Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Gelar Aksi HOSTUM di DPR, Tuntut Hapus Outsourcing dan Kenaikan Upah
Demo 28 Agustus 2025: Ribuan Buruh Gelar Aksi HOSTUM di DPR: Demo 28 Agustus 2025 libatkan puluhan ribu buruh di 38 provinsi… Aksi HOSTUM di DPR RI dan Istana dengan 6 tuntutan krusial untuk pekerja Indonesia!
Demo 28 Agustus 2025 menghadirkan gelombang aksi nasional terbesar kaum buruh Indonesia dengan melibatkan puluhan ribu peserta di 38 provinsi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menggelar aksi bertema “HOSTUM” (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) di depan Gedung DPR/MPR RI Senayan dan Istana Negara Jakarta, menyuarakan enam tuntutan krusial untuk kesejahteraan pekerja Indonesia.
Aksi HOSTUM: Momentum Perjuangan Buruh Indonesia
Demo 28 Agustus 2025 menandai babak baru perjuangan kaum buruh Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak fundamental sebagai pekerja. Aksi nasional bertajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) ini dikoordinasikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh, menunjukkan solidaritas luar biasa dari seluruh elemen pekerja tanah air.
Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh Said Iqbal mengonfirmasi bahwa aksi ini merupakan respons atas kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan kepentingan pekerja. “Kami tidak bisa diam melihat kondisi buruh Indonesia yang semakin terpuruk dengan sistem outsourcing dan upah yang tidak layak,” tegas Said Iqbal dalam konferensi pers jelang aksi.
Sekitar 10.000 buruh dari wilayah Karawang, Bekasi, dan sekitarnya diperkirakan akan bergabung dalam aksi di Jakarta, sementara ribuan lainnya akan menggelar aksi serupa di kantor-kantor pemerintahan daerah. Koordinasi yang rapi dan partisipasi masif ini menunjukkan betapa mendesaknya isu ketenagakerjaan bagi pekerja Indonesia.
Momentum yang dipilih pada 28 Agustus juga memiliki makna simbolis, mengingat tanggal tersebut berdekatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Para buruh ingin menegaskan bahwa kemerdekaan sejati harus mencakup keadilan ekonomi dan perlindungan hak-hak pekerja.
Enam Tuntutan Krusial Buruh Indonesia
Demo 28 Agustus 2025 membawa enam agenda penting yang menjadi tuntutan utama kaum buruh kepada pemerintah dan DPR RI. Tuntutan pertama adalah penolakan tegas terhadap sistem outsourcing (alih daya) yang dianggap sangat merugikan pekerja, karena tidak memberikan kepastian kerja dan perlindungan hukum yang memadai.
Sistem outsourcing telah menjadi momok bagi jutaan pekerja Indonesia selama bertahun-tahun. Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari kewajiban memberikan tunjangan, jaminan sosial, dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima pekerja. Dampaknya, pekerja outsourcing seringkali hidup dalam ketidakpastian dan tidak mendapat perlindungan yang layak.
Tuntutan kedua adalah kenaikan upah sebesar 10,5 persen yang disesuaikan dengan kondisi inflasi dan kebutuhan hidup layak. Para buruh menilai kebijakan upah minimum saat ini tidak mencerminkan realitas biaya hidup yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.
Selain itu, buruh juga menuntut revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai tidak pro-pekerja, pembentukan jaminan sosial yang lebih komprehensif, reforma agraria untuk petani, dan penguatan posisi tawar buruh dalam hubungan industrial. Keenam tuntutan ini merepresentasikan aspirasi mendasar untuk keadilan ekonomi dan sosial.
Strategi dan Lokasi Aksi Nasional
Demo 28 Agustus 2025 didesain sebagai aksi nasional yang terkoordinasi dengan baik, melibatkan seluruh provinsi di Indonesia untuk menunjukkan kekuatan dan solidaritas kaum buruh. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara dan Gedung DPR RI, dengan massa mulai berkumpul sekitar pukul 09.00 WIB.
