DPRD Makassar Hangus Dibakar Massa: 6 Pejabat Kritis Lompat dari Lantai 4
Meta Title: DPRD Makassar Dibakar Massa: 6 Pejabat Kritis, Wali Kota Dievakuasi. Gedung DPRD Makassar hangus dibakar massa pada malam 29 Agustus 2025… 6 pejabat kritis setelah lompat dari lantai 4 saat api membakar gedung legislatif!
DPRD Makassar menjadi saksi bisu tragedi berdarah yang mengguncang Kota Daeng pada Jumat malam, 29 Agustus 2025. Gedung legislatif yang berlokasi di Jalan AP Pettarani ini hangus dilalap api setelah ratusan massa aksi membobol pagar dan membakar habis simbol kekuasaan daerah tersebut. Kejadian yang bermula dari demonstrasi damai menuntut pencabutan kebijakan tunjangan DPR ini berubah menjadi tragedi kemanusiaan ketika enam pejabat terpaksa melompat dari lantai empat untuk menyelamatkan nyawa mereka. Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin yang sedang menghadiri rapat paripurna bersama puluhan legislator lainnya dievakuasi dalam kondisi panik, sementara api terus menjilat-jilat gedung yang menjadi kebanggaan masyarakat Makassar selama puluhan tahun.
Kronologi Peristiwa: Dari Demo Damai hingga Tragedi Berdarah
Awal Mula Demonstrasi yang Berubah Ricuh
Gedung DPRD Makassar yang berlokasi di Jalan AP Pettarani dikepung ratusan massa aksi demo pada Jumat (29/8/2025) malam. Sejak pukul 20.00 WITA, massa aksi mulai merusak pagar hingga membakar kendaraan motor dan mobil yang terparkir di halaman gedung DPRD Makassar. Peristiwa yang awalnya merupakan kelanjutan dari serangkaian demonstrasi nasional ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Demonstrasi di Makassar sebenarnya telah dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2025 sebagai bagian dari gerakan nasional yang menyoroti berbagai isu krusial. Aksi tersebut menyoroti sejumlah hal. Mulai dari kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat hingga korupsi. Salah satu kelompok yang akan turun ke jalan adalah Federasi Rakyat Demokrasi Makassar. Mahasiswa BEM Universitas Negeri Makassar (UNM) juga turut bergabung menuntut keadilan dan kedaulatan rakyat.
Situasi mulai memanas ketika berbagai tuntutan mengemuka dalam seruan aksi ini, dengan isu kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR menjadi pemicu utama. Publik menyoroti kenaikan tunjangan perumahan yang nilainya dianggap fantastis di tengah kondisi ekonomi masyarakat, memicu sentimen negatif terhadap lembaga legislatif. Kemarahan masyarakat semakin memuncak ketika melihat kontras antara kesulitan ekonomi yang mereka hadapi dengan kemewahan yang dinikmati para wakil rakyat.
Eskalasi Kekerasan dan Pembakaran Gedung
Puncak tragedi terjadi sekitar pukul 22.00 WITA ketika massa yang sudah tidak terkendali mulai melakukan aksi destruktif. Sekitar pukul 22.00 Wita, sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman kantor DPRD Kota Makassar dibakar. Pos penjagaan Satpol PP di area gedung tersebut juga tak luput dari amukan massa. Yang memperparah situasi adalah minimnya pengawalan keamanan yang memadai, sehingga massa dapat dengan mudah mengakses area gedung legislatif.
Massa membakar sejumlah sepeda motor dan kendaraan lainnya di parkiran, menciptakan kobaran api yang semakin besar. Situasi menjadi semakin kacau ketika api mulai merambat ke gedung utama. Kantor DPRD Kota Makassar di Jalan AP Petterani, hangus dibakar massa, pada Jumat (29/8/2025), sekira pukul 23.00 Wita. Situasi mencekam terjadi saat puluhan massa merangsek masuk ke dalam halaman kantor DPRD Makassar.
Dalam kondisi panik dan terdesak oleh api yang semakin membesar, beberapa pejabat dan staf yang berada di lantai atas gedung terpaksa mengambil keputusan desperasi. 6 orang dilaporkan kritis usai lompat dari lantai 4 untuk menyelamatkan diri dari kobaran api yang mengancam nyawa mereka. Tiga di antaranya adalah staf DPRD yang tidak memiliki pilihan lain selain melompat dari ketinggian tersebut.
Evakuasi Darurat Pejabat dan Legislator
Operasi Penyelamatan di Tengah Kepanikan
Saat api mulai menjalar ke seluruh bagian gedung, situasi di dalam ruang rapat paripurna menjadi sangat mencekam. Legislator hingga Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin yang sedang rapat paripurna pun dievakuasi. Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua 2 DPRD Makassar Anwar Faruq. Proses evakuasi ini dilakukan dalam kondisi yang sangat berbahaya karena akses keluar gedung mulai terhalang oleh asap tebal dan api yang semakin membesar.
