Opini

Sexual Consent, Topeng Baru Seks Bebas

Sexual Consent, Topeng Baru Seks Bebas

Sexual Consent

Universtas Indonesia (UI) beberapa waktu lalu sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak terkait salah satu materi yang diberikan dalam Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKBM) 2020. Materi yang diberikan secara daring bertema "Cegah Kekerasan Seksual" tersebut, salah satu poinnya membahas tentang sexual consent. Di mana consent berarti kesepakatan untuk melakukan aktivitas seksual. Materi tersebut dianggap bertentangan dengan nilai luhur Pancasila.

Sekretaris Universitas Indonesia dr. Agustin Kusumayati M.Sc, Ph.D mengatakan, informasi yang banyak beredar saat ini adalah sepenggal slide bertema consent dalam konteks kekerasan seksual. "Memang dijelaskan apa itu consent, khususnya dalam hal ini adalah sexual consent, tetapi jelas sekali konteksnya adalah menjelaskan mengenai kekerasan seksual, bahwa kekerasan seksual itu adalah sebuah kekerasan yang terjadi manakala tidak ada sexual consent," jelas Agustin dalam konferensi daring, Rabu (16/9/2020) seperti dikutip Kompas.

Jadi, menurut materi itu, kekerasan seksual berkembang karena tidak adanya persetujuan seksual saat melakukan hubungan intim. Supaya tidak ada kekerasan, solusinya maka setiap pasangan yang melakukan hubungan intim harus dengan prinsip saling menyetujui. Sekali lagi, jelas bahwa paradigma berpikir sexual consent menitik-beratkan pada adanya persetujuan kedua belah pihak saat berhubungan seksual.

Di situ jelas tidak dibahas, apakah persetujuan itu hanya bagi pasangan yang sudah resmi berada dalam hubungan pernikahan, atau tidak. Yang penting sama-sama setuju. Fakta bahwa materi itu disampaikan di hadapan mahasiswa baru, tentu saja menunjukkan bahwa soal pernikahan bukan menjadi fokus pembahasannya. Jadi, ini bukan sexual consent dalam pernikahan, tapi dalam hubungan seksual apapun.

Pasalnya, tentu saja mayoritas mereka adalah para lajang yang belum terikat pernikahan. Artinya, konteks mencegah kekerasan seksual dengan menyodorkan solusi berupa sexual consent adalah sama saja dengan ungkapan: boleh melakukan hubungan seksual, yang penting tidak ada unsur pemaksaan atau kekerasan, melainkan suka sama suka. Kalau demikian, apakah ini bukan mengajarkan seks bebas namanya?

Konsep ini setali tiga uang dengan pacaran sehat yang juga menjadi bahan ajar di kalangan remaja bertajuk kesehatan reproduksi. Pacaran boleh, tapi yang penting pacarannya aman. Tidak ada kekerasan, baik kekerasan verbal, fisik maupun spikis. Mengajarkan hubungan seks tanpa risiko, baik risiko kekerasan, kehamilan maupun penyakit menular seksual.

Semua bermuara pada satu ide pokok yaitu bahwa hubungan seksual adalah sesuatu yang boleh dilakukan asalkan merasa aman, nyaman dan sukarela. Sebaliknya, tidak dianjurkan melakukan hubungan seksual jika ada unsur pemaksaan dan kekerasan.

Lebih jelasnya, Legal Service Commission of South Australia merilis Consent Fact Sheet yang di dalamnya dicantumkan bahwa syarat consent sex adalah ketiadaan manipulasi, ancaman dan paksaan untuk berhubungan badan, atau upaya menghilangkan kesadaran satu pihak.

Jadi, menurut konsep ini, hanya karena seseorang mau diajak bercumbu, bukan merupakan kepastian ia mau melangkah lebih jauh. Atau jika seseorang pernah melakukan hubungan dengan orang lain, belum tentu ia setuju untuk melakukannya kembali. Demikian pula bila seseorang dianggap menggoda secara seksual, bukan berarti dia mudah diajak tidur tanpa tedeng aling-aling, tanpa butuh pertanyaan kesepakatan sebelumnya. Harus melalui persetujuan dulu.

