Liramedia– Isu pembagian wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali muncul, dengan rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Buton menjadi topik yang paling banyak dibicarakan.
Pemekaran ini bukan hanya menjadi tujuan politik, tetapi juga keinginan lama dari masyarakat Buton yang mengharapkan pelayanan publik yang lebih dekat dan pembangunan yang seimbang.
Rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sebenarnya sudah berlangsung lama, bahkan pernah dikenal dengan nama Provinsi Buton Raya.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah setempat dan tokoh masyarakat, terus bertambah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, khususnya wilayah Sultra yang dianggap memiliki cakupan terlalu luas serta distribusi pembangunan di daerah kepulauan yang belum merata.
Lingkup Wilayah dan Keunggulan Potensial
Kandidat DOB Provinsi Kepulauan Buton diperkirakan akan mencakup beberapa kabupaten dan kota yang saat ini berada dalam wilayah Sultra.
Berdasarkan usulan yang telah diajukan, wilayah calon provinsi ini akan terdiri dari Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, serta Kabupaten Wakatobi.
Dengan wilayah yang mencakup ini, Provinsi Kepulauan Buton yang akan menjadikan Kota Baubau sebagai pusat pemerintahan memiliki peluang ekonomi yang sangat menjanjikan.
Salah satu keunggulan utama adalah kelimpahan sumber daya alam, khususnya aspal alami di Kabupaten Buton yang terkenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia.
Selain itu, potensi perikanan dan kelautan di daerah pesisir serta industri pariwisata di Wakatobi yang telah dikenal secara internasional, akan menjadi penggerak utama perekonomian provinsi ini.
Riwayat yang Panjang dan Perjuangan Politik
Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton bukanlah isu yang tiba-tiba. Secara historis, wilayah ini memiliki dasar hukum yang kuat sebagai bekas Kesultanan Buton yang memiliki sejarah panjang dan peradaban yang berkembang.
Bahkan, Sultan Buton yang ke-40 telah memberikan pernyataan dukungan terhadap pembentukan provinsi tersebut.
Perjuangan politik dalam mewujudkan Kepton juga telah dilakukan sejak lama. Tim percepatan pemekaran telah dibentuk serta persyaratan administratif dan dasar hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah dipersiapkan.
Dukungan dari Gubernur Sultra serta anggota Komisi II DPR RI menjadi tanda positif bahwa aspirasi ini tetap diperjuangkan, meskipun saat ini masih menghadapi pembatasan terkait moratorium DOB dari pemerintah pusat.
Dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih efisien, pembangunan infrastruktur dapat lebih fokus, serta kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan akan meningkat secara signifikan.
