LIRAMEDIA – Polemik seputar dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas setelah Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang dipimpin oleh Roy Suryo melayangkan somasi terbuka kepada Presiden RI ke-7 itu.
Somasi ini disampaikan secara resmi pada Senin, 4 Agustus 2025, oleh Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis di Kantor SAY & PARTNERS, Jakarta Selatan.
Langkah ini merupakan respons atas pernyataan Jokowi yang menyebut adanya “orang besar” di balik isu ijazah palsu yang ditudingkan kepada dirinya.
Dalam konferensi pers yang disiarkan Kompas TV, kuasa hukum Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, menilai bahwa tudingan Jokowi telah merugikan kliennya secara moral dan hukum.
PIHAK TPUA menyatakan bahwa mereka bekerja secara mandiri dan bukan dimanipulasi oleh kepentingan tokoh penting atau kelompok politik tertentu, seperti yang diindikasikan oleh Presiden Jokowi.
“Pernyataan Presiden justru menyudutkan perjuangan intelektual dan aktivis. Jika tidak ada pencabutan dan permintaan maaf secara terbuka, kami akan menempuh langkah hukum, baik pidana maupun perdata,” tegas Mulyadi, salah satu anggota tim kuasa hukum.
TPUA meminta Jokowi mencabut pernyataannya tentang adanya dalang besar di balik isu ini, serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di hadapan publik.
Persiapan Buku dan Bukti Baru
Roy Suryo menyatakan sedang menyiapkan penerbitan sebuah buku dengan jumlah halaman sebanyak 500 lembar bertajuk “Ijazah Palsu Jokowi” yang direncanakan diluncurkan pada tanggal 17 Agustus tahun 2025.
Keesokan harinya, sebuah pernyataan umum akan diselenggarakan di Yogyakarta.
Dia menyatakan memiliki bukti kuat berupa lima berkas surat keterangan resmi dari lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1985, yang akan dijadikan dasar perbandingan dalam persidangan.
“Hingga saat ini, tidak ditemukan bukti visual yang membuktikan bahwa Presiden Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya secara langsung. Hanya terdapat map yang sedikit melengkung, bukan dokumen resmi,” kata Roy.
Perhatian terhadap Aparatur Peradilan dan Penghukuman
Ahmad Khozinudin turut mengkritik penangguhan penyelidikan terhadap perkara dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bulan Mei tahun 2025.
Dia mengharapkan agar pihaknya diberi kesempatan untuk melakukan penelitian terhadap dokumen asli yang menjadi subjek persidangan sehingga perbandingan dapat dilakukan dengan metode ilmiah.
“Kami hanya meminta akses ke objek yang sama. Jika ternyata klien kami menyebutnya serupa, maka masalah berakhir. Namun jika tidak, dugaan penipuan akan semakin kuat,” ujar Khozinudin.
Dia juga mengecam istilah yang dia sebut sebagai “pengkriminalan para aktivis,” sambil meragukan mengapa eksekusi terhadap tahanan Silfester Matutina belum dilaksanakan, padahal sudah dihukum selama satu tahun enam bulan penjara.
Roy Suryo: Tak Ada Figur Penting Di Belakang Kita
Merespons tuduhan tentang ada tokoh penting yang mendalangi kegiatan mereka, Roy Suryo dengan tegas menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama Dokter Tifauzia Tyassuma serta pakar forensik digital Rismon Sianipar bekerja secara independen.
“Tidak ada orang penting sama sekali. Ini sepenuhnya didasarkan pada sains. Jika ada yang mengklaim lain, silakan cek rekening saya,” tantang Roy dalam wawancara di Kompas TV, Rabu (30/7/2025).
Roy juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah meminta para pelapor, yaitu Ali Mochtar Ngabalin dan Silfester Matutina, untuk bersumpah terkait tuduhan itu, tetapi tidak satupun dari mereka memberikan respons.
Joko Widodo: Terdapat Rencana Politik yang Signifikan
Presiden Jokowi: Ada Tujuan Politik Yang Penting
Jokowi Mengungkap Adanya Strategi Politik Utama
Pemimpin Negara Ini Menyebutkan Adanya Rencana Kebijakan Besar
Kepala Negara Membicarakan Agenda Politik Skala Besar
Jokowi Sebut Ada Perencanaan Politik Berkelas
Tokoh Nasional Merujuk Pada Visi Politik Luas
Bapak Presiden Mengatakan Tersedia Rancangan Politik Hebat
Sosok Jokowi Memperkenalkan Program Politik Berkualitas Tinggi
Perdana Menteri Ini Melihat Adanya Target Politik Besar
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa isu sertifikat pendidikan palsu yang menimpanya dan wacana pemakzulan terhadap anaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, merupakan bagian dari rencana politik yang lebih luas.
“Perasaanku menyampaikan bahwa terdapat rencana besar politik di balik tuduhan sertifikat palsu maupun pemecatan. Maksudnya, memang ada pihak penting yang mendukung. Semua telah mengetahui,” ujar Jokowi ketika dikunjungi di Solo, Jumat (25/7/2025).
Isu ini juga membawa partai Demokrat ke dalam perdebatan, karena salah satu kelompok pendukung Jokowi mengklaim bahwa “Partai Biru” terlibat di balik munculnya isu tersebut.
Merespons pernyataan tersebut, Ketua Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar dan termasuk dalam upaya merusak reputasi.
“Kata ‘Partai Biru’ yang ditujukan pada Partai Demokrat merupakan usaha yang bersifat menggoda dan membingungkan,” ujar Herzaky.
Dia menyebutkan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Republik Indonesia yang keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan keluarga Joko Widodo terjalin dengan baik serta penuh rasa hormat satu sama lain.
Presiden Joko Widodo telah menyangkal bahwa Susilo Bambang Yudhoyono adalah tokoh penting di balik isu ijazah palsu serta pemakzulan.
Masalah ini timbul ketika dia mengatakan bahwa terdapat pihak penting di balik isu-isu yang menyalahkannya.
Dulu sempat ramai dibicarakan mengenai seseorang dengan jaket biru yang diduga sebagai otak dari isu-isu tersebut.
Jokowi juga memastikan bahwa ia tidak pernah mengatakan hal tersebut.
“Tidak ada. Saya tidak pernah membicarakan soal warna,” katanya ketika dikunjungi di rumahnya, Jumat (31/7/2025).
Dia juga meminta agar tidak ada yang merasa dianggap bersalah setelah pernyataan terkait tokoh penting ini.
“Bukan berarti tidak tahu. Saya menyampaikan bahwa ada pihak penting yang mendukung. Namun kembali lagi, jangan sampai ada yang merasa dituduh,” katanya.
Ia menganggap SBY sebagai seorang patriot yang hebat.
Dia yakin bahwa SBY bukanlah tokoh hebat yang dimaksudkan.
“Apalagi bapak SBY bukanlah seorang negarawan yang buruk. Saya tidak pernah menyampaikan hal tersebut (mengenai partai politik),” ujarnya.
(*)