Tim keamanan dan pemadam kebakaran bekerja keras melakukan operasi penyelamatan terhadap puluhan pejabat yang terjebak di dalam gedung. Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin bersama para legislator dievakuasi melalui jalur darurat yang masih dapat diakses. Namun, tidak semua orang berhasil diselamatkan melalui jalur normal, sehingga beberapa di antaranya terpaksa mengambil risiko melompat dari lantai atas.
Wakil Ketua 2 DPRD Makassar Anwar Faruq yang menjadi saksi mata peristiwa ini menggambarkan situasi yang sangat kacau dan berbahaya. “Kami semua dalam keadaan panik. Api menyebar dengan sangat cepat dan asap membuat pandangan menjadi terbatas. Tim keamanan berusaha keras mengevakuasi semua orang yang berada di dalam gedung,” ungkap Anwar Faruq dalam keterangan resminya.
Kondisi Korban dan Upaya Penanganan Medis
Enam orang yang terpaksa melompat dari lantai empat gedung DPRD Makassar kini dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan intensif di beberapa rumah sakit di Makassar. Tim medis bekerja keras menangani berbagai trauma fisik yang dialami korban, mulai dari patah tulang hingga cedera internal yang serius.
Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan beberapa rumah sakit swasta di Makassar menerima korban-korban yang mengalami luka-luka serius. Tim dokter spesialis ortopedi dan bedah trauma dimobilisasi untuk memberikan penanganan terbaik. “Kondisi mereka memang kritis mengingat ketinggian lompatan yang cukup berbahaya. Kami melakukan segala upaya untuk menyelamatkan nyawa mereka,” ungkap dr. Ahmad Ridwan, Direktur RSUD Wahidin Sudirohusodo.
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan telah menjamin bahwa semua biaya perawatan korban akan ditanggung penuh oleh pemerintah daerah. Wali Kota Munafri ‘Appi’ Arifuddin yang selamat dari insiden ini langsung menginstruksikan jajarannya untuk memberikan bantuan maksimal kepada para korban.
Latar Belakang Politik dan Sosial Demonstrasi
Akar Masalah Kekecewaan Masyarakat
Peristiwa pembakaran DPRD Makassar tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dan sosial yang lebih luas. Demonstrasi nasional yang dimulai pada 25 Agustus 2025 merupakan manifestasi dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Unjuk rasa diwarnai aksi bakar ban hingga penutupan jalan. Akibatnya sejumlah ruas jalan utama di Kota Makassar mengalami kemacetan yang cukup parah.
Isu utama yang memicu kemarahan adalah rencana kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota DPR yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah inflasi yang terus meningkat dan daya beli masyarakat yang menurun, keputusan untuk menaikkan tunjangan legislator dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap penderitaan rakyat.
Federasi Rakyat Demokrasi Makassar, sebagai salah satu organisasi penggerak demonstrasi, telah lama menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan yang dianggap elitis. Mereka menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran negara dan pertanggungjawaban yang lebih baik dari para wakil rakyat. Mahasiswa dari berbagai universitas di Makassar juga bergabung menyuarakan aspirasi generasi muda yang menginginkan perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan.
Dinamika Politik Lokal Makassar
DPRD Makassar sebagai lembaga legislatif daerah telah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Legislator DPRD Kota Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso mengingatkan, jabatan Ketua RT/RW jangan disalahgunakan. Anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mewanti-wanti agar Ketua RT/RW tak melegalkan praktik pungutan liar (pungli). Pernyataan ini menunjukkan adanya keprihatinan dari sebagian anggota dewan terhadap praktik-praktik yang tidak sehat di tingkat grassroot.
Hubungan antara DPRD Makassar dengan masyarakat telah mengalami degradasi dalam beberapa periode terakhir. Banyak kebijakan yang dihasilkan dianggap tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Proses legislasi yang cenderung elitis dan kurangnya keterbukaan informasi membuat jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya semakin menganga.
Tragedi pembakaran gedung DPRD ini menjadi puncak dari frustrasi yang telah lama terpendam. Masyarakat merasa bahwa saluran aspirasi yang normal sudah tidak lagi efektif, sehingga mereka memilih cara-cara yang lebih ekstrem untuk menyampaikan pesan mereka. Meskipun cara ini tidak dapat dibenarkan, namun hal ini mencerminkan tingkat ketidakpuasan yang sangat tinggi terhadap kinerja lembaga legislatif daerah.
