Proyek RSUD Kota Probolinggo Diduga Jadi Penadah Tanah Urug Ilegal

Proyek RSUD Kota Probolinggo Diduga Jadi Penadah Tanah Urug Ilegal

Pekerja di proyek RSUD Kota Probolinggo menggunakan pasir dari galian c diduga tanpa dilengkapi IUP

Liramedia.co.id, PROBOLINGGO – Proyek yang berasal dari anggaran negara sudah seharusnya tidak melanggar aturan hukum. Namun, temuan aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Probolinggo cukup mengagetkan, karena di Kota Probolinggo terdapat proyek yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo diduga melabrak aturan hukum.

“Sangat kami sayangkan, pembangunan proyek RSUD Kota Probolinggo yang ada di Jalan Prof Hamka dengan nilai proyek sebesar Rp. 13.708.055.665,61 diduga jadi penadah material tanah urug yang berasal dari galin c tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan (IUP) atau tambang illegal,” ungkap Safri Agung, Walikota LIRA Kota Probolinggo kepada Lira Media, Jumat, 16 Oktober 2020.

Saat ditelusuri, diduga kuat galian c yang menjadi pemasok tanag urug di proyek Pembangunan RSUD Kota Probolinggo tanpa dilengkapi dengan dokumen SIUP, IUP, IUP OP.

“Kami menduga, Pemerintah Kota Probolinggo lengah dalam mengawasi masalah dokumen perlengkapan pertambangan sebagaimana telah diatur dalam UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang  pertambangan mineral dan batu bara, serta UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Dan UU RI nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup,” jelas Safri Agung.

Agung bersama Sugeng Arijanto (Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI Probolinggo) sangat heran dengan adanya penambangan liar yang ada di wilayah Probolinggo tapi belum ditindak oleh aparat penegak hukum maupun aparat penegak Peraturan Daerah (Perda). Lebih heran lagi, material dari galian c diduga illegal itu disupplai ke proyek RSUD Kota Probolinggo yang ada di Jalan Prof Hamka, Kota Probolinggo.

“Proyek pembangunan RSUD Kota Probolinggo  ini sudah pernah ditinjau oleh Wakil Walikota Probolingggo, namun pada saat kami klarifikasi melalui sambungan Whatsapp tentang dugaan tanah urug ilegal tersebut, Wakil Walikota Probolinggo tidak menjawab sepatah katapun,” kata Agung.

“Sama halnya saat dikonfirmasi ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Probolinggo. Dia juga tidak menjawab ketika kami klarifikasi tentang dugaan  bahwa proyek pembangunan RSUD Kota Probolinggo yang baru di Jalan Prof Hamka, Kota Probolinggo, dokumen tanah urug-nya tidak ada,” ungkap Agung.

Dari hasil temuan LIRA Kota Probolinggo, materian yang didapat dari tambang diduga illegal itu digunakan sebagai campuran spacy untuk bangunan dasar.

“Padahal sudah jelas material itu disupply dari tambang diduga tanpa dilengkapi dokumen resmi, tapi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan RSUD Kota Probolinggo diam. Rupanya ketiga pejabat tersebut tidak mengindahkan Undang Undang KIP nomor 14 tahun 2008,” kata Agung.

“Bagaimana RSUD Kota Probolinggo bisa menpunyai bangunan yang kokoh,  sedangkan spacy sirtu ada dugaan dicampur tanah urug sebagai bahan dasar bangunan pondasi, pasti rawan roboh. Sangat kami sesalkan,” ujar Sugeng Arijanto, ikut menimpali.

Untuk diketahui, LIRA Kota Probolinggo menemukan usaha galian c diduga tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan (IUP) di Jalan Sukapura, Desa Sepuh Gembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.  Hasil temuan aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Probolinggo, galian c itu sudah lama menjalankan usahanya. (Bon)

 

Image
Karena Tak Punya Ponsel, Siswa SMP Dapat Nilai Nol

Karena Tak Punya Ponsel, Siswa SMP Dapat Nilai Nol

Sungguh miris yang dialami Aditya. Salah satu siswa SMP di Jakarta Barat ini mendapat nilai nol lantaran tidak bisa mengikuti pelajaran jarak jauh via online.