Seluruh Panitia Tanah Makam Desa Pakisaji Dan Yang Terlibat Berpotensi Masuk Penjara

Seluruh Panitia Tanah Makam Desa Pakisaji Dan Yang Terlibat Berpotensi Masuk Penjara

Malang, liramedia.co.id - Pungutan yang dilakukan oleh panitia perluasan tanah makam Desa Pakisaji, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, menimbulkan pro kontra dimasyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelusuran tim redaksi ditemukan banyak sekali keluhan masyarakat atas program pungutan tersebut. Mulai dari tidak adanya laporan berkala panitia terhadap dana masyarakat yang sudah terkumpul, tidak jelasnya tempat menyimpan dana tersebut sampai tidak adanya kejelasan berapa dana yang sudah dibayarkan kepada pemilik tanah yang akan dibeli tersebut.

Bukan tidak mungkin jika panitia salah dalam menyalurkan dana tersebut akan menjerumuskannya ke dalam jeruji besi. Apalagi jika sampai ada rekayasa laporan keuangan yang bisa saja dilakukan oleh oknum panitia.

Pengurus LBH Bulan Bintang, Imam Syafii mengatakan jika ada penyimpangan dana, maka yang paling bertanggung jawab atas dana masyarakat tersebut adalah Panitia Tanah Makam termasuk yang terlibat, bahkan yang berada dalam kepanitiaan namun mendiamkan terjadinya penyimpangan.

"Yang menggelapkan dana bisa dikenakan Pasal 372 Subsider Pasal 374 KUHP dan yang mendiamkan bisa dikenakan pasal 55 KUHP karena dapat dianggap turut serta secara bersama-sama melakukan," tegas anak buah Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri sekretaris Negara & Menteri Kehakiman tersebut, Sabtu (27/03/2021).

Sepertinya Panitia Tanah Makam harus bekerja ekstra karena polemik yang timbul di masyarakat atas tanah makam tersebut.

Belum selesai menghadapi somasi Ali Hartono, panitia tanah makam sudah harus berhadapan dengan Tim LBH Bulan Bintang besutan mantan pejabat tinggi Negara tersebut.

Di kesempatan lain, Didik Lestariyono, S.H., M.H kuasa hukum Ali Hartono mengatakan,

“Semakin banyak organisasi masyarakat yang mendukung langkah pengungkapan perkara ini, terus terang saya merasa senang. Semoga perkara ini segera menemui titik temu dan seluruh masyarakat Desa Pakisaji mendapat haknya sebagaimana mestinya. Klien kami, tuan Ali Hartono telah secara tegas mengatakan, bahwa ia tidak berharap mendapatkan uang dari tanah makam sebagaimana dimaksud, namun Ali Hartono hanya ingin masyarakat Desa Pakisaji mendapat haknya dengan baik," ujar Didik melalui sambungan telepon, Sabtu (27/03/2021).

Ruwetnya perkara tanah makam ini tidak terlepas dari segi tiga maut yang ada didalamnya. Segi yang pertama adalah Ahli Waris H. Solichin Dwi Jaya (alm) yang berdalih bahwa tanah orang tuanya tidak pernah dijual.

Segi yang kedua adalah H. Edi Sudaryanto alias Haji Antok yang memiliki bukti kwitansi jual beli yang ditandatangani oleh H. Solichin Dwi Jaya (Alm).

Dan segi yang ketiga adalah Ali Hartono yang memiliki bukti Perjanjian Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual yang juga ditanda tangani oleh H. Solichin Swijaya (Alm) semasa hidupnya.

"Jika demi kemanfaatan masyarakat banyak, seharusnya panitia tanah makam membeli tanah yang tidak bermasalah seperti itu agar masyarakat tidak menjadi korban dan tidak dirugikan," ujarnya. (Jun)

Image