Pengakuan Kedaulatan Palestina Meningkat di Panggung Internasional
Pengakuan terhadap kedaulatan Palestina semakin meluas di tingkat global. Hingga pertengahan tahun 2025, setidaknya 147 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah secara resmi mengakui status Palestina sebagai negara merdeka. Menurut informasi terbaru, Prancis diperkirakan akan menjadi negara ke-148 yang bergabung dalam daftar pengakuan ini. Rencana ini diungkapkan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang menyatakan niat untuk melakukan pengakuan resmi dalam Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada bulan September mendatang.
Tanggapan Israel Terhadap Pengakuan
Namun, langkah ini tidak mendapatkan sambutan positif dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Ia menyebut pengakuan tersebut sebagai ‘hadiah untuk teror’, dan menekankan bahwa kondisi Palestina saat ini justru akan menjadi ancaman bagi keberadaan Israel. Menurut Netanyahu, pengakuan tersebut tidak akan menciptakan kedamaian, melainkan justru memperburuk situasi.
Dukungan Global Terhadap Palestina
Sejak deklarasi kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988, banyak negara di Asia, Afrika, dan Timur Tengah telah mengakui kedaulatan Palestina. Di Eropa, pengakuan terbaru muncul dari negara-negara seperti Irlandia, Spanyol, dan Norwegia pada bulan Mei 2024. Selanjutnya, Slovenia, Barbados, Jamaika, serta beberapa negara Karibia juga mengikuti langkah yang sama.
Selain itu, negara-negara seperti Cina, Rusia, India, Indonesia, Afrika Selatan, dan Brasil telah lama mendukung status kenegaraan Palestina. Sebaliknya, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia, dan Korea Selatan masih enggan memberikan pengakuan resmi, dengan alasan menunggu proses negosiasi langsung antara Israel dan Palestina.
Sikap Australia Terkait Pengakuan Palestina
Hingga saat ini, Australia belum memberikan pengakuan formal terhadap Palestina. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara yang memungkinkan Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa aspirasi rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri adalah bagian dari konsensus bipartisan di negaranya. Namun, ia belum mengungkapkan niat untuk memberikan pengakuan resmi dalam waktu dekat.
Dalam sebuah pernyataan, Albanese menekankan pentingnya masa depan di mana rakyat Israel dan Palestina dapat hidup dalam kedamaian dan keamanan, di dalam perbatasan yang diakui secara internasional. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, juga sempat menyatakan pada tahun 2024 bahwa Australia mungkin mempertimbangkan pengakuan terhadap Palestina, asalkan hal itu menjadi bagian dari proses perdamaian yang lebih besar.
Perubahan Sikap Diplomatis Australia
Australia menunjukkan perubahan dalam sikap diplomatisnya dalam beberapa forum internasional. Pada bulan November 2024, untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade, Australia mendukung rancangan resolusi PBB yang menegaskan kedaulatan permanen rakyat Palestina atas sumber daya alam di wilayah pendudukan. Ini menunjukkan bahwa Australia mulai mengakui pentingnya isu Palestina dalam konteks global.
Daftar Negara yang Mengakui Palestina
Berikut adalah daftar terbaru negara yang telah mengakui Palestina sebagai negara:
- Meksiko (5 Februari 2025)
- Armenia (21 Juni 2024)
- Slovenia (4 Juni 2024)
- Spanyol (28 Mei 2024)
- Norwegia (28 Mei 2024)
- Irlandia (28 Mei 2024)
- Kepulauan Bahama (7 Mei 2024)
- Trinidad dan Tobago (2 Mei 2024)
- Jamaika (22 April 2024)
- Barbados (19 April 2024)
Wilayah Palestina dan Situasi Terkini
Secara geografis, negara Palestina mencakup wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serta Jalur Gaza. Namun, wilayah-wilayah ini belum sepenuhnya bebas dari pendudukan atau kontrol pihak lain, dengan Israel masih menguasai sebagian besar wilayah Tepi Barat dan memblokade Jalur Gaza. Yerusalem tetap menjadi titik konflik utama antara kedua belah pihak.
PBB dijadwalkan mengadakan konferensi internasional mengenai Palestina dan implementasi solusi dua negara di New York pada akhir Juli 2025. Namun, Amerika Serikat memilih untuk tidak hadir dalam forum tersebut, menunjukkan ketegangan yang masih ada dalam upaya penyelesaian konflik ini.
