Panitia Tanah Makam Desa Pakisaji Diduga Membeli Tanah Sengketa Yang Belum Jelas Kepemilikannya

Panitia Tanah Makam Desa Pakisaji Diduga Membeli Tanah Sengketa Yang Belum Jelas Kepemilikannya

Tanah sengketa yang tidak jelas kepemilikannya di Desa Pakisaji

Malang, Liramedia.co.id  - Panitia perluasan tanah makam di Desa Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, terdapat banyak kejanggalan.

Pasalnya, seluruh warga yang beralamat di Desa Pakisaji ditarik iuran yang nilainya antara Rp.600.000,- hingga Rp.1000.000. Penarikan iuran ini terjadi sejak beberapa bulan yang lalu.

Menurut narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya, Panitia perluasan tanah makam telah berhasil mengumpulkan dana masyarakat senilai lebih dari Rp.500 juta, namun panitia perluasan tanah makam tidak pernah mengumumkannya secara terbuka.

Disisi lain, diduga tanah yang hendak dibeli oleh panitia perluasan tanah makam tersebut adalah tanah sengketa yang masih belum jelas siapa pemiliknya.

Masih dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya, dikatakan bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik Almarhum H. Solikin Dwi jaya. Kemudian dijual kepada Haji Edi Sudaryanto dalam bentuk kwitansi jual beli.

Namun na’as yang di alami oleh Haji Sudaryanto. Tanah yang semula dibelinya diduga telah dijual kembali kepada Ali Hartono dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli dan surat kuasa menjual antara Solichin Dwi Jaya kepada Ali Hartono.

Perkara ini menjadi semakin ruwet karena ternyata ditemukan bukti bahwa Ali Hartono telah mewakafkan tanah sengketa sebagaimana dimaksud.

Isi dari surat pernyataan wakaf tersebut adalah mewakafkan tanah seluas seluas +-3039 M2 kepada Almarhum H.Solichin Dwijaya berdasarkan bukti akta Perikatan Jual beli nomor 76 tanggal 19 Oktober 1999,

Surat Kuasa Menjual atas nama Ali Hartono padahal Dana masyarakat sudah terlanjur masuk kepada panitia Perluasan tanah makam.

Belum lama ini juga telah muncul somasi sebanyak 2 kali yang dilayangkan oleh seorang pengacara yang lagi naik daun, yakni Didik Lestariyono, S.H., M.H..

Ketika dikonfirmasi terkait somasi yang dilayangkan tersebut, Didik mengatakan, “Iya, benar kami telah mengirim somasi sebanyak 2 kali dan somasi yang kedua telah ditanggapi oleh Pemerintah Desa. Namun tanggapannya tidak secara lengkap. Sehingga dalam waktu dekat kami akan melaporkan semua pihak yang terkait atas pembelian tanah makan tersebut, namun tetap dengan menjunjung Tinggi Asas Praduga Tak Bersalah."

"Kami bersama-sama dengan LBH Bulan Bintang yang diwakili Imam Syafi'i, SH dan rekan, berharap kepastian hukum atas peristiwa ini. Jika ternyata ada perbuatan pidana maka kami berharap hukum ditegakkan dengan se-adil-adilnya,“ ujar Pengacara Alumni Pascasarjana Universitas Brawijaya tersebut, Jumat (26/03/2021). (Jun)

Image