Pemilihan lokasi Gedung DPR RI dan Istana Negara bukan tanpa alasan strategis. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk merevisi undang-undang ketenagakerjaan, sementara Istana Negara sebagai pusat eksekutif dapat memberikan respons kebijakan langsung terhadap tuntutan buruh.
Untuk aksi di luar Jakarta, titik kumpul akan difokuskan di kantor Gubernur, Bupati, Walikota, serta kantor DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Strategi ini bertujuan memberikan tekanan politik yang merata di seluruh tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah.
Koordinasi antardaerah telah dipersiapkan matang oleh KSPI dan Partai Buruh melalui jaringan serikat pekerja di seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki koordinator lokal yang bertanggung jawab memastikan aksi berjalan tertib dan aspirasi tersampaikan dengan efektif.
Perbedaan dengan Demo 25 Agustus
Demo 28 Agustus 2025 secara tegas dibedakan dari isu demonstrasi 25 Agustus yang sempat ramai di media sosial. Partai Buruh dan serikat pekerja menegaskan tidak akan ikut serta dalam demo 25 Agustus karena tidak ada kejelasan siapa penanggung jawab aksi tersebut.
Demo 25 Agustus yang beredar di media sosial mengatasnamakan “Revolusi Rakyat Indonesia” dengan tuntutan pengusutan korupsi keluarga mantan presiden dan pemakzulan Wakil Presiden, memiliki agenda politik yang berbeda dengan fokus ketenagakerjaan yang diusung buruh pada 28 Agustus.
Said Iqbal menekankan bahwa aksi 28 Agustus memiliki landasan organisasi yang jelas, penanggung jawab yang bertanggung jawab, dan agenda yang spesifik terkait kesejahteraan pekerja. “Kami tidak ingin tercampur dengan agenda politik lain yang dapat mengaburkan tuntutan murni kaum buruh,” tegasnya.
Pembedaan yang jelas ini juga dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas gerakan buruh dan memastikan fokus pada isu-isu ketenagakerjaan tidak terdistraksi oleh dinamika politik praktis. Buruh Indonesia memiliki agenda perjuangan yang konsisten dan tidak tergantung pada situasi politik sesaat.
Respons Pemerintah dan Antisipasi Keamanan
Menjelang Demo 28 Agustus 2025, pemerintah melalui berbagai instansi terkait telah mempersiapkan antisipasi untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Polda Metro Jaya mengkoordinasikan pengamanan dengan melibatkan ribuan personel untuk memastikan aksi berjalan damai dan tertib.
Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan tim khusus untuk menerima dan merespons tuntutan buruh secara konstruktif. Menteri Ketenagakerjaan dalam pernyataan resminya mengakui pentingnya dialog dengan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
DPR RI juga telah mempersiapkan mekanisme penerimaan aspirasi melalui Komisi IX yang menangani ketenagakerjaan. Ketua Komisi IX menegaskan kesiapan untuk menampung dan membahas tuntutan buruh dalam rapat kerja mendatang dengan pemerintah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk memahami dan memberikan ruang bagi penyampaian aspirasi buruh. Antisipasi kemacetan lalu lintas juga telah disiapkan dengan pengalihan rute alternatif di sekitar lokasi aksi.
Dinamika Politik Ketenagakerjaan Indonesia
Demo 28 Agustus 2025 mencerminkan dinamika kompleks dalam politik ketenagakerjaan Indonesia yang telah berlangsung bertahun-tahun. Sejak era reformasi, kaum buruh telah menjadi kekuatan politik yang signifikan dalam mendorong perubahan kebijakan ketenagakerjaan.
Isu outsourcing telah menjadi perdebatan panjang antara kalangan pekerja dan pengusaha. Di satu sisi, pengusaha berargumen bahwa sistem ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga kerja. Di sisi lain, buruh menilai praktik ini sebagai bentuk eksploitasi modern yang merampas hak-hak pekerja.
