Liramedia.co.id - Pasca adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Dusun Jaringansari, Desa Karangdieng, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, terkait penolakan adanya lahan lokasi dan bangunan keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mendapat tanggapan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto.

Didik Kusnul Yakin. Sekda Kabupaten Mojokerto mengatakan, mediasi akan selalu dilakukan untuk mencari solusi terbaik atas tuntutan warga terkait masalah TPA.

Pemkab Mojokerto akan selalu mengakomodir tuntutan warga. Pemerintah pasti akan memperhatikan apa yang mereka sampaikan.

"Kita mendirikan TPA bukan untuk kepentingan DLH. Tetapi pembangunan TPA ada kepentingan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Oleh sebab itu, Pemkab berharap masyarakat bisa mengelola sampah yang ada di TPA Karangdieng dengan baik dan tidak menimbulkan dampak yang negatif," ungkap Didik.

Masih kata Didik, sebenarnya di satu sisi, keberadaannya tidak kumuh tetapi ini TPA edukasi. Harapannya adalah masyarakat kita berdayakan dan mereka bisa bekerja di sini, nanti bisa memilah-milah sampah untuk bisa menjadi sumber pendapatan ekonomi.

Didik juga sempat mencontohkan bahwa anggota DPR RI Komisi VI, Mindo Sianipar tertarik dengan TPA Karangdieng dan dikembangkan, sehingga bisa bernilai ekonomi bagi masyarakat.

"Makanya tuntutan warga ini seperti apa. Misalnya takut adanya pencemaran, Insha Allah kita sangat bertanggung-jawab karena kita ada Puskesmas, ada Pustu yang siap memeriksa kesehatan secara berkala. Kalau misalnya warga takut adanya dampak pencemaran, pengelolaan sampah sini Insha Allah sampahnya tidak tembus ke tanah karena dilapisi Geomembrane. Sehingga sampah tidak tembus ke tanah. Jika ada air maka akan disalurkan ke kolam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)," jelas Didik.

Disampaikan pula oleh Didik bahwa kolam tersebut untuk melindungi agar tidak tercemar dan pengolahan smapah TPA Karangdieng sudah cukup bagus. Karena harapannya tidak menimbulkan dampak negatif tapi justru masyarakat bisa memanfaatkannya.

"DLH Kabupaten Mojokerto memiliki UPT Laboratorium Lingkungan Hidup. Sementara posisi TPA Karangdieng berada di bawah pemukiman warga. Bau hanya tercium saat truk pemuat sampah lewat. Tapi kalau sudah sampai TPA, akan dikelola dengan baik. Terkait tuntutan warga, pemerintah sangat akomodatif. Yang jelas ini ada untuk kepentingan Kabupaten Mojokerto, pembangunannya untuk melayani agar persampahan tidak menimbulkan dampak pada masyarakat," tambah Didik.

Nantinya akan ada empat TPA ditiap eks Pembantu Bupati yang ada di Kabupaten Mojokerto. Pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak keamanan dan melakukan mediasi dengan pihak warga.

Kapolres siap membantu mediasi dengan warga. Artinya, apa yang menjadi tuntutan mereka akan ditampung dengan harapan jangan sampai mengganggu programnya pemerintah. (Joe)