Wahyudin Moridu Minta Maaf Usai Video “Rampok Uang Negara” Viral, PDIP Bahas Nasib Politik
Wahyudin Moridu Viral Ngaku Rampok Uang Negara Bersama Selingkuhan, Kini Minta Maaf, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, akhirnya menyampaikan permohonan maaf setelah video kontroversialnya viral di media sosial sejak Kamis (19/9/2025). Video tersebut memperlihatkan politisi berusia 30 tahun ini mengaku akan “merampok uang negara” sambil bersama seorang wanita yang disebutnya “hugel” (hubungan gelap) saat melakukan perjalanan dinas ke Makassar menggunakan dana APBD.
Kontroversi Video yang Mengguncang Dunia Politik
Isi Video yang Memicu Kemarahan Publik
Wahyudin Moridu terekam dalam video berdurasi singkat saat mengemudikan mobil menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman tersebut, ia terlihat santai mengenakan kacamata sambil melontarkan pernyataan yang dinilai sangat tidak pantas oleh publik. “Aman negara Makassar kita ji, kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara, kita rampok aja uang negara ini, kan. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin.”
Pernyataan tersebut semakin memperburuk citra ketika ia juga menyebut sedang bersama wanita lain yang dijuluki sebagai “hugel” atau hubungan gelap. Video yang diduga direkam pada Juni 2025 ini langsung menuai kecaman keras dari berbagai kalangan masyarakat dan aktivis antikorupsi. Banyak yang menilai bahwa sikap arogan dan pernyataan tak bertanggung jawab tersebut mencerminkan mentalitas korup yang mengakar dalam diri seorang wakil rakyat.
Timeline Penyebaran dan Reaksi Publik
Video kontroversial ini pertama kali beredar di platform TikTok sebelum kemudian menyebar ke berbagai media sosial lainnya. Dalam hitungan jam, video tersebut telah ditonton jutaan kali dan memicu gelombang kritik dari netizen Indonesia. Hashtag terkait nama Wahyudin Moridu pun trending di Twitter dan Instagram, dengan sebagian besar komentar mengecam sikap tidak profesional dan arogansi yang ditampilkan.
Reaksi keras datang tidak hanya dari masyarakat umum, tetapi juga dari aktivis antikorupsi dan pengamat politik. Mereka menilai bahwa pernyataan tersebut menunjukkan rendahnya integritas moral dan sikap meremehkan terhadap dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Beberapa organisasi masyarakat sipil bahkan menuntut dilakukannya audit menyeluruh terhadap penggunaan dana perjalanan dinas oleh anggota DPRD Gorontalo.
Permintaan Maaf dan Upaya Pembelaan
Klarifikasi Melalui Media Sosial
Setelah videonya viral, Wahyudin Moridu, langsung menyampaikan permintaan maaf melalui akun facebooknya, Jumat (19/9/2025). Dalam postingannya, ia mengakui bahwa pernyataan yang diucapkan dalam video tersebut sangat tidak pantas dan meminta maaf kepada masyarakat Gorontalo khususnya serta seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.
Namun, permintaan maaf tersebut dinilai belum cukup oleh sebagian besar masyarakat yang menganggapnya hanya sebagai upaya menyelamatkan diri dari konsekuensi hukum dan politik. Banyak yang menilai bahwa sikap dan pernyataan dalam video tersebut mencerminkan karakter asli yang sulit diubah hanya dengan permintaan maaf sederhana. Para kritikus juga mempertanyakan ketulusan permintaan maaf tersebut mengingat video yang viral menunjukkan sikap yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya dipegang oleh seorang wakil rakyat.
Janji Klarifikasi Lebih Lanjut
Selain meminta maaf, Wahyudin Moridu juga berjanji akan memberikan klarifikasi lebih detail mengenai konteks dan latar belakang video tersebut. Ia menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait situasi saat video direkam dan maksud sebenarnya dari pernyataan yang diucapkan. Namun hingga saat ini, klarifikasi detail tersebut belum disampaikan secara publik.
Janji klarifikasi ini juga mendapat respons skeptis dari masyarakat yang menganggap bahwa video tersebut sudah sangat jelas menunjukkan sikap dan mentalitas yang bermasalah. Banyak yang berpendapat bahwa tidak ada konteks apapun yang bisa membenarkan pernyataan tentang merampok uang negara dan mengakui sedang berselingkuh saat menjalankan tugas dinas.
