Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan akan segera menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan secara langsung pertimbangan di balik keputusan Agrinas mengimpor 105.000 unit mobil dari India, sebuah kebijakan yang sebelumnya disoroti oleh Dasco.
Detail Rencana Impor
Joao menjelaskan bahwa impor tersebut mencakup 35.000 unit mobil pikap 4×4 dari Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), serta 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors. Seluruh unit kendaraan ini dialokasikan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya meminta penundaan impor ini. Namun, Joao menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi untuk menunda pengadaan 105.000 unit mobil tersebut. Ia berencana mengomunikasikan pertimbangan Agrinas untuk mengimpor ketimbang membeli dari dalam negeri.
“Dokumen dan kontrak (impor) ini, saya akan memintakan waktu kepada Pak Dasco untuk menyampaikan kepada beliau juga, karena mungkin selama ini beliau hanya mendengarkan dari satu sisi. Jadi sekarang saya pun akan mencoba mencari waktu beliau,” ujar Joao dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Tanggapan Terhadap Penolakan
Joao Mota mengklaim bahwa pihak yang menolak impor mobil untuk keperluan Koperasi Merah Putih adalah individu dan kelompok tertentu, bukan pemerintah maupun masyarakat secara luas. Ia menekankan posisi Agrinas sebagai BUMN yang taat kepada pemerintah dan rakyat.
“Yang menolak ini siapa? Karena kami ini kan BUMN, pasti taat kepada pemerintah dan rakyat. Jadi kami hanya setia kepada negara dan rakyat, tidak kepada individu atau kelompok tertentu yang menolak,” kata Joao.
Meskipun demikian, Joao menyatakan kesiapan Agrinas untuk menghentikan impor jika pemerintah atau DPR memutuskan demikian. “Selama negara mendukung apa yang kami lakukan akan kami laksanakan, tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risikonya,” ucapnya.
Efisiensi Anggaran dan Kapasitas Nasional
Sebelumnya, Joao telah mengungkapkan bahwa keputusan membeli mobil dari India didasari oleh faktor harga dan kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi pengadaan dalam jumlah besar. Ia menyebut harga pikap 4×4 di pasaran Indonesia relatif mahal.
“Pertama masalah harga. Produk-produk yang ada, baik dari manapun yang men-supply pasar Indonesia, harganya kalau 4×4 sangat mahal,” ungkap Joao saat ditemui Kompas.com di kantornya, Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, harga yang ditawarkan produsen India lebih kompetitif, sehingga dapat menghemat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembelian kendaraan dari India ini diklaim telah menghemat APBN hingga Rp 43 triliun, karena harga yang didapat hampir setengah lebih murah dibandingkan produk sejenis di pasar Indonesia.
Joao menuturkan, jika menggunakan e-katalog pemerintah, total biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan sarana dan prasarana Koperasi Merah Putih tersebut mencapai Rp 121 triliun. Namun, melalui skema pembelian langsung ke pabrikan di India, anggaran dapat dihemat secara signifikan.
“Jadi dengan mengambil dari India, itu kita menjadi jalan tengah. Jadi adil untuk kita menggunakan biaya anggaran APBN ini secara bijak. Karena kita beli dengan harga yang hampir setengahnya lebih murah daripada produk-produk yang ada di pasaran Indonesia,” jelas dia.
Selain itu, kapasitas produksi nasional dinilai belum mampu memenuhi pengadaan pikap 4×4 sebanyak 70.000 unit dalam kurun waktu yang ditetapkan Agrinas. Joao khawatir jika dipaksakan membeli dari pasar domestik, hal ini akan mengganggu aktivitas distribusi komoditas lainnya.
“Produksi mobil nasional kita juga sekarang ini cuma 70.000, kalau nggak salah. Kalau kita tambahkan lagi beli 70.000 dari pasar, yang ada itu stok sendiri tidak ada. Selain stoknya tidak ada, harganya mahal, nanti kita bisa memutus distribution yang lain gitu,” jelasnya.
Informasi lengkap mengenai pertimbangan impor mobil ini disampaikan melalui pernyataan resmi Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) pada Selasa, 24 Februari 2026.