Respons Pemerintah dan Aparat Keamanan
Langkah-Langkah Darurat Pasca Insiden
Pemerintah Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan merespons dengan cepat tragedi yang menimpa gedung DPRD Makassar. Dua gedung wakil rakyat, di ibu kota provinsi Sulawesi Selatan ini, tinggal puing-puing. Gedung DPRD provinsi dan DPRD kotanya, dibakar dan ludes di waktu hampir bersamaan, Sabtu 30 Agustus 2025 dini hari. Kerusakan yang sangat masif ini memerlukan respons komprehensif dari berbagai pihak.
Status siaga darurat diberlakukan di Kota Makassar untuk mencegah eskalasi kerusuhan yang lebih luas. Tim gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP diturunkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di berbagai titik strategis. Pemerintah juga membentuk tim khusus untuk menangani dampak dari peristiwa ini, baik dari segi keamanan, politik, maupun sosial.
Gubernur Sulawesi Selatan segera mengadakan rapat koordinasi darurat dengan seluruh stakeholder terkait. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang memicu demonstrasi dan mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.
Investigasi dan Penegakan Hukum
Polda Sulawesi Selatan telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi peristiwa pembakaran gedung DPRD Makassar. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat pemadam kebakaran dan kepolisian. Tim penyidik bekerja sama dengan berbagai ahli forensik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses hukum.
Meskipun peristiwa ini dipicu oleh demonstrasi yang merupakan hak konstitusional masyarakat, tindakan pembakaran dan perusakan fasilitas publik tetap merupakan perbuatan kriminal yang harus ditindak tegas. Polisi telah mengidentifikasi beberapa tersangka utama yang terlibat langsung dalam aksi pembakaran dan akan segera melakukan penangkapan.
Namun, penegakan hukum juga harus dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif. “Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat adalah reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa dan kebijakan yang tidak adil. Namun, untuk kesekian kalinya polisi justru menanggapinya dengan kekerasan yang tidak proporsional,” ujar Rizky dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8/2025). Kritik ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat.
Dampak Jangka Panjang dan Implikasi Politik
Krisis Legitimasi Lembaga Legislatif Daerah
Pembakaran gedung DPRD Makassar menandai krisis legitimasi yang serius bagi lembaga legislatif daerah. Tindakan ekstrem ini mencerminkan tingkat ketidakpercayaan masyarakat yang sudah mencapai titik nadir terhadap wakil-wakil mereka di parlemen. DPRD Makassar kini harus bekerja keras membangun kembali kepercayaan publik melalui reformasi internal yang menyeluruh.
Krisis ini juga berdampak pada stabilitas politik di tingkat lokal. Dengan hancurnya gedung DPRD, aktivitas legislatif terpaksa dihentikan sementara hingga ditemukan solusi temporer. Hal ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Makassar dalam jangka pendek.
Para anggota DPRD Makassar kini harus melakukan introspeksi mendalam tentang kinerja dan hubungan mereka dengan masyarakat. Tragedi ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan reformasi total dalam cara kerja, transparansi, dan akuntabilitas lembaga legislatif daerah.
Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Peristiwa ini menuntut adanya reformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan daerah di Makassar khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sistem checks and balances antara eksekutif dan legislatif perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Transparansi anggaran menjadi isu krusial yang harus segera ditangani. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik digunakan, termasuk untuk tunjangan dan fasilitas para wakil rakyat. Sistem pelaporan yang lebih terbuka dan mudah diakses publik harus segera diimplementasikan.
Mekanisme partisipasi publik dalam proses legislasi juga perlu diperkuat. DPRD harus lebih aktif melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan melalui forum-forum konsultasi publik, hearing, dan mekanisme feedback yang efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Rekonstruksi dan Masa Depan DPRD Makassar
Rencana Pembangunan Kembali Gedung Legislatif
Dengan hancurnya gedung DPRD Makassar, pemerintah daerah harus segera menyusun rencana rekonstruksi yang komprehensif. Pembangunan gedung baru ini tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga harus mencerminkan semangat reformasi dan keterbukaan yang diinginkan masyarakat. Desain gedung baru seharusnya lebih ramah publik dengan fasilitas yang memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas.
Proses rekonstruksi ini juga harus dilakukan dengan transparansi penuh. Masyarakat berhak mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan, siapa kontraktor yang mengerjakannya, dan bagaimana timeline pengerjaannya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Sementara gedung baru belum selesai dibangun, DPRD Makassar perlu mencari lokasi sementara untuk melanjutkan aktivitas legislatif. Lokasi ini harus mudah diakses publik dan memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung fungsi legislatif yang optimal.
Reformasi Internal dan Peningkatan Kinerja
Tragedi ini harus dijadikan momentum untuk melakukan reformasi internal yang menyeluruh di tubuh DPRD Makassar. Reformasi ini mencakup peningkatan kapasitas anggota dewan, perbaikan sistem kerja, dan penguatan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Program pelatihan dan capacity building untuk anggota dewan harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas legislasi.
