YKPN Jatim : Subsitusi Jadi Solusi Ketergantungan Impor Daging Sapi

YKPN Jatim : Subsitusi Jadi Solusi Ketergantungan Impor Daging Sapi

Sapi lokal

Liramedia.co.id - Yayasan Kedaulatan Pangan Nusantara (YKPN) Jawa Timur (Jatim) menanggapi kenaikan harga daging di sejumlah daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur. Menurut Dr Ir Jamhadi, MBA selaku Ketua YKPN Jawa Timur, bahwa kenaikan daging sapi dikarenakan supplai dalam negeri masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga harus dipenuhi dari impor.

Dikatakan Jamhadi, impor daging sapi di Indonesia sebagian besar berasal dari Australia dan India. Saat ini, Australia sedang mereposisi kebutuhan konsumsi daging di negaranya. Tak heran jika harga ekspor daging sapi Australia ke Indonesia mulai naik.

Dari catatan Jamhadi, harga daging impor Australia sebesar USD 2,8 per kg (berat hidup), lalu harga impor menjadi USD 3,78. Masuk ke Indonesia, dan dijual dengan harga tidak sampai Rp 100 ribu.

Namun berbeda dengan harga saat ini. Rata-rata di sejumlah pasar, harga daging sapi mencapai Rp 115 ribu hingga Rp 130 ribu.

“Impor dilakukan karena supplai dalam negeri tidak cukup. Tahun 2019 lalu, kebutuan daging sapi 686.271 ton per tahun, sedangkan supplai hanya 404.590 ton. Lalu tahun 2020, kebutuhan sebanyak 719.150 ton, supplai sebanyak 422.553 ton. Artinya, kita masih ketergantungan dengan impo kurang lebih 285 ribu sampai 300 ribu ton,” jelas Jamhadi.

Untuk itu, untuk mengurangi ketergantungan impor sapi dan daging sapi itu, kata Jamhadi, diperlukan substitusi dan peningkatan produksi sapi. Dengan demikian, supplai daging sapi bisa surplus. Selama ini, kontribusi Jawa Timur terhadap supplai daging nasional masih tinggi.

“Kontribusi Jawa Timur terhadap supplai kebutuhan daging nasional 25% atau 100 ribu ton, tertinggi dari Provinsi lainnya. Setelah Jawa Timur, ada Jawa Barat 20% atau 80.000 ton. Jawa Tengah sebesar 15% atau 65.000 ton, dan masih ada beberapa provinsi lain,” kata Jamhadi, CEO PT Tata Bumi Raya.

Kenaikan harga daging di tengah kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini, Jamhadi menyebut bahwa dalam suasana PPKM tak membuat konsumsi kebutuhan pokok utamanya daging menurun.

“PPKM diperpanjang untuk mengendalikan penyebaran covid-19, tetapi bukan tidak ada konsumsi. Sektor konsumsi menyumbang 53% dari total pertumbuhan ekonomi. Disaat kondisi PPKM ini, sektor konsumsi turun 10%. Jadi konsumsi masih menyumbang 40% dari pertumbuhan ekonomi,” ujar Jamhadi, yang pernah menjadi Ketua Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Surabaya selama 2 periode. (sam)

Image
IDI Papua Berharap Jaminan Keamanan Pada Tenaga Kesehatan

IDI Papua Berharap Jaminan Keamanan Pada Tenaga Kesehatan

Terkait situasi penyerangan, pembakaran, dan penembakan terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas Kiwirok, Pegunungan Bintang,