Hamas menyangkal pernyataan dari utusan khusus presiden AS Donald Trump terhadap wilayah Timur Tengah, yaitu Steve Witkoff, yang menyebut bahwa Hamas siap untuk dide-militarisasi. Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berjumpa dengan anggota keluarga tahanan Hamas di Israel.
Dikutip dari
Al Jazeera
Hamas menyatakan memiliki hak nasional dan hukum dalam menangkal penjajahan Israel atas wilayah Palestina.
“Pemberontakan serta senjata yang digunakan merupakan hak bangsa dan sesuai dengan hukum selama masa pendudukan [Israel] belum berakhir,” demikian pernyataan Hamas, seperti dilaporkan pada hari Minggu (3/8).
Hamas menganggap bahwa hak-hak ini tak bisa terpisah hingga seluruh hak nasional mereka kembali diberikan.
“Khususnya dalam hal penciptaan negara Palestina yang benar-benar mandiri dan bebas dengan Yerusalem sebagai ibukotanya,” kata Hamas.
Witkoff berjumpa dengan keluarga penduduk Israel yang menjadi tahanan Hamas di Tel Aviv pada hari Sabtu (2/8) menurut waktu setempat, satu hari setelah dia berkunjung ke tempat pembagian bantuan yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF) di Jalur Gaza.
Kunjungan Witkoff dikecam Hamas. Mereka menilai itu sebagai pertunjukan sandiwara yang bertujuan menyesatkan publik tentang situasi di daerah kantong tersebut. Sebab blokade Israel telah memicu krisis kelaparan dan memicu kecaman global.
PBB juga mengungkapkan bahwa lebih dari 1.300 penduduk Palestina meninggal dunia ketika mencoba memperoleh bahan makanan di tempat-tempat yang dikelola oleh GHF sejak organisasi ini mulai bekerja di kawasan Palestina yang diserang pada bulan Mei.
Hamas Tanggapi soal Demiliterisasi: Palestina Merdeka
Pernyataan Tegas Hamas Menolak Demiliterisasi
Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Sabtu (2 Agustus 2025) menyampaikan pernyataan tegas bahwa mereka tidak akan meletakkan senjata sampai terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh. Pernyataan ini merupakan respons terhadap berbagai tuntutan dari negara-negara Arab dan Barat yang mendesak Hamas untuk melakukan demiliterisasi.
Dalam pernyataan resminya, Hamas menegaskan bahwa perlawanan bersenjata akan terus berlanjut kecuali melalui pemulihan penuh hak-hak nasional rakyat Palestina. Kelompok ini menolak keras setiap upaya untuk melucuti senjata mereka tanpa adanya solusi politik yang menyeluruh.
Landasan Hukum Perlawanan Bersenjata
Hamas berargumen bahwa kelompok perlawanan mereka memiliki hak yang sah untuk mengangkat senjata melawan penjajah sesuai dengan hukum dan konvensi internasional. Mereka menekankan bahwa hak ini tidak dapat dicabut kecuali Palestina mendapatkan:
- Kemerdekaan penuh sebagai negara berdaulat
- Yerusalem sebagai ibu kota negara Palestina
- Pengakuan internasional atas kedaulatan Palestina
- Pemulihan wilayah yang telah diduduki Israel
Kritik Terhadap Diplomasi Internasional
Dalam pernyataannya, Hamas mengkritik keras upaya diplomasi yang mereka sebut sebagai “sandiwara politik” oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Kelompok ini berpendapat bahwa demiliterisasi hanyalah strategi untuk melucuti hak rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Hamas secara terbuka menolak tekanan dari pihak mana pun yang mencoba mengakhiri konflik dengan cara menghapus perlawanan bersenjata. Mereka menyatakan bahwa “setiap seruan untuk demiliterisasi” tanpa penyelesaian politik yang adil adalah upaya untuk melanggengkan status quo pendudukan.
