Liramedia, JAKARTA – Perbankannegara telah menyalurkan pinjaman hingga 7,2 miliar dolar AS kepada perusahaan batu bara selama periode 2021-2024. Sektorbatu barayang masih dianggap menguntungkan, sehingga institusi keuangan terus menyalurkan dana ke sektor tersebut.
Laporan terbaru dari Koalisi BersihkanBankmu berjudul “Mendanai Krisis Iklim: Bagaimana Perbankan di Indonesia Mendukung Pembiayaan Batu Bara” menunjukkan, dari total pembiayaan sebesar 7,2 miliar dolar AS, lima bank nasional besar menjadi pemberi pinjaman kepada sektor batu bara yang mencapai 5,6 miliar dolar AS.
Nabilla Gunawan, peneliti Koalisi BersihkanBankmu, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mendorong peralihan energi terlihat tidak konsisten, mengingat data pembiayaan proyek batu bara di dalam negeri.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)OJK) telah mengklasifikasikan pertambangan batu bara dan PLTU yang tidak menggunakan teknologi pengurangan emisi (unabated coal) sebagai kegiatan yang merusak lingkungan dan iklim. Namun di sisi lain, pemerintah tetap mendorong peningkatan kapasitas PLTU hingga 6,3 gigawatt (GW) selama periode 2025-2034.
“Ketidakselarasan kebijakan ini menyebabkan kelima bank besar tersebut belum memiliki aturan yang jelas untuk melarang pendanaan terhadap sektor-sektor tersebut. Akibatnya, mereka tetap secara aktif mendukung investasi dalam proyek-proyek yang mengancam keberlanjutan lingkungan,” katanya dalam pernyataan tertulis, Jumat (1/8/2025).
Koalisi BersihkanBankmu menyatakan bahwa pendanaan sektor batu bara memiliki risiko terhadap perkembangan bisnis perbankan di masa depan. Bank yang terkait dengan proyek batu bara yang memiliki reputasi buruk—terutama dalam hal iklim dan lingkungan—berisiko kehilangan kepercayaan dari investor dan mitra bisnis.
Selain itu, permintaan batu bara di tingkat global terus menurun. Bahkan, ekspor batu bara Indonesia mencatat angka terendah dalam kuartal pertama tahun 2025 ini karena penurunan permintaan dari Tiongkok dan India yang mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap bahan bakar batu bara.
Bank Dunia juga memprediksi harga batu bara akan terus menurun hingga tahun 2026. Di sisi lain, proyek pengolahan batu bara yang digaungkan pemerintah belum memberikan hasil yang signifikan karena kelayakan ekonomi yang masih lemah, meskipun telah ditetapkan sebagai sektor prioritas dalam program Danantara dan didukung oleh insentif keuangan.
Nabilla menegaskan, perbankan Indonesia seharusnya menerapkan kebijakan coal exclusion agar tidak memberikan dana untuk proyek batu bara baru maupun perluasan, termasuk pembangkit listrik sendiri, sebagai upaya mengurangi risiko keuangan yang berkaitan dengan iklim.
“Selain itu, diperlukan tujuan penurunan paparan portofolio terhadap batu bara secara bertahap dan sejalan dengan jalur ilmiah menuju dekarbonisasi,” kata Nabilla.
Mengingat besarnya dana yang dialokasikan bank Himbara di sektor batu bara, penting bagi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai super holding untuk melakukan penilaian kelayakan yang menggabungkan standar ESG dalam proyek-proyek yang akan didanai, mengingat masih ada proyek fosil yang tercantum dalam rencana investasinya.
Selain itu, Danantara ikut serta dalam Forum Kekayaan Negara Asing Internasional (IFSWF) yang menerapkan Prinsip Santiago.
“Seiring bergabungnya IFSWF dan adanya dana kelolaan yang besar, seharusnya terdapat taksonomi yang berkelanjutan serta tekanan yang tepat kepada BUMN dalam berinvestasi dan mendanai energi terbarukan,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.
