Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memastikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) akan tetap berjalan optimal selama bulan Ramadan. Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, meminta seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota untuk menyesuaikan jam operasional.
Teguh Setyabudi menegaskan bahwa penyesuaian jam operasional tersebut harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Layanan adminduk merupakan layanan dasar yang wajib hadir selama bulan suci Ramadan.
Penyesuaian Jam Operasional dan Kualitas Layanan
Teguh Setyabudi meminta seluruh jajaran Disdukcapil kabupaten dan kota tetap membuka layanan administrasi kependudukan, baik secara offline di kantor maupun melalui layanan online. “Penyesuaian jam kerja ASN selama Ramadan harus diikuti dengan penyesuaian jam pelayanan yang lebih awal, namun kualitas layanan tidak boleh menurun,” ujar Teguh dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).
Masyarakat tetap membutuhkan layanan penting seperti perekaman dan pencetakan KTP-el, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), penerbitan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, serta dokumen kependudukan lainnya. “Dokumen kependudukan adalah hak dasar warga negara. Jangan sampai ada masyarakat yang tertunda mengurus KTP-el, KK, akta kelahiran, atau dokumen lainnya hanya karena perubahan jam kerja. Layanan harus tetap optimal, cepat, dan responsif,” tegasnya.
Jam pelayanan umumnya dimulai lebih awal selama Ramadan. Untuk Senin hingga Kamis, jam pelayanan akan berlangsung pukul 08.00 WIB hingga 14.00 atau 15.00 WIB. Sementara itu, pada Jumat, layanan akan dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir lebih awal pukul 11.00 WIB atau 13.00 WIB, dengan waktu istirahat dan salat Jumat yang lebih panjang. Pada Sabtu atau akhir pekan, layanan tetap dibuka dengan jam terbatas, seperti contoh Kabupaten Sukoharjo yang membuka layanan “Sabtu Ceria” pukul 08.00-11.30 WIB.
Setiap daerah diimbau untuk menginformasikan jadwal terbaru melalui media sosial atau situs resmi masing-masing.
Dorongan Program Jemput Bola dan Aktivasi IKD
Ditjen Dukcapil juga mendorong pelaksanaan program jemput bola atau “Ramadan On The Spot” yang menyasar perekaman KTP-el di lokasi-lokasi tertentu, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia. “Kami minta daerah tetap kreatif menghadirkan layanan jemput bola, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan akses. Justru di bulan Ramadan, semangat melayani harus semakin kuat,” kata Teguh.
Percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga menjadi fokus, khususnya di 40 kabupaten/kota yang menjadi lokasi piloting digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos). Teguh menekankan aktivasi IKD sangat penting untuk memastikan ketepatan sasaran dan integrasi data dalam penyaluran bantuan sosial berbasis digital.
“Saya minta daerah, khususnya 40 kabupaten/kota lokasi piloting digitalisasi Perlinsos, agar mempercepat aktivasi IKD. Ini menjadi kunci dalam memperkuat validitas data penerima manfaat dan mendukung transformasi layanan perlindungan sosial yang lebih akurat dan transparan,” tegas Teguh. Ia menambahkan, “Mari kita manfaatkan Ramadan sebagai momentum percepatan transformasi digital kependudukan. Aktivasi IKD harus kita dorong bersama agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan publik dan program perlindungan sosial.”
Pemanfaatan Layanan Online dan Pemantauan
Masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan layanan online yang tersedia di masing-masing daerah, seperti aplikasi Alpukat Betawi di DKI Jakarta untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan.
Teguh Setyabudi menekankan bahwa pihaknya akan terus memantau pelaksanaan layanan di seluruh daerah agar tetap berjalan prima. “Ramadan bukan menjadi alasan untuk menurunkan standar layanan, tetapi justru momentum untuk meningkatkan integritas, percepatan digitalisasi, dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujarnya.
Layanan Dukcapil tetap aktif selama Ramadan melalui Live Chat di situs resmi dukcapil.kemendagri.go.id.
Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang dirilis pada Sabtu, 21 Februari 2026.