Profil dan Rekam Jejak Wahyudin Moridu
Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan
Wahyudin Moridu, lahir di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, pada 11 November 1995, adalah anak dari pasangan Rensi Makuta, SE., seorang anggota DPRD Boalemo yang telah menjabat selama tiga periode, dan Darwis Moridu, SH., mantan Bupati Boalemo. Berlatar belakang keluarga politik yang kuat, Wahyudin Moridu tumbuh dalam lingkungan yang akrab dengan dunia pemerintahan dan politik lokal.
Sebagai anak dari figur politik terkemuka di Gorontalo, ia menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.). Latar belakang pendidikan hukum ini seharusnya memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek legal dan etika dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Namun, video viral tersebut justru menunjukkan inkonsistensi antara latar belakang pendidikan dan perilaku yang ditampilkan.
Karier Politik dan Pencapaian
Memulai karier politik sejak usia muda, Wahyudin Moridu pertama kali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Boalemo periode 2019-2024 melalui jalur PDI Perjuangan. Sebagai politisi muda, ia sempat mendapat perhatian positif karena dinilai sebagai harapan baru generasi milenial dalam dunia politik Gorontalo. Aktivitas politiknya di tingkat kabupaten dinilai cukup aktif dalam menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Kesuksesan di tingkat kabupaten kemudian membawa namanya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk periode 2024-2029. Sebagai anggota termuda di DPRD Provinsi Gorontalo, ia sempat dianggap sebagai simbol regenerasi kepemimpinan dan harapan baru dalam perpolitikan daerah. Namun, skandal video viral ini tentu sangat mengubah persepsi publik terhadap sosok yang pernah dianggap sebagai politisi muda harapan tersebut.
Kasus Narkoba dan Kontroversi Masa Lalu
Penangkapan Tahun 2020
Jauh sebelum kontroversi video viral ini, Wahyudin Moridu ternyata sudah pernah berurusan dengan hukum. Pada Maret 2020, Wahyudin ditangkap oleh pihak kepolisian di Jakarta terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kasus ini terjadi saat ia masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Boalemo, yang tentu saja menimbulkan goncangan politik di daerah tersebut.
Penangkapan terkait narkoba ini menunjukkan bahwa masalah integritas dan moralitas Wahyudin Moridu sudah teridentifikasi sejak beberapa tahun yang lalu. Kasus narkoba merupakan persoalan serius yang seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi seorang wakil rakyat. Namun, video viral terbaru menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut tampaknya belum memberikan efek jera atau perubahan sikap yang signifikan.
Dampak Terhadap Karier Politik
Meskipun pernah terjerat kasus narkoba, Wahyudin Moridu tetap berhasil melanjutkan karier politiknya dan bahkan naik ke tingkat yang lebih tinggi sebagai anggota DPRD Provinsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sistem seleksi dan evaluasi kader dalam internal PDI Perjuangan serta mekanisme pengawasan terhadap rekam jejak calon legislatif.
Kombinasi antara kasus narkoba di masa lalu dan skandal video viral saat ini menciptakan pola yang mengkhawatirkan dalam perilaku seorang wakil rakyat. Para pengamat politik menilai bahwa rekam jejak seperti ini seharusnya menjadi pertimbangan serius dalam menentukan kelayakan seseorang untuk memegang jabatan publik yang strategis.
Respons Institusi dan Ancaman Sanksi
Sikap PDI Perjuangan Gorontalo
PDIP Provinsi Gorontalo belum mengambil keputusan terkait nasib politik Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang tengah menjadi sorotan publik. Partai berlambang banteng ini menyatakan akan membahas status keanggotaan Wahyudin Moridu dalam rapat internal yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.
Keputusan PDI Perjuangan untuk tidak langsung mengambil tindakan tegas menuai kritik dari berbagai pihak yang menganggap partai tersebut kurang responsif terhadap skandal yang melibatkan kadernya. Banyak yang berharap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini akan mengambil langkah tegas untuk menjaga kredibilitas dan integritas partai di mata publik.
Ancaman Pemecatan dari Badan Kehormatan
Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo memberikan respons yang lebih tegas. BK berencana untuk memverifikasi apakah Wahyudin benar-benar menjalankan tugasnya pada waktu itu dan menilai bahwa perilaku yang ditunjukkan dalam video berpotensi menyebabkan pemecatan dari keanggotaan DPRD.
Badan Kehormatan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait video yang diduga direkam saat perjalanan dinas ke Makassar pada Juni 2025. Proses verifikasi ini akan mencakup penelusuran dokumen perjalanan dinas, anggaran yang digunakan, serta konfirmasi terkait kehadiran Wahyudin Moridu dalam kegiatan resmi yang seharusnya dihadiri di Makassar.
