksanakan pada Jumat, 15 Janurai 2012 pukul 08.30 Wib.

Setelah mendapatkan Relaas Panggilan tersebut, pada hari yang sama, Parlin bersama kliennya mendatangi Pengadilan Agama Mojokerto untuk menanyakan prihal Peletakan Sita Jaminan tersebut. Salah satu petugas di Loket IV menyampaikan agenda pada Jumat, 15 Januari 2012 adalah “Pemeriksaan Setempat”.

“Kami minta salinan Putusan Sela ke petugas loket IV, namun ditolak dengan alasan Putusan Sela adalah wewenang hakim. Kami tidak membantah atas alibi petugas tersebut. Lalu, kami meminta untuk membaca apa isi dari Putusan Sela tersebut. Namun tetap ditolak. Permintaan tersebut juga disampaikan kepada PAMUD bidang Gugatan Pengadilan Mojokerto. Namun, tetap ditolak,” kata Parlin, menceritakan kronologinya.

Keanehan lain yang diungkap Parlin ialah pada informasi perkara di website resmi Pengadilan Mojokerto, tertera pada 28 Desember 2020 adalah agenda Penentuan Pemeriksaan setempat bukan pembacaan PUTUSAN SELA, dan dan 4 Januari 2021 adalah agenda pemeriksaan setempat.

“Semestinya, apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara nomor : 1865/Pdt.G/2020/PA.Mr akan menyampaikan PUTUSAN SELA, maka dilakukan sebelum masuk pada perkara pokok,” tegas Parlin.

Parlin memaparkan, Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) ini diatur dalam pasal 227 HIR.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan Majelis Hakim terhadap permohonan sita jaminan setelah adanya penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan, maka Ketua Majelis membuat PENETAPAN tentang permohonan sita jaminan dan hari persidangan perkara tersebut.

Namun, baik dirinya maupun kliennya tidak pernah diberitahukan atau menerima infomasi tentang PENETAPAN Ketua Majelis Hakim dalam pelaksanaan Sita Jaminan perkara nomor : 1865/Pdt.G/2020/PA.Mr.

“Dalam provisi gugatan perkara nomor : 1865/Pdt.G/2020/PA.Mr Pengugat mengajukan SITA MARITAL. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 95 KHI dan Pasal 136 ayat (2) KHI menyebutkan, 'Pelaksanaan SITA MARITAL hanya dapat dilakukan oleh seorang suami/istri yang masih 'TERIKAT DALAM IKATAN PERKAWINAN' dengan cara mengajukan permohonan sita marital kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan akta cerai Nomor : 1860/AC/2015/PA/Mr tanggal 2 Oktober 2015 menerangkan telah terjadi perceraian antara Ibu PS dengan Subhan Hasan, maka SITA MARITAL perkara nomor : 1865/Pdt.G/2020/PA.Mr, tidak dapat dilaksanakan,” papar Parlin menyesalkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama.

“Proses pelaksanaan sita jaminan harus dilakukan di lokasi objek yang disita dan tidak diperbolehkan hanya dilakukan di Kantor Kelurahan atau Pengadilan saja. Namun, berdasarkan Relaas Panggilan Peletakan Sita Jaminan Nomor : 1865/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 11 Januari 2021 menerangkan ‘Supaya datang ke kantor Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari Kota Mojoketo untuk menyaksikan Peletakan Sita Jaminan atas obyek sengketa Perkara Nomor : 1865/Pdt.G/2020/PA.Mr’,” terang Parlin. (*)

Image
Asyik, Siswa Sekolah Bakal Dapat BLT Rp 2,4 Juta

Asyik, Siswa Sekolah Bakal Dapat BLT Rp 2,4 Juta

Siswa dan siswi sekolah, mulai dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat bantuan langsung tunai (BLT).