Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyentuh angka 79,9 persen pada awal tahun 2026. Capaian ini merujuk pada hasil survei terbaru yang dirilis oleh lembaga riset Indikator Politik pada Januari 2026.
Faktor Pendorong Kepuasan Publik
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menjelaskan bahwa tingginya angka kepuasan tersebut selaras dengan implementasi berbagai program ekonomi pemerintah. Menurut catatannya, hasil ini melampaui tingkat kepuasan tahun pertama para presiden sebelumnya.
“Tingkat kepuasan Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen dengan tren kondisi ekonomi dipandang terus membaik,” ujar Mari Elka dalam OJK Institute Webinar Outlook Ekonomi di Tahun 2026, Kamis (19/2/2026).
Mari menambahkan bahwa masyarakat merasa puas karena adanya program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik. Beberapa program andalan tersebut meliputi:
- Penyaluran bantuan sosial (bansos) secara berkelanjutan.
- Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Khusus untuk program Makan Bergizi Gratis, data menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat berada di angka 72,8 persen. Program ini dinilai menjadi salah satu pilar utama yang menjaga persepsi positif publik terhadap kinerja pemerintah.
Tantangan Pertumbuhan Ekonomi ke Depan
Meski mencatatkan angka kepuasan yang tinggi, pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Mari Elka menekankan pentingnya perbaikan di berbagai sektor strategis agar target pertumbuhan tersebut dapat tercapai.
“Masih terdapat ruang peningkatan untuk perbaikan dan PR yang harus diselesaikan kalau kita berharap mau tumbuh di atas 5 persen,” ungkapnya.
Beberapa poin krusial yang perlu ditangani secara serius dalam lima tahun ke depan meliputi:
- Pengendalian harga bahan pokok di pasar untuk menjaga daya beli.
- Pemberantasan korupsi secara sistematis dan transparan.
- Penyediaan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Informasi mengenai tingkat kepuasan publik ini disampaikan berdasarkan hasil survei Indikator Politik dan pernyataan resmi Dewan Ekonomi Nasional dalam agenda OJK Institute.