Tanggapan GEMURUH Soal Kisruh PT RAPP dan Pemerintah

Tanggapan GEMURUH Soal Kisruh PT RAPP dan Pemerintah

Azizon Nurza (credit foto : FB)

Liramedia.co.id, RIAU - Kisruh antara PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan Pemerintah soal aturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya yang berujung penghentian operasional dan pemutusan hubungan kerja sama oleh anak perusahaan APRIL Group (The Asia Pacific Resources International Holding's Ltd.) dengan mitranya, mendapat tanggapan dari Ketua GEMURUH (Gerakan Masyarakat Riau Untuk Perubahan), Azizon Nurza.

Pria yang saat ini tercatat sebagai External Relations Manager PT Bara Energi Lestari ini memandang, masalah itu sudah jadi terang benderang dan jelas setelah membaca penjelasan Sekjen Kementerian LHK.

Untuk diketahui Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK Bambang Hendroyono menyatakan bahwa SK Menteri LHK tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.93/VI BHUT/2013 tentang Persetujuan Revisi RKU Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010-2019 atas nama PT RAPP, bukanlah pencabutan izin. SK itu bukan berarti pencabutan izin. Jadi tidak perlu resah. SK itu hanya sebuah paksaan pemerintah untuk segera menyelesaikan RKU-nya dan mereka harus segera konsultasi.

"Seharusnya tidak ada lagi alasan karyawan dan mitra kerja PT RAPP harus cemas di PHK dan melakukan demo besar-besaran besok pagi yang berpotensi memicu masalah lain di Riau," kata Azizon Nurza.

Azizon Nurza meminta, sebaiknya karyawan dan mitra kerja mendorong owner dan Manajemen PT RAPP untuk sesegera mungkin memenuhi ketentuan yang disyaratkan Pemerintah.

Disaat yang sama, manajemen RAPP dan Pemerintah agar terus membangun komunikasi sehingga konsen masing-masing pihak bisa mendapat solusi yang win-win sehingga perusahaan (investasi) bisa tetap berjalan dan aman, karyawan tenang bekerja, mitra perusahaan dan masyarakat sekitar operasional perusahaan terus mendapat manfaat serta program pemerintah bisa tetap berjalan.

"Buat masyarakat Riau, mari kita dorong komitmen semua industri yang ada di Riau agar peduli dengan kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan terus penyerapan tenaga kerja lokal sesuai hasil Kongres Rakyat Riau (KRR) II, dan meningkatkan kualitas program CSR (corporate social responsibility) sehingga masyarakat disekitar operasional betul-betul bisa mandiri dan sejahtera," harapnya.

Untuk informasi, kasus itu bermula pad saat PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menuntut kebijakan Pemerintah tentang mengelola lahan dan lingkungan ekosistem gambut. Perusahaan yang berada di Pulau Sumatra ini meminta adanya penyelesaian lahan pengganti sementara tetap melakukan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU).

"Kami bersedia untuk melakukan proses revisi RKU HTI (Hutan Tanaman Industri) kami dengan mendahului penyelesaian lahan pengganti atau land swap," ujar Direktur Corporate Affairs APRIL, Agung Laksamana, Kamis (19/10/2017).

Ia memohon KLHK mendahulukan penyelesaian land swap secara bertahap degan kondisi clean and clear secara layak teknis adan ekonomis. Lahan tersebut diharapkan berada di sekitar lokasi industri, sebelum areal tanaman pokok dijadikan kawasan fungsi lindung ekosistem gambut.

Ia menjelaskan, PT RAPP telah menyerahkan revisi yang diminta sebanyak empat kali. Namun menerima tiga kali surat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena dianggap belum sesuai.

Pada 28 September pihaknya menerima Surat Peringatan Pertama dari KLHK dan segera melakukan revisi. Namun selang sepekan kemudia tepatnya 6 Oktober, Surat Peringatan Kedua diterima PT RAPP dan disusul Surat Pembatalan RKU pada 17 Oktober.

Surat Keputusan Menteri LHK tentang Pembatalan Keputusan Menteri LHK No. SK.93/VI BHUT/2013 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010-2019 atas nama PT RAPP. Dengan adanya surat tersebut maka secara efektif RKU tidak berlaku lagi. Operasional HTI perusahaan pun harus terhenti. Pihaknya pun masih berkonsolidasi karena penghentian operasional HTI berdampak pada ribuan karyawan langsung maupun karyawan tidak langsung. (did/ins)

Image
Saung Angklung Udjo Buka Donasi Demi Eksistensi Kesenian Angklung

Saung Angklung Udjo Buka Donasi Demi Eksistensi Kesenian Angklung

Saung Angklung Udjo bernasib kurang baik akibat pandemi covid-19, dan terancam tutup permanen. Hal ini dikarenakan selama masa pandemi covid-19