Sistem rekrutment dan kaderisasi di partai-partai politik juga perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa calon-calon wakil rakyat yang diusung benar-benar memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan. Masyarakat harus lebih selektif dalam memilih wakil mereka dan tidak hanya berdasarkan kedekatan emosional atau janji-janji kampanye semata.
Mekanisme pengawasan publik terhadap kinerja DPRD juga harus diperkuat. Lembaga-lembaga civil society, media, dan akademisi harus lebih aktif mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap kinerja legislatif. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan akuntabilitas para wakil rakyat.
Pembelajaran untuk Demokrasi Indonesia
Pentingnya Dialog dan Komunikasi Politik
Tragedi DPRD Makassar mengajarkan betapa pentingnya dialog dan komunikasi yang efektif dalam sistem demokrasi. Ketika saluran komunikasi antara wakil rakyat dengan konstituennya tersumbat, frustrasi masyarakat dapat meledak dalam bentuk yang destruktif. Para politisi harus belajar untuk lebih mendengarkan aspirasi rakyat dan merespons dengan kebijakan yang tepat.
Budaya politik yang eksklusif dan elitis harus diubah menjadi lebih inklusif dan partisipatif. Ruang-ruang dialog publik harus diperbanyak dan dipermudah aksesnya sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui cara-cara yang konstruktif. Media massa dan platform digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan komunikasi politik.
Pendidikan politik juga menjadi kunci penting dalam mencegah terulangnya peristiwa serupa. Masyarakat perlu diedukasi tentang mekanisme demokrasi yang benar, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta cara-cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi politik. Program-program literasi politik harus diperkuat di berbagai level pendidikan.
Penguatan Institusi Demokrasi
Institusi-institusi demokrasi di Indonesia perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya krisis legitimasi seperti yang terjadi di Makassar. Sistem checks and balances antar lembaga negara harus berfungsi dengan baik, transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan, dan partisipasi publik dalam proses politik harus difasilitasi dengan baik.
Reformasi sistem pemilu juga perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar berkualitas dan representatif. Sistem yang ada saat ini masih memiliki banyak kelemahan yang memungkinkan terpilihnya kandidat yang tidak kompeten atau tidak berintegritas.
Peran civil society dalam mengawal demokrasi juga harus diperkuat. Organisasi-organisasi masyarakat sipil harus lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat.
Kesimpulan: Momentum Reformasi untuk Demokrasi yang Lebih Baik
Tragedi pembakaran gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus 2025 telah mengguncang sendi-sendi demokrasi lokal di Indonesia. Peristiwa yang menyebabkan enam pejabat dalam kondisi kritis setelah terpaksa melompat dari lantai empat, evakuasi darurat Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin, dan hancurnya simbol lembaga legislatif daerah ini menjadi cermin dari krisis legitimasi yang mendalam antara wakil rakyat dengan konstituennya. Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, khususnya terkait kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit, telah mencapai titik didih dan meledak dalam bentuk aksi destruktif yang tidak terkendali.
Respons cepat dari berbagai pihak dalam menangani korban dan memulihkan keamanan menunjukkan bahwa sistem tanggap darurat masih berfungsi dengan baik. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana tragedi ini dapat dijadikan momentum untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan daerah. Transparansi anggaran, akuntabilitas kinerja, dan partisipasi publik dalam proses legislasi harus menjadi prioritas utama dalam rekonstruksi tidak hanya gedung fisik, tetapi juga sistem politik yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Krisis legitimasi yang dialami DPRD Makassar seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh lembaga legislatif di Indonesia untuk melakukan introspeksi dan reformasi internal. Sistem checks and balances yang lebih kuat, komunikasi politik yang lebih efektif, dan budaya politik yang lebih inklusif harus segera diimplementasikan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Penguatan institusi demokrasi melalui reformasi sistem pemilu, peningkatan kapasitas anggota dewan, dan pemberdayaan civil society menjadi agenda mendesak yang tidak dapat ditunda lagi.
Masyarakat Makassar dan Indonesia pada umumnya diharapkan dapat mengambil hikmah dari tragedi ini untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses demokrasi melalui cara-cara yang konstruktif. Pengawasan publik terhadap kinerja wakil rakyat harus diperkuat, literasi politik harus ditingkatkan, dan dialog-dialog publik harus difasilitasi untuk mencegah akumulasi frustrasi yang dapat berujung pada tindakan destruktif. Mari kita jadikan tragedi DPRD Makassar sebagai titik balik menuju demokrasi yang lebih matang, transparan, dan benar-benar mengabdi kepada kepentingan rakyat. Hanya dengan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa, kita dapat membangun sistem politik yang lebih baik dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