Tuntutan kenaikan upah juga mencerminkan ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan pekerja. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, banyak pekerja yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup layak dengan upah yang diterima.
Perjalanan panjang perjuangan buruh Indonesia menunjukkan konsistensi dalam memperjuangkan keadilan ekonomi. Dari era Orde Baru hingga era reformasi, kaum buruh terus menjadi agent of change dalam mendorong demokratisasi hubungan industrial.
Implikasi Ekonomi dan Sosial
Tuntutan yang dibawa dalam Demo 28 Agustus 2025 memiliki implikasi luas terhadap perekonomian dan struktur sosial Indonesia. Penghapusan sistem outsourcing, jika terealisasi, akan mengubah lanskap hubungan industrial secara fundamental.
Dari perspektif ekonomi makro, kenaikan upah yang dituntut buruh dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik. Namun, pengusaha khawatir hal ini akan meningkatkan cost of production dan mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar global.
Dampak sosial dari tuntutan buruh juga sangat signifikan. Jaminan kerja yang lebih baik dan upah yang layak dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup jutaan pekerja Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan.
Reforma agraria yang juga menjadi bagian tuntutan menunjukkan pemahaman holistik buruh terhadap permasalahan struktural Indonesia. Akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang adil menjadi prasyarat untuk menciptakan keadilan ekonomi yang berkelanjutan.
Momentum Perubahan Kebijakan Ketenagakerjaan
Demo 28 Agustus 2025 merepresentasikan momentum penting dalam sejarah pergerakan buruh Indonesia, menggabungkan kekuatan organisasi yang solid dengan tuntutan yang konkret dan terukur. Aksi nasional yang melibatkan puluhan ribu buruh di 38 provinsi ini menunjukkan tingkat solidaritas dan kesadaran politik yang tinggi di kalangan pekerja Indonesia.
Enam tuntutan utama yang diusung dalam aksi HOSTUM – penghapusan outsourcing, kenaikan upah 10,5 persen, revisi UU Ketenagakerjaan, jaminan sosial komprehensif, reforma agraria, dan penguatan posisi tawar buruh – mencerminkan agenda reformasi struktural yang komprehensif. Tuntutan ini tidak sekadar reactive terhadap kondisi saat ini, tetapi juga proactive dalam membayangkan masa depan ketenagakerjaan Indonesia yang lebih adil.
Strategi aksi yang terkoordinasi antara pusat dan daerah, dengan fokus pada lembaga-lembaga kunci seperti DPR RI dan Istana Negara, menunjukkan kematangan politik gerakan buruh dalam memahami mekanisme perubahan kebijakan. Pembedaan yang jelas dengan agenda politik lain juga memperlihatkan integritas dan fokus gerakan pada isu-isu substansial ketenagakerjaan.
Respons pemerintah yang kooperatif dan persiapan dialog konstruktif memberikan harapan bahwa tuntutan buruh dapat dibahas secara serius dalam forum-forum resmi. Namun, realisasi perubahan kebijakan membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak dan kesediaan untuk mencari solusi win-win yang mengakomodasi kepentingan pekerja tanpa mengorbankan keberlanjutan ekonomi.
Ambil action sekarang juga! Pantau terus perkembangan aksi Demo 28 Agustus 2025 melalui media sosial resmi KSPI dan Partai Buruh untuk mendapat informasi real-time. Jika Anda seorang pekerja, gunakan momentum ini untuk bergabung dengan serikat pekerja di tempat kerja Anda dan perjuangkan hak-hak yang layak. Bagi masyarakat umum, dukung perjuangan buruh Indonesia dengan memberikan pemahaman dan solidaritas, karena kesejahteraan pekerja adalah fondasi kemakmuran bangsa. Share artikel ini untuk menyebarkan informasi akurat tentang tuntutan buruh dan dorong dialog konstruktif antara semua stakeholder. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil bagi seluruh rakyat pekerja!