Padahal, akar masalahnya adalah, mengapa bercumbu, mengapa melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengapa menggoda secara seksual, padahal sudah jelas hal-hal tersebut merangsang nafsu seksual? Hal itu pula yang memicu munculnya kekerasan seksual?

KEBEBASAN DALAM PERNIKAHAN

Ironisnya, pernikahan malah dituduh sebagai bentuk kekerasan seksual. Sebab, ada perintah bagi istri agar taat melayani hubungan seks suaminya kapan saja. Padahal, menurut mereka, istri belum tentu setuju. Lalu mereka membuat suatu istilah: pemerkosaan dalam perkawinan. Mengajarkan pada para istri agar mensyaratkan persetujuan dulu sebelum suami meminta haknya untuk dilayani. Akibatnya, banyak istri yang tidak taat dan melalaikan kewajibannya. Mereka berupaya agar para suami yang memaksa istrinya bercinta dipenjarakan.

Mereka tidak paham bahwa rambu-rambu dalam hubungan intim di dalam pernikahan diatur dengan rinci yang menguntungkan kedua belah pihak. Mereka tidak mau tahu bahwa Islam memberikan hak kepada istri untuk mendapatkan kenikmatan hubungan seksual, bukan hanya sebagai objek seksual suaminya. Mereka tidak mengerti hakikat di balik ketaatan istri, padahal ia hanya menjalankan kesepakatan seksual sejak akad diucapkan.

Ya, akad nikah adalah bentuk persetujuan teragung dalam relasi suami istri. Saling ridho melayani satu sama lain, termasuk menyetujui hubungan seksual kapan saja. Sejak akad nikah, tidak butuh sexual consent lagi, karena begitu akad diucap, konsekuensinya adalah sepakat menikmati hubungan seksual berdua. Kapanpun keduanya menginginkan.

Jadi, umat Muslim tidak butuh konsep penuh tipuan bernama sexual consent. Yang dibutuhkan adalah pernikahan yang sakral dan agung, di mana relasi dalam pernikahan adalah saling menghormati kebutuhan akan kasih sayang. Salah satunya, melalui hubungan seksual. Disebut salah satu, karena hubungan seksual bukan satu-satunya jenis relasi yang harus dibangun dalam pernikahan. Di sana ada persahabatan, kerjasama dalam ketaatan, pelayanan dan pengorbanan.

Berbeda dengan masyarakat Barat yang liberal. Mereka yang tidak terikat pada lembaga pernikahan, tetapi ingin menyalurkan hasrat seksual, kebingungan harus bagaimana menyalurkannya. Ketika berpacaran dan nafsu syahwat sudah memuncak, masih harus memikirkan cara menyalurkannya agar tidak melanggar undang-undang. Khususnya tidak melanggar pasal kekerasan seksual.

Dibuatlah istilah-istilah dalam relasi laki-laki dan perempuan seperti pacaran, hubungan tanpa status hingga sexual consent. Karena apa? Karena bagi mereka pemenuhan kebutuhan seks itu bebas merdeka. Padahal kebebasan itulah yang justru mengekang mereka. Ketika mereka bebas pacaran, bebas berzina, sesungguhnya mereka tidak bebas, karena terus menerus harus mencari pacar, mencari tempat berzina, dan meminta persetujuan pasangan.

Berbeda dengan lembaga pernikahan, kedua pasangan sudah bebas saling memenuhi kebutuhan seksual kapan saja, dengan tempat yang sudah tersedia di ruang privat dan persetujuan yang sudah pasti dalam genggaman sejak akad diucapkan. Jadi, kebebasan seksual mana yang lebih tinggi? Tentu saja ikatan pernikahan menjamin kebebasan seksual tersebut.

