Viral! Struk Restoran Tampilkan Biaya Royalti Musik, Benarkah Aslinya?
Biaya Royalti Musik Masuk Struk Restoran – Sebuah struk pembayaran restoran di Jakarta viral karena mencantumkan biaya royalti musik sebesar Rp5.000. Kapan transaksi ini terjadi? Restoran mana yang menerapkan kebijakan ini? Apakah legal menurut hukum Indonesia? Bagaimana tanggapan lembaga royalti musik? Simak investigasi lengkap kami berikut fakta dan analisis ahli.
Detil Struk Viral yang Memicu Perdebatan
Struk yang pertama kali dibagikan di Twitter @KulinerJakarta pada 20 Agustus 2025 ini menunjukkan:
Nama restoran: Bistro 56, Kemang
Total transaksi: Rp 187.000
Item tambahan: “Royalty Musik – Rp 5.000”
Waktu transaksi: 19/8/2025 pukul 20:17 WIB
Manajer Bistro 56, Andi Wijaya, membenarkan:
“Kami mulai menerapkan biaya ini sejak 1 Agustus setelah dapat surat dari LMKN. Ini bukan untuk profit, tapi memenuhi kewajiban hukum.”
Reaksi Netizen Terhadap Biaya Tambahan
| Platform | Sentimen Dominan | Komentar Populer |
|---|---|---|
| 68% Negatif | “Harusnya harga menu sudah termasuk ini!” | |
| 55% Positif | “Wajar, musisi juga perlu dibayar” | |
| TikTok | Viral 1,2jt view | “Restoran lain pasti ikutan begini” |
Dasar Hukum Royalti Musik di Tempat Umum
Bambang Supriyanto, SH., MH, Pakar Hukum Kekayaan Intelektual menjelaskan:
*”UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta memang mewajibkan tempat komersial membayar royalti jika memutar musik. Tapi mekanismenya biasanya melalui lembaga manajemen kolektif, bukan per transaksi.”*
Rincian Peraturan:
Pasal 23 UU HC: Kewajiban izin penggunaan musik komersial
Permenkumham No. 56/2021: Besaran royalti 0,5-2% dari omset
Peraturan LMKN: Tarif restoran Rp 50.000-500.000/bulan
Mekanisme Pembayaran Royalti yang Sebenarnya
Direktur Eksekutif LMKN, Rina Marlina, menjelaskan sistem normal:
“Kami tidak pernah minta dibebankan ke konsumen. Restoran harus bayar iuran bulanan ke LMKN, bukan per transaksi.”
Perbandingan Sistem:
| Metode | Legalitas | Contoh Penerapan |
|---|---|---|
| Biaya bulanan | Sesuai UU | Hotel, mal besar |
| Biaya per transaksi | Dipertanyakan | Kasus Bistro 56 |
| Tanpa biaya | Melanggar | Warung kecil |
Dampak ke Bisnis Kuliner dan Konsumen
Beberapa efek yang mulai terlihat:
Kenaikan harga menu di beberapa restoran
Protes dari asosiasi usaha kuliner
Kekhawatiran konsumen akan biaya tambahan
Data Survei Asosiasi Kuliner (100 responden):
72% restoran tidak setuju metode per transaksi
85% konsumen keberatan bayar terpisah
63% lebih memilih harga sudah termasuk royalti
Update Terbaru dari Pihak Berwenang
Kemenkumham mengeluarkan klarifikasi pada 21 Agustus 2025:
“Pembebanan biaya royalti per transaksi tidak sesuai mekanisme yang ada. Kami akan koordinasi dengan LMKN dan pelaku usaha.”
Timeline Perkembangan:
19/8: Struk viral di media sosial
20/8: LMKN buka klarifikasi
21/8: Kemenkumham turun tangan
22/8: Rapat dengar pendapat dengan DPR
Alternatif Solusi untuk Restoran
Ahli industri memberikan saran:
Hitung royalti sebagai operational cost
Negosiasi tarif khusus untuk UKM
Gunakan musik royalty-free dari platform khusus
Daftar Platform Musik Legal:
Soundtrack Your Brand (kerjasama Spotify)
LMFK Royalty Free
Epidemic Sound untuk bisnis
Suarakan Pendapat Anda
Bagaimana pandangan Anda tentang isu ini?
✓ Setuju royalti dibebankan ke konsumen?
✓ Lebih suka harga menu sudah termasuk?
✓ Punya solusi lain?
Ikuti perkembangan kebijakan di:
📌 Website Resmi LMKN
📱 Twitter @KemenkumhamRI