Analisis Dampak dan Implikasi
Dampak Terhadap Citra DPRD Gorontalo
Skandal yang melibatkan Wahyudin Moridu tentu memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap citra DPRD Provinsi Gorontalo secara keseluruhan. Institusi legislatif daerah yang seharusnya menjadi rumah aspirasi rakyat kini harus menghadapi krisis kepercayaan publik akibat ulah salah satu anggotanya.
Para anggota DPRD lainnya juga merasakan dampak dari kontroversi ini, di mana mereka harus bekerja ekstra keras untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Stigma negatif ini dapat mempengaruhi efektivitas kerja legislatif dan hubungan dengan konstituen dalam jangka panjang.
Pembelajaran untuk Demokrasi Lokal
Kasus Wahyudin Moridu menjadi pembelajaran penting tentang pentingnya sistem seleksi dan evaluasi yang ketat terhadap calon wakil rakyat. Masyarakat pemilih perlu lebih kritis dalam menilai rekam jejak dan integritas calon legislatif sebelum memberikan suara dalam pemilihan.
Selain itu, kasus ini juga menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam institusi legislatif. Mekanisme kontrol internal dan eksternal harus diperkuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan dana publik oleh para wakil rakyat.
Reaksi Masyarakat dan Aktivis
Gelombang Kecaman di Media Sosial
Respons masyarakat terhadap video Wahyudin Moridu sangat massif di berbagai platform media sosial. Ribuan komentar bernada kecaman dan tuntutan pertanggungjawaban terus berdatangan di postingan-postingan terkait. Netizen tidak hanya mengkritik pernyataan tentang “merampok uang negara” tetapi juga sikap arogannya yang dianggap meremehkan jabatan sebagai wakil rakyat.
Berbagai meme dan parodi juga bermunculan sebagai bentuk sindiran terhadap perilaku kontroversial tersebut. Kreativitas netizen dalam mengkritik melalui konten viral menunjukkan tingkat kekecewaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap kualitas wakil rakyat yang mereka pilih.
Tuntutan Audit dan Transparansi
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan aktivis antikorupsi menuntut dilakukannya audit menyeluruh terhadap penggunaan dana perjalanan dinas oleh seluruh anggota DPRD Gorontalo. Mereka menilai bahwa kasus Wahyudin Moridu kemungkinan hanya puncak gunung es dari praktik penyalahgunaan dana publik yang lebih sistematis.
Tuntutan transparansi ini juga mencakup permintaan untuk membuka semua dokumen keuangan terkait perjalanan dinas, termasuk detail pengeluaran, bukti-bukti transaksi, dan laporan kegiatan yang dihadiri. Masyarakat berharap langkah ini dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang dan memberikan efek jera bagi para wakil rakyat lainnya.
Skandal video viral Wahyudin Moridu yang mengaku akan “merampok uang negara” sambil bersama selingkuhan saat perjalanan dinas telah menjadi pukulan telak bagi kredibilitas institusi legislatif di Gorontalo. Kasus ini semakin memperburuk citra dengan mengingat rekam jejak masa lalu yang juga bermasalah, termasuk keterlibatan dalam kasus narkoba pada 2020. Meskipun telah menyampaikan permintaan maaf, respons publik menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap integritas wakil rakyat telah sangat terkikis.
Ancaman sanksi dari Badan Kehormatan DPRD dan kemungkinan pembahasan status keanggotaan oleh PDI Perjuangan menunjukkan bahwa kasus ini tidak akan berlalu begitu saja. Video yang diduga direkam saat perjalanan dinas ke Makassar pada Juni 2025 ini telah memicu tuntutan audit menyeluruh dan transparansi penggunaan dana publik oleh seluruh anggota DPRD Gorontalo.
Sebagai masyarakat yang peduli terhadap kualitas demokrasi, kita perlu terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mari bersama-sama menuntut pertanggungjawaban yang nyata, bukan sekadar permintaan maaf kosong. Gunakan hak suara dengan bijak di pemilihan mendatang, pilih wakil rakyat yang berintegritas dan terbukti mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.
Tetap ikuti perkembangan kasus Wahyudin Moridu dan bagikan artikel ini untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mengawasi kinerja wakil rakyat kita.
Artikel ini dibuat berdasarkan informasi yang tersedia hingga 20 September 2025. Perkembangan kasus akan terus kami pantau dan laporkan.