Konteks Historis dan Politik
Pernyataan Hamas ini muncul di tengah berbagai perkembangan politik internasional, termasuk:
Tekanan Negara Arab
Beberapa negara Arab telah memberikan tekanan kepada Hamas untuk melucuti senjata sebagai bagian dari upaya normalisasi hubungan regional. Namun Hamas memandang hal ini sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.
Tuntutan Israel untuk Demiliterisasi Gaza
Israel telah berulang kali menuntut demiliterisasi Jalur Gaza sebagai syarat dalam berbagai perundingan gencatan senjata. Hamas menolak tuntutan ini dengan tegas, menganggapnya sebagai upaya untuk melemahkan kapasitas perlawanan Palestina.
Dukungan Internasional untuk Palestina
Di sisi lain, momentum internasional untuk pengakuan negara Palestina terus menguat. Saat ini, 147 negara telah memberikan pengakuan kepada Palestina, dan Prancis berencana mengusulkan pengakuan kedaulatan Palestina di PBB pada September 2025.
Posisi Hamas dalam Perjuangan Palestina
Hamas memposisikan diri sebagai garda terdepan perlawanan Palestina yang tidak akan berkompromi dengan prinsip-prinsip dasar perjuangan kemerdekaan. Kelompok ini menekankan bahwa:
- Perlawanan adalah hak yang sah menurut hukum internasional
- Kemerdekaan Palestina adalah tujuan final yang tidak dapat ditawar
- Demiliterisasi tanpa keadilan adalah bentuk kapitulasi
- Solidaritas umat diperlukan untuk mendukung perjuangan ini
Tantangan dan Konsekuensi
Sikap keras Hamas terhadap demiliterisasi menimbulkan berbagai tantangan:
Diplomatik
- Mempersulit proses perundingan damai
- Meningkatkan tekanan dari komunitas internasional
- Menguji solidaritas negara-negara Arab dan Muslim
Militer
- Berpotensi memicu eskalasi konflik
- Meningkatkan risiko operasi militer Israel
- Mempertahankan status quo ketegangan regional
Kemanusiaan
- Dampak pada warga sipil Gaza
- Kelanjutan krisis kemanusiaan
- Keterbatasan akses bantuan internasional
Perspektif Masa Depan
Pernyataan Hamas ini mencerminkan kebuntuan dalam proses perdamaian Timur Tengah. Kelompok ini tetap berpegang pada prinsip bahwa “tidak ada perdamaian tanpa keadilan” dan “tidak ada keadilan tanpa kemerdekaan Palestina”.
Para pengamat internasional memandang bahwa solusi konflik Israel-Palestina memerlukan pendekatan komprehensif yang mengakomodasi:
- Aspirasi kemerdekaan Palestina
- Keamanan Israel
- Stabilitas regional
- Keadilan bagi semua pihak
Reaksi Regional dan Internasional
Pernyataan Hamas mendapat beragam reaksi:
Dukungan:
- Berbagai kelompok perlawanan Palestina
- Organisasi solidaritas internasional
- Sebagian masyarakat Muslim dunia
Kritik:
- Pemerintah Israel
- Amerika Serikat dan sekutunya
- Beberapa negara Arab yang menginginkan stabilitas
Sikap tegas Hamas menolak demiliterisasi hingga Palestina merdeka menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian di Timur Tengah masih panjang dan berliku. Kelompok ini tetap berkomitmen pada perjuangan bersenjata sebagai alat untuk mencapai tujuan politik mereka.
Resolusi konflik yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang mengakui hak-hak fundamental kedua belah pihak, termasuk hak rakyat Palestina atas kemerdekaan dan hak Israel atas keamanan. Tanpa solusi politik yang adil dan komprehensif, siklus kekerasan dan ketegangan di wilayah tersebut kemungkinan akan terus berlanjut.
Dunia internasional dihadapkan pada tantangan untuk menemukan formula yang dapat mengakomodasi aspirasi semua pihak sambil mengakhiri penderitaan kemanusiaan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