Memang, di Barat juga ada pernikahan. Namun karena terbiasa hidup dengan seks bebas sebelum menikah, maka bangunan pernikahan mereka pun keropos. Tidak banyak yang mampu bertahan lama dalam ikatan pernikahan. Bahkan, untuk mengatasi kejenuhan dalam pernikahan, di Barat muncul fenomena open marriage atau pernikahan terbuka.

Mereka menikah secara monogami, tetapi bersepakat untuk terbuka menerima pihak ketiga bagi masing-masing pasangan tanpa ada keberatan. Artinya, baik suami maupun istri boleh terlibat dalam hubungan seksual dengan pihak lain, tanpa dianggap sebagai perselingkuhan atau pengkhianatan. Pernikahan tetap utuh, tetapi hakikatnya masing-masing membiarkan pasangannya berzina. Na’udzubillahi minzalik.

Model pernikahan semacam ini jangan sampai menjadi inspirasi. Meskipun perjalanan menikah dengan pasangan mengalami kejenuhan, tetapi solusinya tentu bukan dengan berselingkuh mencari selingan. Selain jelas-jelas zina yang diharamkan, juga mengkhianati filosofi tentang pernikahan itu sendiri. Melanggar akad nikah yang sakral.

Model pernikahan seperti ini jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Allah Swt. hanya mengenalkan model pernikahan monogami dan poligami. Tidak ada yang lain. Jika ada model pernikahan di luar dua model itu, niscaya tidak akan membawa kemaslahatan. Sebaliknya, praktik pernikahan atau hubungan seks di luar nikah dalam bentuk konsensus apapun adalah sesat dan menyesatkan.

KONSENSUS MENYESATKAN

Masyarakat Muslim harus waspada dengan tawaran model hubungan seksual yang seolah membela kaum perempuan. Seolah menjadi solusi untuk menghilangkan kekerasan seksual. Padahal, melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan itu sendiri sudah merupakan bentuk kekerasan. Berzina, baik atas persetujuan maupun tidak adalah bentuk pelanggaran terhadap syariat Allah Swt. Pelanggaran ini dikategorikan dosa besar dan harus mendapat hukuman berat.

Para pelaku seks bebas tak ubahnya para penjahat kelamin yang tidak mengindahkan norma agama dan norma sosial. Sekalipun ideologi liberal berhasil memasarkan konsep ini dengan kemasan indah dan menarik di balik topeng liberalisasi seksual, Muslim haram mengadopsinya. Menyetujui dan apalagi ikut mempraktikkannya sama halnya dengan menentang larangan Allah Swt.

Sungguh, persoalan pelik yang muncul dari maraknya kejahatan kelamin, bersumber dari penerapan ideologi sekular kapitalisme yang mengagungkan kebebasan. Ideologi yang menyingkirkan agama dalam mengatur kehidupan. Akibatnya, mereka menggunakan hawa nafsu dalam memenuhi dorongan syahwat. Terjadilah malapetaka berupa perzinaan yang merajalela, baik melanda mereka yang masih membujang maupun yang sudah terikat dalam pernikahan.

Semua kebejatan tersebut tentunya hanya bisa dihilangkan jika dunia ini mau menerapkan ideologi Islam. Agama ini memiliki perangkat aturan yang jelas dalam mengurusi problem manusia berupa dorongan seksual. Pernikahan dengan hubungan relasi persahabatan antara laki-laki dan perempuan jawabannya. Hanya syariat Islam ini saja yang mampu menyelamatkan manusia dari bencana kejahatan seksual.(*)

Penulis : Kholda Najiyah (Founder Komunitas Istri Strong & Bengkel Istri)

 

Image
Saung Angklung Udjo Buka Donasi Demi Eksistensi Kesenian Angklung

Saung Angklung Udjo Buka Donasi Demi Eksistensi Kesenian Angklung

Saung Angklung Udjo bernasib kurang baik akibat pandemi covid-19, dan terancam tutup permanen. Hal ini dikarenakan selama masa pandemi covid-19